Oleh : Cucu Aprilianti, S.H.
(Aktivis Remaja Islam)

Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, sejak awal Maret 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, telah mengeluarkan kebijakan agar semua pengelola obyek wisata, tidak menerima kunjungan wisatawan. Situasi itu sangat memukul para pedagang di sekitar lokasi obyek wisata. Bahkan, sebelum menetapkan status darurat Covid-19, Pemkab Majalegka terlebih dahulu menyatakan status siaga virus Covid-19. (Dikutip radarmajalengka.com, 30/4/2020)

Virus corona berikan dampak pada sektor perekonomian pedagang kecil, ketika ditutupnya obyek wisata mengakibatkan mereka pun harus menutup tempat dagangannya, kalau pun memaksakan membuka tempat dagangannya pembelinya pun sepi.

Padahal mereka harus memenuhi kebutuhan keluarganya, dampak ini sangat memukul mereka yang mendapatkan keuntungan dari perdagangannya pun tidak banyak. Dampak lainnya yaitu meningkatnya angka pengangguran, kerentanan terhadap kemiskinan akan semakin tinggi.

Awal bulan menganggur masih ada tabungan meski jumlahnya tidak banyak, tapi apakah masih ada tabungannya untuk bulan selanjutnya? Sedangkan uang mereka semakin menipis. Mereka harus bayar listrik dan tagihan lainnya apalagi yang tinggal di kontrakan.

Hal ini membuat masyarakat frustasi ditambah jumlah keluarga mereka yang banyak, maka kebutuhan keluarga pun semakin banyak. Ini menjadi beban berat dan menambah tekanan batin dan pikiran kepala keluarga. Selain itu dampak lainnya juga yaitu berimbas pada kesehatan fisik dan psikis masyarakat yang menurun. Sehingga, menyebabkan menurunnya daya berpikir logis dalam usaha mendapatkan penghasilan yang halal dan baik. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kejahatan/kriminal dalam keadaan kepepet ketika imannya melemah.

Menangani pandemi Covid-19 ini sangat membutuhkan peran negara, karena tidak bisa ditangani hanya oleh individu masyarakat. Pemerintah sebagai perisai warga negaranya wajib memberikan perhatian lebih dalam meriayah rakyatnya, apalagi dalam masa pandemi ini. Pemerintah dapat memberlakukan beberapa kebijakan, di antaranya :

1. Pemerintah memberlakukan lockdown di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan warga negaranya dengan memberikan bantuan berupa sembako, uang dan kebutuhan lainnya selama lockdown.

3. Pemerintah menggratiskan tagihan listrik, tagihan air PDAM dan tagihan lainnya.

4. Rumah sakit, puskesmas dan apotek tetap buka dengan mematuhi protokol penanganan Covid-19.

5. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan para tim medis di setiap rumah sakit dan puskesmas, serta kebutuhan sarana prasarana untuk menangani Covid-19 yang harus segera didistribusikan ke seluruh rumah sakit dan puskesmas.

6. Pemerintah wajib memberikan akses kesehatan secara gratis kepada semua masyarakat baik itu yang hendak memeriksakan diri ataupun berobat karena terindikasi Covid-19.

7. Tempat umum seperti tempat wisata, mall, peribadahan dan tempat lainnya yang memicu perkerumunan ditutup selama lockdown.

8. Pemerintah menjaga secara ketat masyarakatnya supaya tidak keluar rumah dan pemerintah tidak boleh mengizinkan WNA memasuki Indonesia.

Masyarakat membutuhkan pemimpin negara yang menjamin kesejahteraannya, berlaku adil dan bijaksana dalam setiap mengambil keputusan, tentunya demi kemaslahatan masyarakatnya. Pemimpin negara Islam yang tunduk dan patuh pada syariat Islam dimana amanah kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Sehingga akan totalitas dalam meriayah masyarakatnya.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top