Oleh : Citrawan Fitri, S.Mat., M.Pd 
(Pemerhati Sosial)

Gali lubang tutup lubang. Begitulah kira-kira kiasan yang bisa diungkapkan dalam penyelesaian masalah akibat pandemi ini. Ibaratnya untuk menyelesaikan masalah yang satu, menimbulkan masalah yang lain. Hingga akhirnya berjibun masalah menerpa negeri ini. Mulai dari hal remeh hingga yang tak bisa diremehkan. Pasalnya, saat ini pemerintah kembali membuat kebijakan baru di tengah kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang belum mencapai tingkat akhirnya.

Sungguh segala kebijakan sangat memprihatinkan nasib rakyat, Pasalnya, saat rakyat sedang menderita karena wabah virus corona, dilarang mudik pada lebaran 2020, justru muncul kabar bahwa pemerintah mengizinkan sebanyak 500 TKA China masuk ke Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan menjadi tujuan TKA China tersebut. 

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan dua perusahaan nikel yaitu perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel, Kabupaten Konawe.

Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, menyampaikan hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19. Aris menyatakan “Pemerintah kan harus satu bahasa, harus ada kepastian hukum. Artinya mereka boleh masuk." (wartaekonomi.co.id, 1/5/2020)

Dengan kebijakan bersamaan dalih yang diberikan pemerintah, tak membuat rakyat begitu mudah memberi aroma wangi kepada kebijakan tersebut. Sebagaimana Anggota DPD-RI Dapil Sultra, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menegaskan, menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA). Apalagi, kedatangan mereka rencananya mulai pekan ini secara bertahap. (liputan6.com, 3/5/2020)

Menurutnya, 49 TKA China yang pernah datang saat pandemi Covid-19 di Sultra sudah sangat meresahkan. Apalagi, akan masuk 500 TKA saat Sultra sudah dikategorikan sebagai daerah rawan terpapar Covid-19.

Seperti halnya tanggapan sejumlah politisi, mereka pun turut menyuarakan penolakan. Salah satunya politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitter.

“Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @Jokowi?" tulis Tifatul. (wartaekonomi.co.id, 1/5/2020)

Demikian pula politisi partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyatakan, “Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA China di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari negara sumber virus corona". (wartaekonomi.co.id, 1/5/2020)

Tidak hanya itu, ada dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Pasalnya di balik berbagai kecaman penolakan, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, menanggapi rencana kedatangan para TKA China itu dengan menyatakan hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel, dan juga kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. (kompas.com, 1/5/2020)

Bukankah pernyataan tersebut justru sangat merugikan para pekerja yang telah dirumahkan dan bahkan di PHK akibat pandemi ini? Oleh sebab itu, wajar ketika kita mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Seolah terkesan pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut.

Padahal saat ini, penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda. Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Orang yang positif corona semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak, oleh sebab itu wajar kedatangan TKA asal China tersebut di tengah pandemi virus corona (Covid-19) membuat resah masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kondisi ini juga benar-benar memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh borok. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa. 

Inilah potret pemerintahan di sistem kapitalis, dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, yang imbasnya pemerintah untung rakyat buntung.

Ini sungguh berbeda dari sistem Islam yang dalam setiap kebijakan publiknya, negara khilafah selalu berangkat dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

الإِمَامُرَاعٍوَمَسْئُولٌعَنْرَعِيَّتِهِ

"Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Negara khilafah akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top