Oleh : Nisa Rahmi Fadhilah, S.Pd.
 (Member Akademi Menulis Kreatif)

Tinggal menghitung hari kita memasuki bulan Syawal, itu artinya Ramadan akan segera berakhir. Rasa syukur terasa, ternyata Allah Swt. masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal perbuatan kita di bulan Ramadan, rasa sedih pun terasa karena ‘obral’ pahala otomatis berakhir. Namun demikian,  di balik keistimewaan bulan Ramadan dengan limpahan rahmat, karunia, serta ampunan-Nya kita harus tetap melakukan aktivitas-aktivitas produktif di bulan berikutnya.

Rasa sedih pun semakin bertambah ketika kita tahu bahwa penyambutan hari besar Idul Fitri masih diselimuti duka pandemi Covid-19. Dilansir oleh covid19.go.id  jumlah kasus positif corona per tanggal 20 Mei 2020 mencapai 19.189 kasus. Semakin hari kasus ini masih meningkat, sehingga kita masih harus waspada dengan melakukan tindakan-tindakan yang  dianjurkan tenaga kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, salah satunya yaitu melakukan physical distancing.

Physical distancing yang dilakukan oleh masyarakat seperti halnya ketika ada keperluan  yang sifatnya berkerumun, maka kita harus mengatur jarak antara satu dan lainnya, atau contoh lain ketika kita salat berjemaah pun harus memperhatikan jarak antara satu dan lainnya.

Akhir-akhir ini beredar banyak foto di media sosial yang  menunjukkan fasilitas umum mulai dari pasar, pusat perbelanjaan, tempat makan, hingga bandara dikerumuni oleh masyarakat  yang memakai masker kain tetapi tidak memperhatikan physical distancing. Hal ini disayangkan oleh Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran yang dilansir oleh kompas.com. Beliau mengatakan bahwa efektivitas masker  kain untuk mencegah penularan virus seperti SARS-CoV-2 penyebab Covid-19  sifatnya terbatas, bahkan kain tidak cukup baik untuk memfilter partikel virus. Itu artinya, pengunaan masker saja tidak cukup sehingga tetap physical distancing harus selalu diperhatikan.

Terkait physical distancing, pemerintah telah mengeluarkan larangan pelaksanaan Salat Idul Fitri 1441 H secara berjemaah di masjid atau di lapangan. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas kabinet yang digelar pada 19 Mei 2020. Menteri Koordinator Bidang Poilitik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan larangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan. Hal tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, pasalnya saat ini sedang viral timeline yang berisi skenario pemulihan ekonomi yang akan membuka pusat perbelanjaan pada tanggal 8 Juni 2020 mendatang. 

Majelis Ulama Indonsia (MUI) mengecam kebijakan ini karena kontras dengan masjid-masjid yang tetap ditutup meski masih bulan Ramadan. Dilansir oleh PikiranRakyat.com terkait beberapa fasilitas umum yang boleh dibuka, Menkopolhukam mengatakan bahwa pusat perbelanjaan ada yang diizinkan tetap beroperasi karena menyediakan layanan yang termasuk dalam 11 sektor layanan yang dikecualikan dalam penerapan PSBB untuk mengendalikan Covid-19, sehingga pusat perbelanjaan yang masih tetap beroperasi tidak melanggar hukum. 

Mengenai hal ini, dapat kita lihat bahwa pemerintah belum memiliki bukti ilmiah yang dapat dijadikan landasan kebijakan karena sejauh ini masyarakat yang dites Covid-19 masih terbatas. Sehingga bisa saja orang yang terjangkit lebih besar dari yang sejauh ini terdata.

Inilah yang terjadi jika kita memisahkan agama dari kehidupan sehingga membagi dua kebijakan secara kontras,  aktivitas keagamaan di masjid dilarang tetapi aktivitas lainnya diberi kelonggaran. Untuk menangani pandemi ini pemerintah harus secara tegas mengambil tindakan, tidak setengah-setengah dengan hanya membatasi ibadah tetapi melakukan pembatasan secara ketat pada aktivitas lainnya tanpa terkecuali.

Seperti yang dicontohkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ra. yang memberlakukan lockdown, serta menanggung kebutuhan rakyatnya ketika kebijakan lockdown dilakukan. Tidak membagi-bagi kebijakan mana yang dilarang dan mana yang  dilonggarkan sehingga wabah yang terjadi pada masanya pun dapat terselesaikan.

Ini semua dapat terwujud ketika agama  dan kehidupan disatupadankan dalam bingkai kepemimpinan Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top