Oleh : Milna Hijriani 
Aktivis Muslimah Sukabumi 

Corona kini menjadi duka Indonesia. Ibarat menabur garam di atas luka, kesedihan atas pandemi ini bertambah dalam karena efek dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan banyak lapangan kerja harus menggulung tikarnya. Ini artinya bukan hanya pemilik usaha, para pekerja pun terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka.

Tak hanya sampai di situ, kehilangan sumber penghasilan artinya terbatas  pula nafkah untuk keluarga menyambung nyawa, kemiskinan kian menjadi, kelaparan di sana sini.

Tengoklah kejadian satu keluarga di Tolitoli, Sulawesi Tengah yang ditemukan lemas dan kelaparan di kebun warga. Tujuh orang anggota keluarga yang tiga diantaranya masih balita  sampai seorang ibu yang tengah hamil besar itu tak mampu lagi mengepulkan dapurnya karena sang kepala keluarga yang tak lagi memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. (Kompas.com-01/05/2020)

Ada pula larangan mudik yang membuat banyak perantau tak bisa pulang ke kampung halamannya sedangkan diperantauan pekerjaan sudah tak ada  yang berimbas lagi-lagi pada kelaparan. Seperti empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur Maluku yang diamankan Polisi Pramong Praja lantaran mereka nekat melanggar aturan PSBB agar bias pulang ke kampung halaman mereka. (CNN Indonesia, 03/05/2020)

Bagaimana tak nekat, jika hanya berdiam diri di kontrakan dengan keuangan yang terus menipis, tentu itu akan mengancam nyawa.
Dan yang terjadi kini ternyata bukan hanya pandemi virus corona namun nyatanya ada pandemi  yang tak kalah merusak yakni pandemi pemikiran mencari panggung politik dan keuntungan materi di segala situasi dalam pemerintahan Indonesia. Ya, di tengah sulitnya masyarakat memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari mereka setelah dilakukan lockdown hingga kini diterapkan PSBB. Peran pemerintah tentu menjadi harapan terbesar masyarakat karena memang seharusnya pemerintahlah yang bertanggung jawab atas terpeliharanya kesehatan dan kehidupan rakyatnya.

Namun yang ditunggu justru mencuri panggung, atas nama bantuan sosial para pejabat politik berlomba-lomba melanggengkan ketenaran mereka lewat ukiran nama dalam paket sembako yang diberikan. Mulai dari pejabat daerah hingga pusat tak mau ketinggalan membagikan bantuan sosial dengan mengatasnamakan diri mereka sendiri. Bahkan ada yang bantuannya belum tersampaikan hanya karena menunggu tas untuk wadah sembako selesai disablon namanya.

Padahal dana yang digunakan bukanlah dana pribadi, tetapi berasal dari APBN yang notabenenya berasal dari rakyat lantas mengapa harus menunggu nama mereka tertulis di bantuan sosial yang seharusnya menjadi kewajiban mereka sebagai pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkannya.

Maka ucapan selamat datang di bobroknya negara demokrasi patut diucapkan, Kapitalisme yang merasuk dalam pemikiran telah menjadikan pandemi yang perlu diselesaikan menjadi panggung harta kekuasaan. Ya, politisasi bansos masih sempat-sempatnya dimainkan para elit pemegang kekuasaan, tak lain dan tak bukan untuk menguatkan tongkat kekuasaan agar bisa terus menancap semakin dalam.

Sayangnya masyarakat kini sudah semakin sadar dan memantik polemik, bahwa apa yang pejabat ini lakukan seolah hanya sandiwara yang dimainkan sementara. Pejabat ada maunya dengan memberikan bantuan sosial ini.

Masyarakat banyak menanggapi, mengapa harus menunggu sablon diatas tas-tas bantuan, padahal bantuan itu sudah sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Terbukti banyak masyarakat yang kini kelaparan hingga menyebabkan kehilangan nyawa.

Sunggguh berbeda dengan Islam yang sangat memperhatikan umat. Tengoklah bagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang menemukan rakyatnya kelaparan, lalu dengan bersegera  beliau sendiri yang memanggul makanan untuk rakyatnya bahkan tanpa diketahui rakyat itu bahwa beliau adalah seorang Khalifah. Inilah contoh seorang pemimpin sejati, tak perlu basa-basi, tunggu import bahan untuk membuat tas bersablon presiden RI, karena  pemimpin sejati tahu  kebenaran yang hakiki, bahwa amanat ini akan dipertanggungjawabkan nanti.

Sudah saatnya kita kembali pada syariat Islam yang memberikan kesejahteraan baik lahir dan batin. Kita sebagai muslim tak layak berbangga dan terus menggunakan sistem Kapitalisme yang menyengsarakan manusia pada umumnya.

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang yakin?" (TQS. al-Maidah :50)
 
Top