Oleh: Syiria

Timbul pertanyaan di benak umat, kenapa pemerintah tergesa-gesa dalam memutuskan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020, sebagaimana halnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj turut mempertanyakan pembatalan pemberangkatan haji 2020 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Padahal, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan haji 2020 batal atau tidak.


"Mendadak kemarin Kemenag membatalkan haji tanpa menunggu keputusan Saudi Arabia. Saudi Arabia belum memutuskan haji terselenggara atau tidak terselenggara, tahu-tahu Kementerian Agama sepihak membatalkan, katanya sampai batas akhir Mei ini mendesak," ujar Said di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/6/2020).


Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah memiliki perencanaan dalam pelaksanaan haji dalam situasi terdesak sekalipun. Sebab, kata Said, pelaksanaan haji merupakan agenda tahunan.



Dalam kesempatan itu, Ketua Satgas Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga sedang berkunjung ke PBNU menjelaskan, penyelenggaraan haji di tengah pandemi ini akan menjadi sulit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga bisa menjadi membengkak karena perlu ada physical distancing antar jemaah.



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku tengah mengelola dana haji sebesar Rp135 triliun dalam bentuk Rupiah dan valuta asing per Mei 2020. Kepala BPKH Anggito Abimanyu
Dalam keterangan resminya mengatakan,
"Seluruh dana kelolaan jemaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid, Rabu (3/6).


Anggito menyampaikan itu untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat ihwal dana haji sebesar US$600 juta dipakai untuk memperkuat Rupiah di tengah pandemi virus Corona. Informasi yang beredar, dana haji tersebut dipakai usai ibadah haji 2020 dibatalkan. Per Rabu pagi (3/6), #BalikinDanaHaji menjadi trending topic Twitter Indonesia.


Ada apa di balik pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020, mengapa pemerintah tergesa-gesa membatalkan pemberangkatan haji?  Menurut BPKH Anggito Abimanyu dana haji sebesar US$600 juta dipakai untuk memperkuat Rupiah di tengah pandemi virus Corona, alih-alih rakyat yang dikorbankan, padahal rakyat sudah lama menabung, ada yang menabung setiap harinya Rp 5000, harapannya bisa naik haji, tahu-tahu tinggal ekspektasi belaka, pemerintah tak punya hati nurani, demi melancarkan perekonomian, rela mengorbankan harta rakyat.



Bukankah Indonesia dikenal sebagai negara gemah rimpah loh jinawi, karena melimpahnya sumber daya alam, seperti batu bara, emas, minyak dan sebagainya, jika di kelola dengan benar maka pemerintah tak perlu mengantungkan kepada rakyat, tapi faktanya sumber daya alam yang melimpah justru diserahkan kepada swasta dan asing, ini semua merupakan dampak diterapkan sistem kapitalisme, para pemilik modal yang berkuasa mengelola sumber daya alam, sedangkan rakyat yang tidak memiliki modal hanya sebagai penonton, sehingga terjadi sebuah kesenjangan ekonomi maupun social, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin seperti lagunya Bang Roma.


Jika alasannya adalah untuk menghindari penularan Covid-19, tentu hal demikian tidak sesuai dengan kebijakan “new normal” yang akan diberlakukan.


Bandara, mall, pasar, dan sejumlah tempat yang berpotensi menjadi kerumunan, sudah diaktifkan asal menjalankan protokol kesehatan. Sementara pemberangkatan haji justru dibatalkan dengan alasan keamanan nyawa.


Seharusnya, jika ingin konsisten terhadap arah kebijakan, maka pemerintah tidak usah takut dengan pemberangkatan haji. Selain itu, pihak Saudi pun belum memutuskan apakah dibuka atau ditutup. Seharusnya keputusan jemaah berangkat atau tidak, diputuskan setelah otoritas Saudi memberikan keputusan.


Bagaimana Islam memandang hal demikian, sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam, sudah 40 kali pelaksanaan ibadah haji ditunda karena alasan wabah, perang hingga konflik politik. Untuk pertama kalinya ibadah haji ditutup pada 930 M saat ada pemberontakan kelompok Qarmatiah terhadap Kekhilafahan Abasiyah.


Penundaan haji karena wabah juga pernah terjadi pada 1831 ketika wabah cacar dari India yang membunuh 75 persen jemaah haji di Makkah. Wabah kembali melanda Makkah tahun 1837 sehingga ibadah haji 1837-1840 ditiadakan.(dikutip dari kitab Al Bidayah wan-Nihayah karangan Ibnu Katsir)


Jika Arab Saudi kali ini memutuskan untuk menutup Makkah karena wabah, ini bukanlah yang pertama dan jumhur ulama membolehkannya. Namun yang menjadi perdebatan pembatalan haji justru bukan pada keputusan pemerintahnya, akan tetapi paradigma penguasa yang hanya menjadikan haji sebagai komoditas ekonomilah yang patut kita kritisi.



Haji adalah sebuah kewajiban seorang hamba, maka bentuk pengaturan negara terhadap penyelenggaraan Haji semata untuk memfasilitasi seseorang untuk beribadah. Bukan untuk bisnis apalagi menjadi ajang perburuan rente penguasa.


Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang melimpah akan sumber daya alam, kenapa tidak dikelola sendiri kenapa malah di serahkan kepada asing, jika Indonesia mau menerapakan islam kaffah maka tidak akan terjadi dana haji dikomoditaskan dalam rangka memperkuat rupiah.

Di dalam Islam
sumber daya alam seperti tambang emas, batu bara, minyak dan sebagainya di kelola oleh negara, kemudian di salurkan kepada rakyat secara merata, sehingga daulah islam tidak akan merampas hak-hak rakyat, Rasulullah bersabda
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
Rasul saw. juga bersabda:
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).


Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).


Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus.  Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.  Semula Rasullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui  bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar digambarkan bagaikan air yang terus mengalir maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama(milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing.


Misalnya saja pada masa Utsmaniah, Khalifah Abdul Hamid II, saat itu Khilafah membangun sarana transportasi massal dari Istambul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Pembuatan sarana transportasi tentu bukan bersumber dari dana jamaah, melainkan dana dari pos pemasukan negara yaitu fa’i, pengelolaan kepemilikan umum, dan sedekah.


Begitu pun di masa Abbasiah, Khalifah ‘Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal. Sekali lagi, Khalifah ar-Rasyid membangun jalur haji semata untuk kemaslahatan dan mempermudah jemaah haji, bukan mencari keuntungan.


Luar biasa, daulah Islam dalam mengurusi kepentingan umatnya, dan semua itu dilakukan demi mendapatkan rida dan Jannah-Nya, bukan berdasarkan asas manfaat. Karena itu, sulit sekali bagi kita khususnya kaum muslimin untuk mendapatkan gambaran daulah Islam yang mendekati kebeneran, kecuali dengan standar demokrasi yang rusak yang kita saksikan dan rasakan bersama, yang benar-benar menyengsarakan umat, dan sudah saatnya kita kembali ke dalam sistem Islam yang jelas-jelas mampu mensejahterakan umat manusia baik muslim maupun non muslim yang tunduk kepada daulah Islam. Namun bukan sekedar ingin memperoleh kemewahan dunia, melainkan sebuah kewajiban bagi kita untuk menerapkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini.

Wallahu ‘alam bishawab
 
Top