Oleh: Sulis

Wabah Covid-19 melanda negeri ini sudah tiga bulan lamanya. Dampak sangat besar dirasakan rakyat.

 Wabah ini telah merubah perekonomian rakyat menurun drastis seperti dilansir Tempo.Co (3/5/2020) Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, akibat dari pandemi virus Corona, terlihat adanya penurunan daya beli masyarakat maupun melemahnya transaksi dagang di pasar rakyat dan ritel modern. Dari pemantauan di 285 Kabupaten dan Kota terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat sekitar 29 persen, lalu omzet pedagang pun turun sebesar 39 persen.

Tak hanya itu, sejumlah pasar tutup sebagai imbas dari sepinya pembeli. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah pasar rakyat di Indonesia tercatat 15.657 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 2.818.260 orang.

Selain pedagang berskala besar, pedagang kaki lima terkena dampaknya. Mereka mengeluh sepi pembeli padahal itu sumber pemasukan satu-satunya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan ala Pemerintah

Pemerintah berusaha menanggulangi masalah perekonomian rakyat dengan membuat program Jaring Pengaman Sosial. Di antara satu dari program tersebut adalah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan sosial yang semula ditujukan menyasar 10 juta keluarga dengan besaran Rp600.000 per keluarga selama 3 bulan.

Untuk mendapat bantuan ini ada dua syarat utama, pertama, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.

Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. (cnnindonesia.com 1/5/2020).

Selain ruwet dan berbelitnya bantuan social tersebut juga sarat akan politisasi politik seperti yang di lansir CNN Indonesia (29/4/2020) Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan social penanganan virus corona (Covid-19). Dalam paket bantuan beras, masker, hand sanitizer, hingga buku tulis tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.

Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta. Dalam 1,2 juta paket sembako yang dibagikan di Ibu Kota, terdapat surat berisi pesan Anies Baswedan kepada warga. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis Corona.

Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI.

Bantuan yang diberikan pemerintah menunjukan pemerintah setengah hati dalam memberikan bantuan. Bagaimana tidak, syarat yang ditetapkan bagi penerima bantuan sangat ruwet dan menyulitkan rakyat. Hal ini menyebabkan rakyat menilai negatif terhadap bantuan yang diberikan pemerintah.

Bantuan yang sarat dengan politisasi menunjukan pemerintah lebih mengutamakan pencitraan dirinya di tengah pandemi. Politisasi bansos ini dilakukan sebagai salah satu trik menanamkan citra positif di tengah rakyat untuk mendapatkan dukungan selama pemerintahannya. Selain itu trik ini digunakan untuk mendapatkan simpati rakyat jauh sebelum kampanye. Sehingga bisa mendapat dukungan ketika mencalonkan kembali ketika pemilu atau pilkada.

Sungguh miris seharusnya pemerintah memperhatikan kebutuhan rakyat tapi yang dilakukan sebaliknya. Nama bansos itu dinilai seolah-olah Politisasi Bantuan Pemerintah Menuai Konflik
Oleh; Sulis
Wabah Covid-19 melanda negeri sudah tiga bulan lamanya. Dampak sangat besar dirasakan rakyat. Wabah ini telah merubah perekonomian rakyat menurun drastic, seperti dilansir Tempo.Co (3/5/2020) Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, akibat dari pandemi virus Corona, terlihat adanya penurunan daya beli masyarakat maupun melemahnya transaksi dagang di pasar rakyat dan ritel modern. Dari pemantauan di 285 Kabupaten dan Kota terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat sekitar 29 persen, lalu omzet pedagang pun turun sebesar 39 persen.

Tak hanya itu, sejumlah pasar tutup sebagai imbas dari sepinya pembeli. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah pasar rakyat di Indonesia tercatat 15.657 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 2.818.260 orang.

Selain pedagang berskala besar, pedagang kaki lima terkena dampaknya. Mereka mengeluh sepi pembeli padahal itu sumber pemasukan satu-satunya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan ala Pemerintah

Pemerintah berusaha menanggulangi masalah perekonomian rakyat dengan membuat program Jaring Pengaman Sosial. Di antara satu dari program tersebut adalah bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan sosial yang semula ditujukan menyasar 10 juta keluarga dengan besaran Rp600.000 per keluarga selama 3 bulan.

Untuk mendapat bantuan ini ada dua syarat utama, pertama, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.

Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. (cnnindonesia.com, 1/5/2020).

Selain ruwet dan berbelitnya bantuan social tersebut juga sarat akan politisasi politik seperti yang di lansir CNN Indonesia (29/4/2020) Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan social penanganan virus corona (Covid-19). Dalam paket bantuan beras, masker, hand sanitizer, hingga buku tulis tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.

Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten. Publik juga mengkritisi surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta.
Dalam 1,2 juta paket sembako yang dibagikan di Ibu Kota, terdapat surat berisi pesan Anies Baswedan kepada warga. Dalam surat itu, Anies berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban warganya. Ia juga mengajak masyarakat bersama menghadapi krisis Corona.


Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI.

Bantuan yang diberikan pemerintah menunjukan pemerintah setengah hati dalam memberikan bantuan. Bagaimana tidak, syarat yang ditetapkan bagi penerima bantuan sangat ruwet dan menyulitkan rakyat. Hal ini menyebabkan rakyat menilai negatif terhadap bantuan yang diberikan pemerintah.

Bantuan yang sarat dengan politisasi menunjukan pemerintah lebih mengutamakan pencitraan dirinya di tengah pandemi. Politisasi bansos ini dilakukan sebagai salah satu trik menanamkan citra positif di tengah rakyat untuk mendapatkan dukungan selama pemerintahannya. Selain itu trik ini digunakan untuk mendapatkan simpati rakyat jauh sebelum kampanye. Sehingga bisa mendapat dukungan ketika mencalonkan kembali ketika pemilu atau pilkada.

Sungguh miris seharusnya pemerintah memperhatikan kebutuhan rakyat tapi yang dilakukan sebaliknya. Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh kepala daerah atau kepala negara. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.

Kebijakan pemerintah seringkali mengorbankan rakyat dan tidak pro rakyat. Hal ini membuat runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Islam Memenuhi Hak Rakyat

Islam sebagai agama dan ideologi memberikan solusi secara kaffah. Islam mewajibkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Negara harus memastikan pemenuhan kebutuhan pangan setiap individu rakyat.

Mekanisme bantuan diberikan secara langsung tanpa mekanisme yang berbelit dan menyusahkan. Rakyat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya didata dengan akurat. Bantuan segera disalurkan tepat sasaran.

Implementasi solusi Islam nampak pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Saat itu terjadi masa paceklik. Rakyat mati kelaparan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Umar mencontohkan dirinya tidak bermewah-mewahan. Umar hanya makan roti kasar yang dioles dengan minyak. Beliau turun tangan langsung memberikan bantuan dan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kondisi paceklik pada saat itu sangat lama sehingga keuangan dalam baitulmal tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan rakyat. Khalifah Umar melayangkan surat kepada wali Mesir, Amr bin ‘Ash, yang memerintahkan Amr bin ‘Ash untuk mengirimkan pasokan makanan ke Madinah. Menanggapi surat tersebut Amr bin ‘Ash menuliskan,

“Saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang “kepalanya” ada di hadapan Anda (di Madinah) dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir), dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut.”

Perkataan Amr bin ‘Ash direalisasikannya saat itu juga.

Kasih sayang Umar sangat nampak terhadap rakyatnya tanpa sedikitpun pencitraan. Umar memahami bahwa kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya adalah amanah dari Allah. Kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Islam mendorong seorang pemimpin bersikap adil dan bertanggung jawab. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk mendapatkan citra positif. Kepemimpinan seperti ini hanya bisa terwujud apabila diterapkan hukum Allah secara kaffah.

Selama masa kepemimpinan para sahabat dapat dipastikan bahwa mereka dari generasi ke generasi berikutnya, telah berusaha untuk mempertahankan landasan sumber hukum Islam sebagai dasar aturan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu semasa adanya ujian wabah selalu berhasil ditangani dengan pertolongan Allah. Ketaatan akan menjalankan perintah dan larangannya menjadikan Allah ridho untuk menolong manusia.

Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud bila diterapkan secara total. Penerapan Islam inilah yang menjadikan Allah ridho dan mendapatkan pertolongan-Nya.
Wallahu'alam bish showab. bantuan dikeluarkan langsung oleh kepala daerah atau kepala negara. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.

Kebijakan pemerintah seringkali mengorbankan rakyat dan tidak pro rakyat. Hal ini membuat runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Islam Memenuhi Hak Rakyat

Islam sebagai agama dan ideologi memberikan solusi secara kaffah. Islam mewajibkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Negara harus memastikan pemenuhan kebutuhan pangan setiap individu rakyat.

Mekanisme bantuan diberikan secara langsung tanpa mekanisme yang berbelit dan menyusahkan. Rakyat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya didata dengan akurat. Bantuan segera disalurkan tepat sasaran.

Implementasi solusi Islam nampak pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Saat itu terjadi masa paceklik. Rakyat mati kelaparan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Umar mencontohkan dirinya tidak bermewah-mewahan. Umar hanya makan roti kasar yang dioles dengan minyak. Beliau turun tangan langsung memberikan bantuan dan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kondisi paceklik pada saat itu sangat lama sehingga keuangan dalam baitulmal tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan rakyat. Khalifah Umar melayangkan surat kepada wali Mesir, Amr bin ‘Ash, yang memerintahkan Amr bin ‘Ash untuk mengirimkan pasokan makanan ke Madinah. Menanggapi surat tersebut Amr bin ‘Ash menuliskan,

“Saya akan mengirimkan unta-unta yang penuh muatan bahan makanan, yang “kepalanya” ada di hadapan Anda (di Madinah) dan ekornya masih di hadapan saya (Mesir), dan aku lagi mencari jalan untuk mengangkutnya dari laut.”

Perkataan Amr bin ‘Ash direalisasikannya saat itu juga.

Kasih sayang Umar sangat nampak terhadap rakyatnya tanpa sedikitpun pencitraan. Umar memahami bahwa kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya adalah amanah dari Allah. Kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Islam mendorong seorang pemimpin bersikap adil dan bertanggung jawab. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk mendapatkan citra positif. Kepemimpinan seperti ini hanya bisa terwujud apabila diterapkan hukum Allah secara kaffah.

Selama masa kepemimpinan para sahabat dapat dipastikan bahwa mereka dari generasi ke generasi berikutnya, telah berusaha untuk mempertahankan landasan sumber hukum Islam sebagai dasar aturan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu semasa adanya ujian wabah selalu berhasil ditangani dengan pertolongan Allah. Ketaatan akan menjalankan perintah dan larangannya menjadikan Allah ridho untuk menolong manusia.

Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud bila diterapkan secara total. Penerapan Islam inilah yang menjadikan Allah ridho dan mendapatkan pertolongan-Nya.
Wallahu'alam bish showab.
 
Top