Oleh : Indriani Mulyanti Amd.Keb
Bidan dan Member Akademi Menulis Kreatif

Wabah Corona sudah hampir tiga bulan menyebarluas di Indonesia. Setiap hari penambahan jumlah kasus positif Covid-19 masih tinggi, kisaran 300-500 orang per hari. Dilansir oleh covid19.go.id tanggal 14 Mei 2020, ada 16.006 kasus positif virus Corona, 3.518 orang sembuh dan 1.043 orang meninggal di Tanah Air. Angka kasus positif Corona bertambah 568 orang. Sedangkan angka pasien sembuh bertambah 231 dan kasus meninggal akibat Corona bertambah 15 orang.  Data tanggal 13 Mei 2020 tercatat ada 15.438 kasus positif virus Corona. Sedangkan untuk kasus sembuh ada 3.287 dan kasus kematian 1.038.

Penularan wabah yang begitu cepat, membuat resah semua kalangan terutama tenaga medis. Tenaga kesehatan dibuat kewalahan, bahkan banyak nakes yang terpapar dan justru harus rela mengisolasi diri, karena tertular Covid-19 pada saat bertugas. Beberapa puskesmas di berbagai wilayah pun terpaksa harus tutup sementara, karena adanya sejumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19). 

Dilansir oleh detiknews.com (04/05/2020), berikut ini data puskesmas yang tutup sementara akibat petugasnya terpapar Covid-19, di antaranya : PemKot Depok terpaksa menutup sementara 3 puskesmas. Ketiga puskesmas itu adalah Puskesmas Daung, Pengasinan, dan Cinangkan. Dua puskesmas di Bekasi,  Puskesmas Mangunjaya di Tambun Selatan dan Puskesmas Wanasari di Cibitung. Puskesmas Pleret di Bantul Yogyakarta. Puskesmas Turi di Lamongan, Puskesmas Long Kali di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dan masih banyak puskesmas di daerah lain yang mengalami nasib yang sama. 

Dampak lain dari virus Corona ini adalah lesunya perekonomian masyarakat, daya beli yang menurun, dan meningkatkan jumlah pengangguran akibat PHK yang dilakukan oleh banyak perusahaan, 15juta orang di PHK oleh 116,37ribu perusahaan. Tingkat kriminalitas pun meningkat dratis, hal ini diperburuk dengan dilepaskannya 36.554 narapidana di saat wabah Corona.

Di tengah wabah Corona yang semakin mengganas, berhembus kabar bahwa Corona akan berakhir sekitar bulan Juni. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona justru dikabarkan akan di relaksasi. Relaksasi yang dimaksud adalah melonggarkan aktivitas masyarakat, tapi tetap memperhatikan protokol keselamatan.

Kebijakan relaksasi ini diambil dengan beberapa alasan, di antaranya masyarakat yang stres akibat anjuran di rumah saja selama PSBB berlangsung, sehingga menurunkan imunitas. Serta adanya prediksi kurva penularan Corona akan melandai di bulan Juni. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan, pemerintah memprediksi kasus akan menurun pada Juli. Maka, saat ini sedang disiapkan rencana relaksasi PSBB. Pelonggaran ini perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan ekonomi masyarakat. (Republika.co.id,05/05/2020)

Lalu muncul pertanyaan, tepatkah kebijakan relaksasi ini diambil oleh pemerintah?

Relaksasi PSBB ini menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya dari anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, yang menganggap pemerintah sedang bermain layang-layang, sehingga tidak konsisten dalam menentukan kebijakan.

Selain itu, ia juga curiga ada pebisnis-pebisnis yang sedang di jurang kebangkrutan yang mendorong pemerintah melonggarkan aturan PSBB. "Dari awal opsi PSBB merupakan opsi kontroversial karena dalam UU 6/ 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara filosofis mengutamakan keselamatan umat manusia sesuai tertuang dalam IHR," ungkapnya kepada Riaumandiri.id, Senin (4/5/2020).

Faktanya, saat PSBB diberlakukan pun terdapat banyak pelanggaran di masyarakat. Masih ada yang membuat kerumunan, nekat mudik dengan cara terselubung sewa travel, mall ramai dikunjungi, malah yang mencengangkan masuknya puluhan TKA China ke Indonesia di tengah wabah. Jika PSBB direlaksasi akankah wabah Corona semakin tak terkendali?

Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan Corona akan berakhir di dunia termasuk di Indonesia. Adapun prediksi kurva Corona akan melandai di bulan Juni, bukan berarti kasus yang positif Corona tidak akan bertambah, atau penyebaran Corona menjadi terhenti. Kurva melandai artinya penambahan kasus dan penyebaran Corona hanya mengalami penurunan. Masyarakat dan pemerintah harus tetap waspada dan bersinergi jika menginginkan wabah ini berakhir. Apabila kita abai dan menyepelekan, maka kemungkinan besar akan terjadi wabah Corona gelombang dua seperti yang terjadi  di Korea Selatan dan China.

Dilansir oleh m.detik.com (12/05/2020), ada Lima negara yang harus bersiap diri menghadapi Corona gelombang dua, yaitu : China, Korea Selatan, Iran, India, dan Jerman. Kelima negara tersebut menormalkan aktivitas warga saat kurva penyebaran Corona melandai. Namun, hanya berselang beberapa minggu penambahan kasus positif Covid-19 melonjak tajam. Penyebaran terjadi antara warga domestik yang tinggal di dalam negeri.  

Pasien dinyatakan sembuh masih bisa terinfeksi Covid-19 untuk yang kedua kali. Maka, tidak ada jaminan jika seseorang yang sudah terkena Covid-19, maka ia akan menjadi kebal. Oleh Karena itu, perlu kebijakan yang tepat dan sinergi agar wabah bisa tertangani cepat.

Jika pemerintah harus memilih, apakah menyelamatkan ekonomi yang lesu atau mengutamakan kesehatan rakyat saat pandemi? 

Maka Islam menjawab hal ini dengan pasti. Bahwa nyawa rakyat lah yang harus diutamakan. Ekonomi bisa dibangun kembali jika manusianya selamat. Namun, ekonomi bisa hancur beriringan dengan hancurnya manusianya. Rakyat hancur karena menjadi korban akibat lambatnya penanganan wabah.

Dalam Islam, pemerintah selalu menjadi pengayom rakyat. Memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, dan hal ini dilakukan dalam segala situasi baik saat pandemi ataupun tidak. Apabila ada wabah, maka dilakukan lockdown untuk daerah yang terinfeksi. Seluruh kebutuhan pokok di daerah pandemi ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada masyarakat yang menyalahi aturan saat dilockdown karena alasan kelaparan. 

Tenaga medis diberikan gaji dan tunjangan yang besar. Fasilitas kesehatan semua diberikan secara gratis kepada rakyat dengan pelayanan terbaik. Tidak ada pelayanan berdasarkan kelas perawatan, semuanya dilayani secara VVIP. Jadi masyarakatnpun tenang, karena jika sakit ditangani oleh tenaganmedis handal, tanpa risau memikirkan biaya. Semua itu adalah kebijakan nyata yang diambil Umar Bin Khattab pada saat wabah tha'un di Syam. Sehingga wabah bisa diatasi dengan cepat tanpa memakan banyak korban. 

Di sisi lain, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi kuat yang kebal terhadap inflasi bahkan di saat wabah. Karena sistem ekonominya rill tanpa riba, menggunakan mata uang berbasis emas dan perak (dinar dirham), Serta kas negara disimpan di baitulmal. Keuangan dikelola secara amanah oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak dianggap sebagai beban, sehingga diabaikan. Karena tugas utama pemerintah adalah mengurus rakyatnya. Jika ada pemerintah yang abai terhadap kebutuhan rakyat, lalu untuk apa ada pemerintah?

Di bulan Ramadan ini, kita semakin sadar bahwa tidak Ada peraturan hidup yang lebih baik kecuali Islam. Sistem ekonomi Islam,  sistem kesehatan holistik, dan aturan  syariah Islam lainnya hanya bisa diterapkan secara sempurna  dalam bingkai negara Islam yaitu Khilafah. Mari kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan kembali tegaknya kembali sang junnah (perisai) Daulah Khilafah Islam di muka bumi ini.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top