Oleh: Anggun Permatasari


Pemerintah melalui Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Mahfud MD, mengatakan bahwa terdapat beberapa prediksi terkait laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk mempersiapkan relaksasi.

Prediksi yang optimis yaitu mulai terjadi penurunan jumlah kasus yang signifikan di bulan Mei. Sementara prediksi yang pesimis mengatakan hal itu akan terjadi bulan Desember. Mahfud menyebut pemerintah sedang berpegang pada prediksi moderat yang memperkirakan penurunan akan terjadi pada bulan Juli. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berencana akan mempersiapkan skenario untuk pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan pertimbangan penghidupan warga di tengah tuntutan pelayanan kesehatan. (BBC.com., 4/5/2020) covid-19

Pemerintah berkelit bahwa pelonggaran penting dilakukan untuk menyelaraskan antara tuntutan pelayanan kesehatan dan kehidupan ekonomi masyarakat agar berjalan lebih baik. Dengan melihat tren di beberapa negara yang sudah mulai melonggarkan pembatasan pergerakan orang, maka pemerintah Indonesiapun sekarang sudah mulai melakukan simulasi pelonggaran di bidang ekonomi.

Tentunya alasan tersebut menimbulkan dilema bagi masyarakat. Di tengah pandemi covid-19 yang masih menyelimuti beberapa wilayah Indonesia, masyarakat dihadapkan pada dua pilihan. Benar-benar berdiam diri di rumah tapi tidak punya ransum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau nekat keluar rumah mencari nafkah dengan risiko terpapar covid-19.

Namun, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Dia mengatakan bahwa ada kekhawatiran segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka berada di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB". (Tempo.co., 3/5/2020)

Masih menurut Syahrul yang dikutip dari Tempo.co. bahwa Pelonggaran PSBB untuk kepentingan bisnis dan mengabaikan keselamatan rakyat berarti sudah melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Karena dalam UU Karantina Kesehatan, menurut dia, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.

Wacana relaksasi PSBB sebenarnya hanya permainan diksi para penguasa dalam membuat kebijakan di tengah wabah. Pasalnya, sejak awal ditetapkan, PSBB merupakan kebijakan yang setengah hati. Bagaimana tidak, pemerintah memerintahkan warga untuk "stay at home" sementara beberapa kantor masih memberlakukan sistem piket bagi karyawannya termasuk ASN, para pekerja harian masih wara-wiri mencari nafkah, dan pekerja yang di-PHK harus mengukur jalan mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Itu semua terjadi karena negara memang tidak menjamin kebutuhan dasar warga selama masa karantina.

Walaupun masjid-masjid ditutup, tapi di beberapa daerah pasar-pasar masih sangat ramai tanpa menerapkan protokol covid-19. Pemerintah memberi sanksi bagi para ojol atau warga yang kedapatan keluar rumah tanpa memberi solusi praktis. Harusnya pemerintah sejak awal bertindak cepat mengambil opsi lockdown atau karantina wilayah. Dengan langkah tersebut kemungkinan pandemi Covid-19 akan cepat selesai tanpa banyak memakan korban jiwa dan waktu penanganan tidak berlarut-larut.

Memang, nasib rakyat yang hidup di bawah undang-undang hukum demokrasi kapitalisme bagai bergantung di ujung rambut. Di saat pandemi melanda negara seakan lepas tangan dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Kebijakan yang dikeluarkan membuat bingung dan tidak solutif.

Sangat berbeda dengan gambaran bagaimana Islam menuntun penyelesaian masalah pada saat terjadi pandemi. Daulah Islam bagi rakyatnya ibarat junnah (perisai) yang akan melindungi dan akan berupaya meminimalisasi korban wabah terinfeksi, meninggal atau terdampak wabah seperti sekarang ini. Sewaktu ditemukan terdapat wabah di syam, daulah menyatakan daerah itu diisolasi, sehingga wabah tersebut tidak akan keluar daerah tersebut.

Rasulullah Saw. dan Khalifah Umar bin Khattab ra. telah mencontohkan metode karantina. Nabi saw. memerintahkan untuk tidak mendekati atau melihat para penderita kusta. Beliau Saw. bersabda: "Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta". (HR al-Bukhari).

Sejarah telah membuktikan metode karantina yang diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. telah berhasil mengatasi wabah. Beliau saw. pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar.

Beliau bersabda, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu". (HR al-Bukhari)

Namun, untuk bisa mewujudkan kebijakan tersebut negara harus memiliki pondasi kedaulatan dan ekonomi yang mapan. Negara butuh perencanaan, dukungan, bahkan pembiayaan yang tidak sedikit dan matang. Hanya negara di sistem Islam yang memiliki Baitul Maal. Baitul Maal akan dioptimalkan untuk pembiayaan dan menjamin kebutuhan rakyat selama masa karantina hingga wabah bisa teratasi.

Sistem pemerintahan Islam tidak memikirkan untung-rugi dalam mengambil keputusan karena keselamatan rakyat sangat diutamakan. Khalifah menyadari betul bahwa kemaslahatan umat adalah tanggung jawabnya. Namun sejatinya, kepemimpinan seperti ini tidak akan terealisasi di alam sistem demokrasi sekuler kapitalis. Kegemilangan ini hanya bisa dirasakan umat apabila dipimpin oleh sistem pemerintahan Khilafah. Wallahualam
 
Top