Oleh: Anggun Permatasari

Belum lama ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka kembali sekolah. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2020. Namun, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Hamid menegaskan agenda ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona.

Hamid mengatakan bahwa nantinya KBM akan menggunakan protokol kesehatan di area institusi pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Guru maupun peserta didik diwajibkan menggunakan masker. Tapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya bakal menetapkan protokol kesehatan tersendiri ataupun aturan pembatasan jumlah siswa. (CNNIndonesia.com., 9/5/2020).

Sementara itu kekhawatiran datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Melalui Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan yang mengatakan bahwa FSGI khawatir nasib para siswa dan guru jika wacana itu direalisasikan pertengahan Juli nanti. Karena bisa jadi mereka akan terpapar virus covid-19. Dia meragukan tersebab koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tidak sinkron dalam penanganan corona. (CNNIndonesia.com., 9/5/2020).

Masih menurut Satriawan, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan infrastruktur pendukung penanganan corona di sekolah tersedia dan memadai. Artinya sebelum sekolah dibuka, perlengkapan seperti sabun, wastafel tempat cuci tangan, hand sanitizer dan masker harus disiapkan. Sekolah bahkan perlu memiliki alat pelindung diri (APD) di tiap Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Ini untuk memastikan petugas UKS tetap terlindungi ketika ditemukan kasus gejala corona pada siswa atau guru di sekolah.

Di tengah ketidakpastian kapan pandemi segera berakhir, tentunya rencana pelaksanaan KBM di sekolah mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sampai saat ini data kasus pasien terinfeksi dan penyebaran corona di setiap daerah masih disangsikan publik. Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terlihat tidak sinergi. Pastinya, hal tersebut akan mempengaruhi statistik laju sebaran penularan covid-19.

Penyuluhan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan social distancing kepada peserta didik harus jelas. Sebab, anak-anak apabila berkumpul sesama teman tentunya senang bermain dan bersenda gurau. Tata kelas ketika siswa menjalani KBM di sekolah juga harus diperhatikan. Kita tahu masih banyak sekolah yang muridnya duduk bertiga dengan satu meja. Ini merupakan kerja keras bagi guru yang akan menyebabkan kualitas KBM tidak optimal.

Disinyalir, ide sekolah dibuka kembali adalah bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi yang semakin terpuruk. Hal itu sudah tercium dari gelagat pemerintah yang saat ini merencanakan relaksasi PSBB. Sehingga, untuk mendongkrak dan memulihkan kondisi tersebut penguasa akan membuka kembali pasar, mall, tak terkecuali sekolah.

Sayangnya, hal ini dilakukan pemerintah tanpa jaminan bahwa virus benar-benar tidak lagi menyebar. Fakta yang terjadi, orang yang mungkin terinfeksi covid-19 tidak bergejala masih bebas berkeliaran di jalan. Untuk memastikan warga yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR belum dilakukan pemerintah secara merata. Pastinya keakuratan dari angka positif hasil tes PCR juga tidak merepresentasikan seluruh kasus terkonfirmasi. Hal itu dikarenakan terdapat tempat sumber pengujian lain dari seluruh tes yang dilakukan.

Inilah yang terjadi pada kebijakan yang lahir dari sistem kapitalisme yang diadopsi saat ini. Solusi yang diberikan tidak menjadikan kondisi real masyarakat sebagai pertimbangan dan acuan dalam membuat keputusan. Langkah diambil sesuai kepentingan para kapital yang menopang para penguasa. Walaupun, sudah bisa dipastikan bahwa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sangat berbahaya.

Sejatinya, penjabaran di atas sangat jelas menggambarkan watak rezim ruwaibidhah. Artinya penguasa tidak cakap dalam menguasai masalah yang terjadi di tengah-tengah umat. Hal itu juga mengonfirmasi penguasa gagap dalam melihat kondisi umat. Sehingga produk undang-undang dan kebijakan yang dibuat tidak solutif dan tidak pro rakyat.

Rasulullah Saw. bersabda: “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”. Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah).

Sangat berbeda jauh dengan sistem Islam. Aturan Islam membuat kebijakan yang menyegerakan penanganan wabah dengan menghentikan penularan dengan cepat dan tepat. Sehingga pemulihan kondisi korban dan warga yang terdampak bisa segera teratasi dan tidak memakan waktu yang lama.

Dalam ajaran Islam pemimpin bertanggung jawab atas semua kebutuhan rakyatnya. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR. Bukhari dan Ahmad)

Dan pemimpin yang lahir dari sistem Islam senantiasa sadar akan amanahnya untuk mengurus umat. Tugasnya sebagai pemimpin membuatnya hati-hati dalam bertindak karena dia sadar di yaumil hisab nanti ada pertanggungjawaban menanti. Rasul saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah pasti menanyakan setiap rĂ¢’in atas apa yang dipercayakan pemeliharannya kepada dia; apakah ia menjaga (memelihara) hal itu atau menelantarkannya".

Tentunya polemik yang dijelaskan di atas tidak akan terjadi apabila umat kembali pada aturan Sang Pemilik Hidup, Allah Swt. Karena sistem Islam tidak hanya sempurna tapi punya solusi yang paripurna untuk semua masalah kehidupan. Wallahualam
 
Top