Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang terpasang di paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 mematik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi. Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, terpasang wajah Bupati Klaten Sri Mulyani. Unggahan tersebut diikuti dengan foto paket bantuan lain yang juga diwarnai oleh wajah sang bupati. Mulai dari paket sembako beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa.

Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten. Di Jakarta misalnya, terdapat surat berisi pesan Anies Baswedan kepada warga dalam paket sembako yang dibagikan di Ibu Kota.

Dilansir oleh cnnindonesia.com, Rabu (29/04/2020), Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik. Di Indonesia, praktik ini marak dilakukan setidaknya sejak pemerintahan Presiden SBY meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT). Kunto mengatakan, politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye, dimana di Eropa lebih dikenal dengan istilah pork barrel atau gentong babi. "Istilahnya pork barrel, tong yang isinya daging babi jika di Eropa. Jadi memberikan supply makanan kepada konstituennya, bahkan jauh dari sebelum pemilihan. Tujuannya membangun favorability, kesukaan terhadap dia", tutur Kunto kepada cnnindonesia (29/4). Kunto mengatakan, trik ini bisa disebut politik uang atau money politic, serupa dengan serangan fajar jelang pencoblosan pemilu. Perbedaanya, pork barrel berbalut kewenangan pemerintah dalam mengelola anggaran bantuan sosial.

Dihubungi terpisah, Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transformasi. Dia berpendapat, politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintah. Yang ada justru manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan. Trubus menyarankan kepada para pejabat publik agar menghentikan praktik ini dan fokus meraih kepercayaan  rakyat dengan kewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri. "Cobalah pemerintah berpikir ini charity, bukan untuk mencari panggung politik, pencitraan, atau apa pun. Bertanggungjawablah kepada publik", ucapnya.

Melihat potret wajah Indonesia dari waktu ke waktu memang nampak kian memprihatinkan. Pemerintahan dengan kepentingan pencitraan menjadi salah satunya, bahkan di tengah suasana pandemi seperti saat ini. Kemerdekaan yang tiap tahun dirayakan, sesungguhnya tidak mencerminkan realitas telah tegaknya kedaulatan. 

Pergantian rezim demi rezim pun demikian. Dari masa ke masa tak ada yang berubah, kecuali kondisi yang kian mundur dan tetap langgengnya sistem sekuler demokrasi yang terbukti terus memunculkan kemudaratan. Bukanlah rahasia, jika dari masa ke masa tak ada penguasa demokrasi yang berhasil menunaikan apa yang mereka janjikan. Alih-alih menjadi pelayan umat, nyaris setiap rezim justru sibuk membangun dinasti kekuasaan dan menancapkan pengaruh politik demi kepentingan pribadi dan para kroninya. Sebagian lainnya bahkan tak malu memilih menjadi pelayan kepentingan asing daripada melayani rakyatnya sendiri. Lucunya lagi, setiap rezim selalu bicara tentang pencapaian dan kemajuan, padahal yang ada hanyalah kegagalan. Ini dimungkinkan karena kekuasaan mereka tegak bukan karena kemampuan dan kesadaran, melainkan atas dasar ambisi dan pencitraan.

Berbeda dengan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah memimpin umat dengan penuh kesadaran dan visi besar. Menjadikan kekuasaan untuk meraih kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan Islam hanya berasal dari akidah Islam, meliputi:

1. Sudut pandang yang menyeluruh dan khas tentang kehidupan, yaitu akidah Islam, yang menentukan visi misi hidup seseorang.

2. Sudut pandang tertentu tentang kebahagiaan hakiki bagi masyarakat, yang dalam Islam tak lain adalah tercapainya keridaan Allah. Ini hanya bisa dicapai dengan tunduk dan taat pada aturanNya.

3. Keyakinan akan sebuah peradaban (hadlarah) yang tak lain adalah peradaban Islam, yang hanya akan terwujud melalui penegakkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Implikasi dari tiga bekal ini adalah munculnya kepekaan dan ketajaman ihsas (penginderaan) yang terbentuk pada sosok pemimpin. Karena ia memiliki sudut pandang yang tajam dan perspektif Islam yang khas yang membuatnya mampu menyadari kerusakan di sekelilingnya dan mampu memimpin perubahan besar pada zamannya.

Inilah yang menyebabkan kepemimpinan Islam saat ditegakkan mampu melahirkan peradaban yang luar biasa cemerlang. Negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, tampil sebagai negara yang berwibawa dan berdaulat, bahkan adidaya. Seorang khalifah memfungsikan diri sebagai penebar risalah yang dengannya dunia akan diliputi oleh kebaikan. Rakyatnya pun hidup makmur sejahtera, hingga taraf yang tak mampu dicapai oleh peradaban manapun di dunia. Bahkan tak hanya manusia, kebaikannya pun dirasakan oleh alam semesta.

Khalifah memimpin dengan landasan keimanan dan kesadaran akan beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. kelak. Mereka sepenuhnya melayani dan melindungi umat, sebagaimana seorang gembala pada gembalaannya. Berbeda dengan sistem demokrasi yang memang sudah cacat dari asasnya. Sistem ini sulit melahirkan sosok sebagaimana yang ada dalam kepemimpinan Islam, karena paradigmanya adalah kebebasan dan materialisme yang menafikan soal pertanggungjawaban di hari kekekalan. 

Sungguh yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar penggantian seorang penguasa. Yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang hanya akan lahir dari kepemimpinan Islam dan yang dipersiapkan dengan pembinaan Islam.  
Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top