Oleh: Wulan
Pendidik Generasi


Sudah jatuh tertimpa tangga, pepatah ini sepertinya sangat pas menggambarkan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi virus Corona ini dan sikap abai yang ditunjukkan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Pemerintah justru secara sepihak kembali menaikkan iuran BPJS. Padahal sebelumnya keputusan pemerintah tersebut sudah dibatalkan oleh MA.

Entah apa yang ada di benak pemerintah, bukannnya meringankan beban rakyat yang semakin berat tapi pemerintah justru menambah beban dengan menaikkan iuran BPJS. Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan MA dan sudah mendapat restu dari DPR.

Kenaikan itu berlaku mulai 1 Juli 2020, dimana iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.  (Liputan6.com 15/5/2020).

Untuk peserta BPJS kelas lll di tahun 2020 ini masih mendapat subsidi sebesar Rp7.000 dari pemerintah. Akan tetapi di tahun 2021 mereka harus membayar penuh sebesar Rp42.000.

Lebih memprihatinkan adalah pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyarankan bagi peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuran untuk turun kelas saja. "Kalau kelas II dan kelas I naik, kalau enggak kuat ya turun saja ke kelas III," jelas Sri Mulyani dalam acara Rosi, KompasTV, Kamis (14/5/2020 kompas.com).

Alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS

Sudah menjadi kebiasaan pemerintah negeri ini ketika mengambil sebuah kebijakan pasti dengan mengemukakan berbagai alasan yang sekiranya bisa diterima oleh rakyat. Begitupun ketika menaikkan iuran BPJS ini, banyak sekali alasan yang dikemukakan pemerintah. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto  kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS. Sedangkan menurut  Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibutuhkan guna memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan di Indonesia. Alasan lain yang dikemukakan pemerintah adalah karena BPJS selalu mengalami defisit sehingga iuran BPJS harus dinaikkan guna menutupi defisit tersebut.
Kenaikan iuran BPJS semakin menunjukkan wajah buruk sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Presiden dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengurusi semua kebutuhan rakyatnya. Tapi yang terjadi di negeri ini rakyat semakin sengsara dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam masa-masa sulit seperti ini harusnya negara mencukupi semua kebutuhan rakyatnya.Ttermasuk dalam hal kesehatan tanpa membeda-bedakan kelas dalam pelayanan kesehatan, bukan malah kembali menambah beban rakyat dengan kenaikan iuran BPJS.
Apalagi Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam, harusnya kekayaan alam yang melimpah itu bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya baik itu dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan rakyat lainnya. Pelayanan kesehatan harusnya bisa diberikan secara gratis dengan fasilitas yang lengkap jika saja sumber daya alam itu dikelola dengan baik oleh negara.  Seharusnya kekayaan tersebut  digunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan diserahkan kepada asing.
Alasan-alasan yang dikemukakan pemerintah ketika menaikkan iuran BPJS juga sangat dipaksakan. Pemerintah benar-benar telah abai dalam mengurusi rakyatnya. Dan memang sudah menjadi watak ideologi kapitalisme dimana penguasa dan pengusaha akan menghalalkan  berbagai  macam cara  demi bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun harus mengorbankan rakyatnya sendiri.
Semakin nampak kebobrokan tatakelola  pemerintah saat ini. Masihkah kita berharap kepada sistem yang rusak ini? Rakyat harusnya mulai menyadari bahwa sistem kapitalisme sudah tidak layak diterapkan di negeri ini dan saatnya diganti dengan sistem yang shohih yang berasal dari pencipta manusia yakni sistem Islam.

Jaminan kesehatan dalam Islam

Islam adalah agama rahmatan lil Al-Amin.  Islam mampu menjamin kebutuhan setiap individu masyarakat baik muslim maupun non Muslim, begitu juga dalam masalah kesehatan. Islam mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap orang.  Jauh sebelum dunia barat mengalami kemajuan, Islam sudah mampu memberikan  pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang lengkap serta tenaga medis yang kompeten. Negara menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk memberikan layanan yang terbaik bagi rakyatnya.

Hal ini jauh berbeda dengan keadaan sekarang, para tenaga kesehatan kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD. Padahal APD sangat penting untuk melindungi mereka pada saat menangani pasien yang terpapar virus Corona. Kondisi tanpa APD sangatlah berbahaya bagi mereka.  Terbukti sudah banyak tenaga kesehatan yang berguguran ketika menangani pasien Corona.

Berbeda dengan yang apa dilakukan oleh negara Islam dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya dengan maksimal. Hal ini nampak di masa kejayaan Islam, sebagai contoh  Bani ibn Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis.

Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tuna netra. Khalifah Bani Abbasyiah banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling.

Negara banyak mendirikan institusi layanan kesehatan. Pasien dilayani tanpa membedakan ras, warna kulit, dan agama; tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan.

Islam mengatur pembiayaan kesehatan bersifat berkelanjutan. Kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai salah satu pos pengeluaran baitulmal dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, sekalipun tidak mencukupi dan atau tidak ada harta tersedia di pos yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan. Sementara ada kebutuhan pengeluaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, maka boleh dilakukan penarikan pajak temporer sebesar yang dibutuhkan saja. Jika wabah atau bencana tidak segera ditangani dan berakibat pada terjadinya mudarat pada masyarakat. Sedangkan kondisi baitul dalam keadaan kosong dan penarikan pajak membutuhkan waktu yang lama maka negara diizinkan berutang secara syar’i. Yakni utang pada rakyat yang kaya dan tanpa riba.

Pengelolaan barang tambang yang jumlahnya berlimpah juga bisa menjadi sumber dana yang luar biasa besar dalam membiayai pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Mulai dari tambang batu bara, gas bumi, minyak bumi, hingga tambang emas dan berbagai logam mulia lainnya, yang jumlahnya berlimpah.
Pembiayaan dan pengeluaran tersebut diperuntukan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi semua individu masyarakat. Islam tidak mengenal pembiayaan berbasis asuransi wajib karena merupakan konsep batil yang diharamkan Allah SWT.

Selain itu, budaya kaum Muslim adalah budaya tolong-menolong dan saling membantu. Budaya ini tentu memudahkan negara Islam dalam menciptakan pelayanan kesehatan bagi setiap individu rakyat.

Jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis, membutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar. Sebab, ini semua terkait dengan kebijakan-kebijakan lain. Dalam hal ketercukupan dana, misalnya, dibutuhkan pemerintahan dan kebijakan yang menjadikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam ada di tangan pemerintah, bukan swasta. Dibutuhkan pula aturan dan budaya hidup bersih dan sehat, seperti larangan makanan dan minuman haram, pelacuran, seks bebas, hubungan lawan jenis dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan terbaik, yakni akidah dan syariah Islam. Islam adalah agama terbaik yang Allah SWT turunkan. Allah SWT berfirman:
" Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"(TQS. al-Maidah [5]: 50).

Menurut Imam an-Nasafi dalam kitab tafsirnya, Madârik at-Tanzîl wa Haqâ’iq at-Ta‘wîl, maknanya, “Sungguh tidak ada hukum yang paling adil dan baik dibandingkan dengan hukum Allah.”

Rakyat negeri ini hanya akan mendapatkan pelayanan terbaik ketika urusan mereka diatur dengan aturan terbaik. Tidak ada aturan yang lebih baik dibandingkan syariah Islam. Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara kâffah dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah. Bukan demokrasi-sekuler yang jelas-jelas menghalangi tegaknya kembali sistem pemerintahan Islam. Jadi sudah saatnya kita kembali ke sistem Islam dan mencampakkan sistem kapitalisme sekuler. Wallahu'alam bish showwab
 
Top