Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah
Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik

Program sosial distancing yang digalakkan pemerintah sejak maraknya penyebaran virus corona di negeri ini, secara tidak langsung berimbas pada meningkatnya jumlah "kaum rebahan" yang menghuni rumah-rumah maupun kontrakan-kontrakan, khususnya di daerah perkotaan.

Mereka terdiri dari para pekerja (karyawan), pedagang kecil, tukang bangunan, dan berbagai profesi harian lainnya. Mereka mau tidak mau dipaksa menjadi pengangguran berat. Sebab  ekonomi negara yang sedang sekarat, akibat dampak pandemi virus corona yang hingga kini belum diketahui kapan akan berakhir.

Sejumlah perusahaan yang kolaps akhirnya mengambil langkah praktis untuk merumahkan para karyawannya. Mereka yang terkena dampak PHK dari hari ke hari kondisi ekonominya semakin terhimpit. Sebab mereka tidak lagi memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan mereka sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, di tengah gempuran penyakit menular covid-19 ini. Sehingga, yang terjadi adalah munculnya fenomena warga misbar (miskin baru).

Konon, pemerintah menjanjikan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona ini. Diantaranya dengan mengeluarkan Bansos (bantuan sosial), berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja sebagai bentuk perlindungan sosial. Namun faktanya banyak yang menilai bantuan itu tidak efektif karena mekanismenya terlalu "njelimet" (berbelit-belit). Sehingga banyak bantuan yang tidak terealisasi, karena terganjal masalah teknis berupa salah sasaran, data ganda, dan tidak memiliki rekening.

Ujung-ujungnya masyarakat sendiri yang nekat mencari solusi bagi keluarganya, dan pilihan yang paling tepat menurut kebanyakan orang adalah "mudik". Sebab dengan cara mudik atau pulang kampung itu, mereka bisa terhindar dari musibah kelaparan yang ada di depan mata. Masyarakat sedikit banyak telah mengetahui, bahwa dari hari ke hari, kasus kematian di negeri ini terus melonjak tajam. Sebabnya bukan hanya karena keganasan virus corona, namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah akibat kelaparan, seperti kabar yang viral akhir-akhir ini.

Masyarakat bukannya tidak mengetahui tentang resiko bepergian, dikala wabah Covid-19 sedang mengincar nyawa setiap orang, namun mereka tidak punya pilihan lain, bagaimana nasib mereka jika memilih bertahan di rumah, tanpa ada yang menjamin kebutuhan pokok mereka.

Ketika masyarakat tengah kebingungan karena adanya larangan mudik pada beberapa waktu lalu lalu, tiba-tiba mereka mendengar kabar yang kontroversial dari orang nomor satu di Indonesia. Ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara mudik dan pulang kampung.

Menurut beliau, mudik itu dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan pulang kampung dilakukan jauh sebelum memasuki bulan Ramadhan. Hal itu diungkapkan dalam wawancara di Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, pada Rabu (22/4/2020).

Beliau menambahkan bahwa mereka yang "pulang kampung" itu adalah orang yang bekerja di sekitar Jabodetabek, dan sekarang sudah tidak bekerja lagi, sehingga mereka pulang kampung, karena anak dan istrinya ada di kampung. 

Kalimat yang lontarkan oleh Jokowi jelas menimbulkan keraguan dan keresahan di masyarakat. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "mudik" dan "pulang kampung" memiliki konotasi yang sama, yaitu mengadakan perjalanan menuju ke daerah asal.

Menurut Peneliti senior INDEF Didik Rachbini, pernyataan mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung dinilai tidak tegas dan justru menimbulkan kebingungan publik. Sebab, dua kalimat ini memiliki efek yang sama, yakni memobilisasi publik dalam jumlah besar, dan sama-sama beresiko tertular atau menularkan virus corona ke daerahnya (https://www.cnnindonesia.com, Jum'at, 26/4/2020).

Kondisi masyarakat tak ubahnya seperti makan buah simalakama, serba salah dan tidak menentu. Pemerintah kemudian menerapkan larangan perjalanan dengan tujuan keluar dan / atau masuk wilayah Jabodetabek, serta wilayah lain yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan mulai tanggal 24 April 2020 yang lalu.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawan dalam konversi pers pada 23 April 2020 mengatakan bahwa selama larangan mudik berlaku, pihaknya akan mengambil tindakan persuasif, ketimbang represif pada tahap pertama, yakni mulai tanggal 4 April 2020 sampai 7 Mei 2020 mendatang.

Setelah pemerintah mengeluarkan peraturan kontroversial, yakni larangan keras untuk mudik dan memperbolehkan pulang kampung, maka kini masyarakat dibuat tercengang dengan munculnya peraturan baru dari pemerintah. Memperbolehkan mudik bagi warga yang memiliki keperluan yang mendesak dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Idita Irawati menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 25 tentang Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (https://www.suara.com) Selasa, 5/5/2020.

Peraturan yang selalu berubah-ubah ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pemerintah masih belum siap dalam menangani urusan rakyat, terkait pengambilan kebijakan bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Padahal mereka sangat mengharapkan negara hadir dan memberikan solusi bagi warga negaranya.

Karena kewajiban untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah tugas dan wewenang seorang kepala negara, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini.

Dalam Islam, ancaman terhadap seorang pemimpin yang tidak melaksanakan kewajiban mengurusi kebutuhan umat (rakyat), maka akan mendapatkan balasan dari Allah Swt, sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam haditsnya,
"Tidaklah seorang hamba diserahi oleh Allah urusan rakyat, kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah akan mengharamkan syurga untuk dirinya (H.R.Muslim).

Kesemrawutan yang terjadi di negeri ini, tidak lepas dari sistem yang diterapkan, yaitu sistem demokrasi-kapitalisme. Sistem ini hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, bukan untuk kemaslahatan bersama.

Problematika negeri tidak akan seruwet ini, jika dari awal pemerintah dengan sigap dan cepat  mengambil opsi untuk memberlakukan sistem "lockdown" atau karantina wilayah. Sebab, hanya dengan cara ini rantai penyebaran virus (wabah penyakit menular) tidak meluas ke wilayah lain.

Dimana dalam sistem Islam (Khilafah) seorang pemimpin negara harus melakukan hal-hal penyelamatan. Terlebih bila kerusakan akibat pandemi ini sudah menyebar ke seluruh sektor kehidupan, seperti yang terjadi saat ini.

Ketika ekonomi negara telah lumpuh, maka diperlukan cara penyelesaian yang tepat untuk memulihkannya kembali. Dalam hal ini, vigur seorang pemimpin sejati sangat dibutuhkan.

Islam sebagai agama yang sempurna, tentu telah mengajarkan bagaimana cara membangkitkan kembali perekonomian negara yang tengah dilanda  musibah besar, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Sang Khalifah adalah dengan cara menghemat pengeluaran, yang dimulai dari Sang Khalifah beserta keluarganya dan para pejabatnya. Khalifah menjadi orang pertama yang merasakan penderitaan rakyatnya. Beliau tidak segan-segan mengkonsumsi makanan yang dimakan oleh rakyatnya.

Langkah selanjutnya adalah berusaha untuk meminta bantuan kepada wilayah-wilayah yang tidak terdampak bencana. Kemudian segera mengirimkannya ke daerah bencana tanpa mekanisme yang berbelit-belit, karena langsung dipimpin oleh Khalifah.

Khalifah langsung memimpin taubatan nasuha, menyeru rakyatnya untuk minta ampun kepada Allah Swt. dan memohon agar musibah segera berakhir.

Pada saat paceklik, Khalifah memutuskan untuk tidak memberlakukan hukuman had bagi pencuri dan menunda pemungutan zakat, dengan tujuan agar tidak memberatkan masyarakat.


Watak penguasa yang lebih mementingkan eksistensi kekuasaan (yang berkedok penyelamatan ekonomi), dibandingkan dengan keselamatan nyawa rakyatnya, dapat menjadi bukti bahwa penguasa yang ada saat ini bukanlah pemimpin-pemimpin yang amanah.

Banyak kebijakan penguasa yang membuat rakyat negeri ini menjadi geram. Salah satunya adalah pemerintah membiarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China datang membanjiri negeri ini. Sementara itu, warga pribumi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu semakin menguatkan pendapat publik bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim neolib yang abai terhadap nasib rakyat.

Inilah pemimpin negara yang lahir dari rahim demokrasi. Sistem yang mengusung paham kebebasan (liberal), dengan semboyannya 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat'. Namun faktanya tidak demikian. Sebab, dalam alam demokrasi, yang diuntungkan adalah mereka yang duduk di atas kursi-kursi empuk kekuasaan.

Oleh karena itu, sudah saatnya sistem demokrasi-kapitalisme yang rusak dan merusak ini diganti dengan sistem shahih yang bersumber dari kitabullah dan sunnatullah. Hanya dengan penerapan syari'at Islam secara kafah, dapat tercipta negeri yang aman, damai dan sejahtera.

Sehingga, segala permasalahan yang ada, dapat terselesaikan dengan baik. Termasuk masalah penanggulangan wabah dan penanganan masalah krisis ekonomi, karena senantiasa berada dalam keridaan Allah Swt.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top