Oleh: Umniyatul Ummah
Ibu Rumah Tangga

Penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) hingga saat ini masih menjadi topik perbincangan warga. Terutama kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang tepat sasaran. Nampaknya sebagian masyarakat sepakat menilai negeri yang mayoritas penduduk muslim ini terlihat lamban bahkan terkesan meremehkan. Tengok saja ketika dunia beramai-ramai mengambil upaya maksimal termasuk kebijakan lockdown, negeri ini masih membuka pintu lebar-lebar untuk para wisatawan terutama Cina. Bahkan terkesan menutup-nutupi hingga akhirnya terpaparlah negara ini oleh virus mematikan tersebut dengan jumlah pasien positif yang terus merangkak naik.

Tak dipungkiri akhirnya negara gagap dalam menghadapi situasi seperti ini. Berbagai kebijakan pun  diambil mulai dari social distancing hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial yang saat ini sedang berlangsung. Di Jawa Barat sendiri khususnya di kabupaten Bandung sudah berjalan PSBB tahap satu dan  kini melanjutkan penerapan  PSBB tahap dua.

Sebagaimana dilansir TRIBUNJABAR.ID, Bupati Bandung, Dadang M Naser, mengatakan PSBB parsial tahap dua tersebut diberlakukan di delapan kecamatan, yakni Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Cileunyi, Dayeuhkolot, Margaasih, Margahayu, dan Rancaekek.

Sebelumnya Kabupaten Bandung menerapkan PSBB parsial di Kecamatan Cileunyi, Dayeuhkolot, Margaasih, Margahayu, Bojongsoang, Cimenyan, dan Cilengkrang. Untuk Kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan tidak diikutkan lagi pada PSBB parsial tahap dua ini. Namun digeser ke tiga kecamatan lainnya, yaitu Baleendah, Banjaran, dan Rancaekek," ujar Dadang Naser di Bale Riung, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (5/5/2020).

Dadang mengatakan, tiga kecamatan itu ditambahkan pada pelaksanaan PSBB tahap kedua karena munculnya angka positif Covid-19 di sana.

Dari fakta tersebut dapat kita lihat kurang maksimalnya pemerintah dalam menangani wabah ini. Pelaksanaan PSBB yang dilakukan hanya dilihat dari perkembangan angka positif. Selain itu upaya yang dilakukan juga  kurang efektif  karena penyebaran virus sudah tidak terbendung lagi bahkan sudah menyebar kemana-mana.

Begitulah ketika langkah pemerintah dituntun oleh sistem dan ideologi sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Apapun yang diambil sebagai kebijakan pasti berpijak pada ideologi ini sehingga jauh dari kata sempurna. Kebijakan parsial PSBB hanya akan menguntungkan sebagian orang sedangkan yang lainnya dibiarkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Nyawa manusia seakan dianggap remeh yang sejatinya adalah tanggung jawab seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya. Meski korban terus berjatuhan nyatanya pemerintah pusat justru akan memodifikasi PSBB atau melakukan pelonggaran dengan alasan ekonomi. Bahkan dikhawatirkan ini adalah demi kepentingan para pebisnis yang sudah mulai terkena dampak dari kebijakan tersebut. Kongkalikong antara panguasa dan pengusaha lebih terasa dibandingkan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Negara kapitalis lebih mengedepankan keuntungan dan kepentingan para pengusungnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini tidak mempunyai aturan yang pasti.  Lagi-lagi rakyatlah yang jadi korban, menanggung beban ekonomi yang kian sulit ditambah lagi harus berupaya sekuat tenaga untuk tidak terpapar virus ini.

Berbeda dengan Islam ketika menangani wabah. Dibimbing oleh sistem yang sempurna dalam tataran teori maupun praktis yaitu sistem Islam yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk masalah wabah. Kepemimpinan dalam pandangan Islam dinilai sebagai amanah yang berat, dimana berkonsekuensi surga atau neraka. Sosok pemimpin berkewajiban menjaga dan melindungi rakyat,  laksana penggembala. Rasulullah bersabda:

"Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, pemerintah hendaknya bertindak cepat dan tepat dalam menangani wabah ini. Dalam pandangan Islam nyawa manusia itu lebih berharga dari pada bumi dan seisinya. Islam telah memberi tuntunan tentang penanganan wabah penyakit yang menimpa masyarakat luas. Begitu terdengar wabah, negara akan sedini mungkin bertindak cepat dengan mengarantina wilayah yang terkena wabah tersebut. Sabda Rasulullah Saw.:

"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah janganlah kalian memasukinya. Jika wabah terjadi di tempat kalian berada, jangan tinggalkan tempat itu." (HR al- Bukhari)

Itulah Islam yang telah memberikan resep yang manjur dalam menangani wabah penyakit yang menimpa masyarakat yaitu dengan karantina atau lockdown sejak 14 abad yang lalu. Kebijakan ini pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin al-khattab saat terjadi wabah tha'un di era kepemimpinannya. Dengan kebijakan tersebut wabah tha'un dapat diatasi dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, jika wabah telah menyebar di suatu wilayah, negara wajib menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan secara cepat, profesional dan gratis untuk seluruh rakyat yang terdampak wabah. Negara menyediakan tempat pengobatan (Rumah Sakit, klinik, Pusat Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, dan lain-lain) laboratorium dan fasilitas lainnya yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar wabah segera berakhir. Negara juga wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan di wilayah wabah yang terkena kebijakan lockdown tersebut. Adapun orang-orang yang sehat di luar wilayah karantina tetap melakukan aktivitas sehingga kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan.

Sungguh kita perlu meneladani konsep dari Islam tersebut terutama dalam menangani wabah Covid-19 ini. Serta melakukan langkah-langkah shahih yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Kita semakin yakin aturan Islam yang paripurna sekaligus Islam sebagai ideologi harus kita emban dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Karena kehidupan masyarakat yang mulia dan sejahtera akan terwujud ketika ideologi Islam tidak hanya diemban oleh individu akan tetapi lebih luas lagi oleh negara, dengan penerapannya secara kaffah di semua aspek kehidupan.

Wallahu a'lam bi ash-shawab

 
Top