Oleh : Kunthi Mandasari
Pegiiat Literasi

Di tengah upaya mengatasi pandemi Corona, ratusan TKA asal China siap berdatangan. Dikutip dari Liputan6.com (03/05/2020), sebanyak 500 TKA asal China dikabarkan akan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara, 05 April 2020. Kedatangan mereka menuai sorotan dari masyarakat, DPRD Sulawesi Tenggara dan anggota DPD RI.

Penolakan ini bukan tanpa alasan, mengingat Sulawesi Tenggara termasuk dalam zona merah. Sedangkan TKA yang akan datang berasal dari negara awal berkembangnya wabah. Beberapa kepala daerah di Sultra juga sudah mengambil langkah berani membatasi pergerakan orang dari luar dan warga yang akan keluar. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait penanganan wabah. Terkait himbauan untuk disiplin di rumah selama PSBB, larangan mudik, larangan naik pesawat, bahkan ada ancaman denda jutaan rupiah hingga penjara bagi yang melanggar. Lantas mengapa TKA asal China masih bebas melenggang?

Adapun Bupati Konawe, Kery Saiful mengaku tidak pernah menerima surat resmi mengenai kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara. Kemudian, Kery Saiful menyinggung janji yang diucapkan oleh Luhut kepada dirinya. Menurutnya, Luhut menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun, ia mengaku hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi (wartaekonomi, 02/05/2020). Maka tidak heran jika muncul spekulasi adanya oknum dalam yang memfasilitasi TKA China.

Lebih memprihatinkan lagi ketika 500 orang TKA asal China ini datang untuk diperkerjakan pada dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel, sebagaimana dikutip dari wartaekonomi.co.id (10/05/2020), Sedangkan di Sulawesi Tenggara ada banyak karyawan yang terkena PHK.

Namun, dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan oleh dua perusahaan nikel. Alasannya, tenaga asal Indonesia belum mampu bekerja pada bidang yang dibutuhkan. Lebih disayangkan lagi, hal itu didukung oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.
"Pemerintah kan harus satu bahasa, harus ada kepastian hukum. Artinya mereka boleh masuk," tutur Aris Wahyudi, Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja . (wartaekonomi.co.id, 10/05/2020)

Demikianlah fakta yang memunculkan dugaan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah lebih memihak pada asing dan zalim. Namun, dalam sistem kapitalis, hal ini lumrah saja karena dihalalkan oleh UU yang bisa dibuat sesuai kebutuhan. Menindak pun tidak memungkinkan, ketika hukum masih bisa ditawar dengan sejumlah uang.

Satu bahasa yang dimaksud di sini pun justru untuk memasukkan TKA asal China. Bukankah diksi satu bahasa itu seharusnya digunakan untuk menghentikan pandemi Corona? Yaitu menutup wilayah dari daerah asing, agar keadaan kembali pada kondisi normal. Serta memberikan dukungan fasilitas kesehatan dan bantuan pokok untuk masyarakat sekitar. Meskipun kedatangan TKA telah mendapat banyak penolakan dan menyulut polemik. Nyatanya tidak ada pembatalan, tetapi hanya penundaan.

Ketika kebijakan yang dilahirkan tidak terintegrasi antar departemen pada akhirnya menimbulkan kebingungan. Lagi dan lagi masyarakatlah yang akan berpotensi terkena imbasnya. Namun, siapakah yang akan memedulikan?  Beginilah ketika kebijakan disandarkan pada nalar manusia, aturan yang dihasilkan selalu tunduk pada pemilik kuasa, yakni pemodal.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem Islam yang menempatkan kepala negara sebagai pemimpin tertinggi. Memiliki tanggung jawab atas setiap pejabat/gubernur yang berada di bawah kepemimpinannya. Gubernur diberi kebebasan penuh dalam mengelola sendiri-sendiri urusan administrasinya. Bahkan mereka boleh mengadakan beberapa hal sesuai dengan pendapat mereka, akan tetapi tetap harus ada pelaporan tentang urusan-urusan yang terjadi pada mereka terhadap kepala negara/khalifah. Sehingga tetap berada di bawah komando kepala negara (khalifah) dan sejalan dengan ketentuan syariat. Halal dan haram digunakan sebagai tolak ukurnya.

Selain itu, diperlukan pula pengontrolan untuk setiap gubernur/pejabat yang diberi amanah. Karena khalifahlah yang kelak harus bertanggung jawab atas kezaliman atau kesalahan yang dilakukan oleh para pejabatnya terhadap rakyat. Apabila seorang pejabat melakukan kesalahan-kesalahan di luar peraturan (syariat Islam), khalifah bertindak untuk membatasi, mengevaluasi bila perlu memecat gubernur tersebut. Termasuk pengabaian urusan umat kala wabah melanda dengan meninggalkan  Al-Qur’an dan hadis Rasullullah saw. yang seharusnya dijadikan panduan.

Apalagi jika pejabat tersebut lebih mengutamakan warga asing, semisal TKA China yang berasal dari negara di balik penyiksaan kaum muslim Uyghur. Tindakan ini tentu tidak akan ditoleransi. Mereka patut dikenai sanksi yang berlaku. Kalau tidak begitu, kesalahan tersebut harus dievaluasi. Dalam masalah ini Umar bin Khaththab ra. pernah menyatakan, “Siapa pun pejabatku yang menzalimi seseorang yang aku sudah mendengarnya namun aku tidak menyelesaikannya, berarti aku ikut menzalimi orang itu.” (Ibnu al-Jauhi, Tarikh Umar Ibn al-Khaththab, hal. 138)

Di sinilah perlunya ada pemimpin bertakwa yang berorientasi pada akhirat. Menjadikan pemimpin memiliki kesadaran akan amanah yang diemban sebagaimana pernyataan Umar ra. yang telah dibuktikan melalui tindakan. Rekam jejak kepemimpinannya tidak diragukan. Tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan, karena sadar kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Menjadikan Allah Swt. Sebagai satu-satunya pembuat hukum. Sedangkan keberadaan khalifah hanya sebagai pelaksana yang wajib tunduk pada ketetapan-Nya. Namun, apakah mungkin kegemilangan kepemimpinan semacam ini akan lahir dari rahim sistem yang fasad? Wallahu a'lam bishawab.
 
Top