Oleh : Yunita Sari, S.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial Andoolo, Sulawesi Tenggara)

Rencana kebijakan baru pemerintah kembali menuai kritik dari sejumlah pihak, pasalnya masih segar diingatan kita pada Februari lalu 49 TKA asal Cina masuk ke Sulawesi Tenggara. Dan kini kembali terulang dengan jumlah yang lebih besar. TKA dari Cina itu rencananya akan bekerja di dua perusahaan pemurnian nikeln(smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan PT Obsidian Stainless Steel yang ada di Sultra.

Miris, saat penduduk lokal banyak yang di-PHK dan dirumahkan serta negara sedang genting karena wabah Covid-19. Pemerintah seakan tak peduli akan hal ini, terbukti dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang telah menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh dua perusahaan tersebut. “Betul terkait persetujuan penggunaan TKA untuk kedua perusahaan tersebut. Mengacu pada Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya, secara legalitas kemenaker tak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna,” ungkap Plt Dirjen Binapenta dan PKK kemenaker, Aris Wahyudi, kepada Kumparan.com (30/4).

Aris pun menambahkan, “Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemi Covid-19, terutama Pemen Hukum dan HAM No 11Tahun 2020, yaitu pasal 3 ayat (1) huruf f”. Pemerintah kan harus satu bahasa, harus ada kepastian hukum. Artinya mereka boleh masuk.

Dengan dalih yang diberikan pemerintah, tak serta merta membuat rakyat menerima kebijakan tersebut. Sebagaimana Anggota DPD-RI Dapil Sultra, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menegaskan, menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA). Apalagi, kedatangan mereka rencananya mulai pekan ini secara bertahap. (liputan6.com, 3/5/2020)

Senada dengan Salah satu politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitter. “Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @Jokowi?" tulis Tifatul. 

Pun demikian, politisi partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyatakan, “Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA Cina di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tak ada pekerja atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari  virus negara sumber corona". (wartaekonomi.co.id, 1/5/2020)

Dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo semakin mencuat. Pasalnya di balik berbagai kecaman penolakan, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, menanggapi rencana kedatangan para TKA Cina itu dengan menyatakan hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel, dan juga kedatangan para TKA Cina lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. (kompas.com, 1/5/2020)

Pernyataan ini sungguh sangat merugikan para pekerja yang telah dirumahkan dan bahkan di-PHK akibat Pandemi ini. Maka, tak heran ketika ada yang mengatakan bahwa kebijakan  pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk para TKA terkesan sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal Cina.

Padahal penyebaran virus Covid-19 saat ini masih sangat mengkhawatirkan, jumlah korban positif dan meninggal masih terus bertambah. Namun, investasi swasta lebih dipentingkan meski berlangsung di tengah wabah.

Kondisi ini juga benar-benar memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh luka. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa.

Inilah potret pemerintahan di sistem kapitalis, dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, yang imbasnya pemerintah untung rakyat buntung.

Maka, tidak ada yang bisa dipertahankan dari sistem aturan yang diterapkan negeri ini. Kerusakan dan permasalahan bangsa sudah cukup membuktikan kepada kita, bahwa sistem kapitalis hanya akan membawa bangsa ini kepada kehancuran.

Ini sungguh berbeda dari sistem Islam yang dalam setiap kebijakan publiknya. Sebab Pemimpin adalah pelayan umat dan mengurusi umat. Sebab, Rasulullah saw. bersabda :

“Seorang imam (kepala negara/khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban) atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Negara khilafah akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan.

Hingga dalam pemerintahan yang menggunakan aturan Islam tidak akan dijumpai pengistimewaan warga negara asing daripada rakyat pribuminya sendiri. Apalagi warga dari negara asing yang jelas-jelas menjajah negaranya (mengeruk sumber daya alam).

Pemimpin dalam negeri Islam juga akan serius dalam menghadapi wabah. Tentunya dengan menjamin seluruh kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan serta keamanan setiap rakyatnya.

Wallahu ‘alam bishshawab.
 
Top