Oleh : Ani Ummu Khalisha 
Aktivis Dakwah Peduli Negeri 

Keresahan yang terjadi akibat rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) Cina ke Indonesia melengkapi keruwetan di negeri ini. Bagaimana tidak, ditengah gelombang PHK besar-besaran, kasus Covid-19 yang terus bertambah jumlahnya dan pemberlakuan aturan PSBB yang tidak maksimal  pemerintah dengan mudah memberikan izin masuk TKA Cina ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Dimana Sultra sendiri adalah provinsi yang sudah masuk zona merah.

Berbagai penolakan pun datang dari berbagai kalangan, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menyatakan bahwa pihaknya menolak kedatangan TKA Cina tersebut. Karena belum mendapatkan surat resmi mengenai kedatangan TKA Cina ke Sulawesi Tenggara, selain itu menyayangkan sikap perusahaan yang mempekerjakan TKA Cina karena enggan memberikan bantuan kepada warga Konawe untuk alat kesehatan dan sebagainya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  dan Investasi Luhut Binsar Luhut Binsar Panjaitan yang pernah menjanjikan bantuan tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Terkait akses masuk TKA Cina, iapun merasa kecolongan karena mereka lewat jalur laut yang minim pengawasan. m.wartaekonomi.co.id  (02/05/20)

Kedatangan TKA Cina ini juga ditanggapi oleh sejumlah politisi mereka turut menyuarakan penolakan. Salah satunya politisi PKS, Tifatul Sembiring yang meminta presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan 500 TKA Cina tersebut yang diungkap diakun twitter nya.
Hingga polemik ini akhirnya berujung pada penundaan sementara izin untuk mendatangkan TKA Cina tersebut sampai kondisi dinyatakan normal dan aman. PikiranRakyat.com (05/05/20)

Menteri Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA Cina yang telah diajukan dua perusahaan nikel. Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi menyampaikan hal itu telah diatur dalam peraturan menteri Hukum dan Ham nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf F, dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.

Seperti kita ketahui rencana kedatangan TKA Cina ini akan dipekerjakan didua proyek strategis. Didua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT.Virtue Dragon Nikel Industry dan PT.Obsidian Stainless Stell. m.wartaekonomi.co.id (01/05/20)

Sederet fakta diatas membuat kita menilai bahwa kedatangan TKA Cina tidak lepas dari peran pejabat negara yang memberikan akses yang mudah dengan tidak memperhatikan dampak yang muncul dari kedatangan TKA Cina ini, bukan hanya dampak penyebaran perluasan penularan virus covid-19, sosial budaya tetapi juga kedaulatan negara.

Kondisi pandemi saat ini seharusnya pemerintah mampu memberikan jaminan, perlindungan juga pembelaan kepada rakyatnya. Namun lagi-lagi pemerintah memperlihatkan ketidak seriusan   dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat covid-19 ini.
Hal yang mencolok terlihat juga dari perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah bisa satu suara, dan satu instruksi. Sehingga tidak membingungkan rakyat.

Pandangan Islam

Dalam Islam kepemimpinan itu adalah amanah yang besar dan berat, pengurusan rakyat adalah hal yang utama. Pemimpin dalam negara Islam akan senantiasa serius dalam menghadapi dan menangani kondisi sulit, seperti wabah pada saat ini. Keselamatan rakyat serta kedaulatan negara menjadi hal prioritas karena para pemimpin dalam negara Islam sadar betul konsekuensi dari kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt kelak.
Dalam khilafah seorang khalifah/pemimpin negara akan mengangkat orang sebagai wakilnya untuk memudahkan tugas-tugasnya yang disebut wali dan amil sebagai kepanjangan tangan khalifah di daerah.

Mereka bertugas untuk memastikan seluruh aturan diterapkan secara kafah. Selain itu pula berfungsi sebagai pengurus dan penjaga. Artinya adanya kewenangan bagi khalifah untuk berbagi amanah, ini tak melepas tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang wajib memastikan seluruh rakyatnya terurus dan terjaga.

Bahkan jika ada penguasa daerah yang lalai maka khalifah berhak memberikan sanksi sesuai kesalahannya dan memecatnya.
Maka untuk meminimalisir keterlambatan informasi kebijakan pusat yang dibutuhkan daerah. Hukum syara menetapkan bahwa hal-hal yang bersifat teknis administrasif atau implementasi pengurusan umat pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan kebutuhan rill yang dihadapi.  Bahkan untuk administrasi dan birokrasi penguasa daerah bisa mengambil keputusan teknis sarana mendasar prinsip kemudahan dan hukum syara.
Pada dasarnya baik khalifah maupun wali dan amil memiliki tanggung jawab yang sama ketika berurusan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat. Hanya karena wali dan amil posisinya  lebih dekat dengan rakyat mereka akan dimintai pertanggungjawaban meski secara keseluruhan tanggung jawab itu ada pada khalifah.

Seperti itulah peran yang harus berjalan antara pemimpin pusat dan pemerintah daerah. Sehingga semua bisa berjalan satu instruksi, demi  terjaga dan terurusnya rakyat.

Wallahu a'lam bishawab
 
Top