Sekolah Dibuka Lagi, Amankah?

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif 

Pemerintah Indonesia telah meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah sejak Maret lalu. Kebijakan tersebut diambil demi menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Sebagai gantinya, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain itu, siswa-siswa dapat belajar melalui layanan video konferensi hingga lewat tayangan pembelajaran di televisi.

Kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah berencana membuka kembali sekolah-sekolah. Berdasarkan pernyataan Kemendikbud, sekolah-sekolah rencananya akan mulai dibuka pada awal tahun pelajaran baru sekitar pertengahan Juli 2020.

Seperti yang dilansir oleh cnnindonesia.com, Sabtu (09/05/2020), "Kita merencanakan membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli", ujar Plt Direktur Jenderal PAUD pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Hamid. 

Namun, rencana sekolah dibuka kembali ini memunculkan kekhawatiran bagi guru dan siswa. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), khawatir siswa dan guru menjadi korban wabah Covid-19 jika rencana Kemendikbud membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. 

Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terlihat tidak sinkron dalam penanganan wabah Covid-19 ini. "Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi (datanya) harus betul-betul (tepat) mana (daerah) yang hijau, kuning, merah", tuturnya kepada cnnindoneaia.com melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5). 

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan Kemendikbud, harus berhati-hati menerapkan kebijakan ini. Sebab menurutnya, saat ini penyebaran virus Covid-19 justru telah terdeteksi di seluruh Provinsi di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan yang masih berubah-ubah dan terkesan meragukan dari sebagian kalangan, membuktikan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menyelesaikan masalah wabah ini.

Maka, adanya wacana sekolah dibuka kembali merupakan bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, ini dilakukan tanpa diiringi dengan pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.

Faktanya, untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes masal dan PCR saja belum dilakukan. Pemerintah selalu beralasan kekurangan alat. (ylbhi.or.id, Minggu,12/04/2020)

Pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat di tengah masa pandemi seperti saat ini. Seperti, adanya kebijakan PSBB tapi korban yang terpapar masih terus bertambah, membebaskan ribuan narapidana di tiap daerah yang mengakibatkan tingginya kriminalitas, adanya politisasi bansos, dan sekarang wacana sekolah dibuka kembali bulan Juli ini. Namun, semua kebijakan ini tidak tepat, karena disebabkan pemerintah kurang optimal dan tidak ada kejelasan dalam menangani wabah Covid-19 ini.

Semua kebijakan tersebut muncul dari rezim _ruwaibidhah_. Yaitu, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,

"Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Ketika itu, pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidhah berbicara. "Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud Ruwaibidhah itu?" Nabi menjawab, "Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas." (HR. al-Hakim, al-Mustadrak 'ala as-Shahihan, V/465)

Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat tampak dengan jelas dalam sistem demokrasi. Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang-orang yang berbicara tanpa landasan ilmu, penuh kedustaan, dan mengkhianati amanah.

Berbeda dengan sistem Islam, yang akan melahirkan peran pemimpin yang berpikir pada kemaslahatan umat. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Karena sesungguhnya, peran pemimpin dalam Islam memahami bahwa keberadaannya di pemerintahan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Swt. Mereka takut akan azab Allah Swt. bagi penguasa yang lalai terhadap umatnya.

Dalam pemerintahan Islam, yaitu Khilafah menjadikan negara sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi rakyatnya dan berupaya meminimalisasi korban yang berjatuhan akibat wabah seperti saat ini. Ketika telah diketahui ada wabah yang menyerang, negara akan langsung menyatakan daerah itu diisolasi, sehingga wabah tersebut tidak akan keluar daerah.

Rasulullah saw. bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."

Inilah Islam dengan negaranya khilafah yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom atau pelayan rakyat dengan mengambil kebijakan yang tegas dan tepat. Adapun untuk pemulihan kondisi ekonomi dan lain-lain, bisa dilakukan setelah situasi terkendali.

Selama menggunakan sistem yang rusak, selama itu pula akan timbul banyak permasalahan. Oleh karenanya, untuk segera menggantinya dengan sistem Islam, sebagai sistem terbaik yang berasal dari Allah Subhaanahu wa ta'ala.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top