Oleh : Shafiya
Pemerhati Sosial 

Mewabahnya virus corona (Covid 19) kini telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada Kamis 5 Maret 2020 bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolah dan hak-hak pendidikannya.

Wabah Covid-19 telah menyebar ke ratusan negara di seluruh penjuru dunia. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan wabah virus corona yang bernama ilmiah SARS-CoV-2 ini sebagai pandemi  global pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu.

Mengutip data dari worldometers.info per Kamis tanggal 14 Mei 2020, total kasus virus Corona Covid-19 di seluruh dunia mencapai angka 4.427.573 yang terdiri dari kasus yang telah ditutup maupun kasus aktif.

Di Indonesia, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Berbagai macam kegiatan yang berskala internasional terpaksa harus dibatalkan. Hal ini dilakukan setelah level penyebaran virus corona di beberapa negara terus meningkat. Hingga saat ini kondisi penyebaran virus tersebut masih memprihatinkan. Data terbaru penyebaran virus corona jenis baru penyebab Covid-19 kini telah dikonfirmasi positif di 34 provinsi . Data Kamis, 14 Mei 2020, tercatat 16.006 pasien terkonfirmasi positif virus corona, 1.043 kasus kematian, sedangkan pasien sembuh mencapai angka 3.518 kasus.


Apabila tren penyebaran Covid-19 terus meningkat, maka dapat dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang rentan dikhawatirkan adalah efek jangka panjang.  Oleh karena para siswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas dan interaksinya dengan warga sekolah lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan kematangan siswa di masa yang akan datang.

            Jika pendemi Covid-19 ini tidak segera berakhir, kebijakan penundaan dan penutupan  sekolah-sekolah di seluruh nusantara  oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara otomatis dapat mengganggu hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang semestinya. Penutupan sekolah-sekolah  tersebut tentu dapat menghambat dan memperlambat capaian target kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan atau sekolah masing-masing.
Dalam kondisi yang demikian maka dapat mempengaruhi tercapainya kematangan siswa dalam meraih tujuan belajarnya, baik secara akademis maupun secara psikologis. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak psikologisnya, yakni siswa yang harus mengalami penundaan proses pembelajarannya di kelas akibat penutupan sekolah yang sangat memungkinkan akan merasakan trauma psikologis yang membuat siswa berada dalam kondisi dan situasi demotivasi dalam belajar.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dan menyelenggarakan   langkah strategis yaitu diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun berembus pemberitaan pemerintah  segera membuka kembali sekolah yang merupakan angin segar bagi setiap warga sekolah untuk kembali beraktivitas di sekolahnya masing-masing di tengah masih mewabahnya Covid-19.

Dilansir oleh CNN Indonesia pada 09/05/2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah pertengahan Juli mendatang.
"Kita merencanakan membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli," ujar Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Error! Hyperlink reference not valid.Sabtu (9/5).
Hingga kini sekolah di sebagian besar daerah masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena dampak covid-19 atau corona. Namun Hamid menegaskan rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.
"Untuk daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman oleh Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan," tambahnya.
Hamid mengatakan nantinya kegiatan sekolah akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan diwajibkan memakai masker.Tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya bakal menetapkan protokol kesehatan tersendiri maupun pembatasan jumlah siswa, cnnindonesia.com,09/05/2020.

Namun rencana Kementerian pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka kembali sekolah pertengahan Juli mendatang, menimbulkan kekhawatiran yang datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com (09/05/2020, bahwa  Federasi Serikat Guru Indonesia khawatir siswa dan guru menjadi korban wabah covid-19 atau virus corona jika rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan.
Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona.
"Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi [datanya] harus betul-betul [tepat], mana [daerah] yang hijau, kuning, merah," tuturnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon pada Sabtu (9/5).
Ia menjelaskan pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan data kasus dan penyebaran corona di setiap daerah.
Jangan sampai, lanjutnya, ketika siswa dan guru kembali beraktivitas ternyata wilayah tersebut dalam pengawasan.
Menurut Satriwan ini bisa saja terjadi mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda. Belum lagi berkaca pada komunikasi tak sinkron antar pemerintah pusat dan pemda belakangan.
"Nah saya khawatir karena koordinasi pemerintah buruk yang korban nanti sekolah, nanti siswa dan guru loh," ujarnya. Satriwan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda, cnnindonesia.com, 09/05/2020.

Keraguan akan kebijakan tentang pembukaan kembali sekolah pertengahan Juli mendatang juga datang dari Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono yang mengatakan bahwa pembukaan kegiatan belajar di sekolah pada pertengahan Juli 2020 masih beresiko. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, 11/05/2020, "Dari sini memang masih berisiko jika pertengahan Juli sekolah dimulai. Menurut saya memang harus dipastikan benar bahwa sekolah aman," ujar Agus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/5). Agus menyebut perlu memastikan keamanan lingkungan siswa dan pendidik dari virus corona (Covid-19) ketika memutuskan membuka kembali sekolah. Protokol kesehatan juga perlu dipastikan berjalan dengan baik untuk mencegah virus corona. Menurutnya, salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah keharusan menjaga jarak selama kegiatan sekolah berjalan. Pihak sekolah bisa membagi jadwal masuk siswa secara bergiliran, namun para guru harus mengajar dua kali, cnnindonesia.com,11/05/2020.

Ada kekhawatiran dan keraguan yang ditampakkan oleh pejabat kepada publik. Ini menunjukkan bahwa gagasan membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020  hanya merupakan bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, hal ini dilakukan tanpa diiringi pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.
Kenyataannya, untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan maksimal dengan alasan kekurangan alat.

Pembukaan Sekolah di Tengah Pandemi Covid-19 Tak Memberikan Rasa Aman

Kendatipun dibeberapa daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, akan tetapi masih ditemukan jumlah rakyat yang terinfeksi Covid-19 terus meningkat. Hal ini sontak mengundang kebingungan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Bahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan dunia untuk bersiap dengan potensi kemunculan kembali infeksi virus corona. Pemimpin teknis khusus untuk virus corona, Maria Van Kerkhove mengatakan peringatan tersebut dikeluarkan setelah ada laporan kemunculan lagi corona di sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Singapura hingga Hong Kong yang sempat berada dititik nol pandemi baru-baru ini melaporkan kembali kasus baru corona. Tambah membingungkan.


Menjejaki nalar, belum usai hiruk pikuk mudik yang simalakama antara melarang dan membolehkan. Kini muncul lagi wacana pembukaan kembali sekolah setelah ditutup mulai bulan Maret lalu di tengah masih mewabahnya Covid-19 ini.

Ada keraguan dalam menyongsong rencana baik atas kebijakan pemerintah untuk membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020 mendatang. Keraguan ini datang dari berbagai pihak. Terutama dari orang tua siswa yang mengkhawatirkan terjaminnya kesehatan anaknya. Hal ini disebabkan hingga saat ini masih terdapat adanya kesimpangsiuran dalam penanganan pandemi  Covid-19 yang bermula pada awal Maret lalu.

Ada lagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang disuguhkan kepada rakyat seperti adanya aroma politisasi bantuan sosial masyarakat dampak Covid 19, pembebasan nara pidana yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas, dan mempercepat pengesahan UU Omnibus Law ditengah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sebagai buah dari tatanan kehidupan yang kapitalistik.

Tentu hal ini mengkhawatirkan, yang datang dari rezim ruwaibidhah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:


» سَيَأْتِيَ عَلَى الناَّسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [رواه الحاكم في المستدرك، ج 5/465]

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).
Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, tidak bermutu, fasik, dan hina. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, bukan pula orang yang menggengamnya dengan jujur, tetapi mereka adalah para pembohong yang pandai mengklaim. Bagi orang yang mempunyai kepekaan dan nurani, tentu tidak sulit mengetahui kondisi mereka. Meski mereka mengklaim membela dan menolong kebenaran. . Kadang mereka tampak berilmu dan benar, namun mereka menjual agama mereka untuk secuil dunia.
Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan dan sistem kufur. Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Akibatnya, halal dan haram, makruf dan mungkar menjadi kabur di mata umat. Inilah makna “Ruwaibidhah” yang dimaksud oleh hadis di atas. (MNews).
Kebijakan Islam dan Khilafah Cepat Tanggap Terhadap Penanganan Wabah
Di era kekhilafahan masalah wabah pernah terjadi di masa Khalifah Umar Bin Khaththab. Dalam menangani masalah wabah, khalifah Umar tidak berhenti hanya menyerahkannya pada takdir Allah saja. Namun justru bersegera terikat kepada ketentuan syariat yang telah dicontohkan oleh qudwah hasanah baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Kebijakan yang diambil khalifah bukan semata mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya, tetapi disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi saw.
Sebagai buktinya adalah kegembiraan khalifah Umar dan rasa syukurnya atas pernyataan Abdurrahman bin ‘Auf yang menegaskan bahwa keputusan Umar sudah sesuai dengan ketetapan Rasulullah saw.

Ibnu Hajar menceritakan kisah ini di dalam Fathu al-Bârî bahwa Umar ra. keluar ke Syam, ketika tiba di Syargh, sampai kepadanya bahwa wabah terjadi di Syam. Lalu Abdurrahman bin ‘Awf memberitahunya bahwa Rasulullah saw bersabda,

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.”
Sinergi antara negara sebagai pelaksana hukum syara yang dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter mulia, dengan masyarakat yang melakukan amar makruf nahi mungkar yang ditopang oleh ketakwaan individu rakyat.
Kunci kesuksesan pertama adalah aturan yang diberlakukan hanya yang berasal dari Allah Swt, karenanya penerapan hukum syara merupakan sebuah keniscayaan.
Pilar utamanya adalah negara yang siap sebagai institusi pelaksana syariah secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan wabah.
Negara hadir sebagai penanggung jawab urusan umat. Negara senantiasa ada dan terdepan dalam setiap keadaan. Negara tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
“Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”

“Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu urusan kaum muslimin lalu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinannya.”

Sejatinya memang negara mesti memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat. Sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib mereka.
Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara.

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Seperti itulah fakta nyata yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar. Beliau rela membatalkan kunjungan resminya ke Syam dan memutuskan kembali ke Madinah guna menghindarkan paparan wabah yang sedang merajalela di negeri itu menyebar kepada penduduk di tempat lain. Pilihan ini tentu saja akan memilki risiko sehingga sebagian sahabat Muhajirin sempat mengingatkannya:

“Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja.”

Namun beliau tetap yakin dengan langkah yang telah ditetapkannya. Nyawa dan keselamatan rakyat menjadi pertimbangan utama dibandingkan urusan lainnya.
Di bawah ri’ayah pemerintahan seperti inilah kesejahteraan dan masa depan rakyat akan terselamatkan sekalipun didera berbagai musibah dan ujian. Mereka percaya bahwa pemimpinnya tidak akan berlepas tangan.

Demikianlah kebijakan Islam dan Khilafah dalam menangani wabah dengan bersandarkan pada aturan yang berasal dari Allah Swt.

Wallahu a’lam bishshawab
 
Top