Oleh : Damayanti
Kontributor media Lenteranyahati

Di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, masyarakat dikejutkan dengan adanya wacana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite. Berawal dari pertanyaan seorang peserta Webinar Rakyat Merdeka kepada Direktur Utama Pertamina.

Pertanyaan tersebut, adalah "Apakah Pertamina akan melakukan penghapusan Premium, Solar dan Pertalite yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 20 Tahun 2017?"

Dari pertanyaan tersebut, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan mengenai filosofi penyederhanaan produk dimana sesuai regulasi pemerintah dan kesepakatan dunia tentang lingkungan. Seluruh negara harus berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN minimal 51.

"Jadi sesuai ketentuan itu, Pertamina akan memrioritaskan produk-produk yang ramah lingkungan. Apalagi tentu juga kita telah merasakan di masa PSBB langit lebih biru dan udara lebih baik. Untuk itu, kita akan teruskan program yang mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan mendorong produk yang lebih bagus," katanya. (detik.com)

Menurut mereka BBM jenis Premium dan Pertalite dinilai tidak seramah lingkungan jenis Pertamax. Wacana ini dinilai masyarakat mengada-ngada, sebab Pertamax juga merupakan minyak bumi yang berasal dari fosil. Wacana ini juga dinilai merupakan upaya pemerintah untuk menghapus program subsidi.

BBM merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ia merupakan bahan utama kebutuhan pokok masyarakat.
Tapi di zaman kapitalis sekuler saat ini, BBM tidak dapat dirasakan secara cuma-cuma oleh masyarakat. Hal itu karena sejatinya sistem sekuler kapitalisme berprinsip bahwa relasi pemerintah terhadap rakyat cenderung dijiwai aspek kewirausahaaan (untung-rugi).

Dalam Islam, BBM merupakan sumber daya alam yang wajib dikelola oleh negara dan rakyat dapat menikmatinya secara merata dan terjangkau. Sumber daya alam yang terkandung di langit bumi dan seisinya, semua itu pada hakikatnya milik Allah Swt. Allah Swt. berfirman, yang artinya:

”Yang kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi.” (TQS. al-Furqan [25]: 2)

Dari pondasi inilah kemudian Islam mengatur tentang kepemilikan. Islam membagi seluruh sumber daya dan kekayaan alam ini ke dalam tiga kepemilikan. Yakni, kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum adalah ijin Asy-syari’ (Allah Swt.) yang diberikan kepada rakyat secara umum. BBM termasuk ke dalam kepemilikan umum. Sehingga siapapun, orang sekaya apapun, perusahaan sebesar apapun, tidak boleh merebut kepemilikan umum ini untuk dijadikan sebagai kepemilikan individu.

Abyadh bin Hammal pernah bercerita tentang permintaannya untuk mengelola tambang garam di daerah Ma’rab. Ia menuturkan sebagai berikut:

“Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, ‘Tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir.’ Ia berkata: Rasul lalu menariknya dari Abyadh bin Hammal.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban)

Sangat bertolak belakang dengan Indonesia yang menganut sistem kapitalis. Pertamina mungkin secara tertulis merupakan salah satu BUMN tapi faktanya, semua dikuasai oleh si pemilik modal terbesar. Yang di butuhkan rakyat adalah BBM yang ramah lingkungan namun ramah pula di dompetnya.

Wallalhu a'lam.
 
Top