Oleh: Euis Purnamasari

Wacana pemerintah yang akan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai kecurigaan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] , Syahrul Aidi Maazat, ia mengatakan "Kami mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB".[Tempo.co, Ahad/3/5/2020]

Menurut Syahrul, bila alasan di balik rencana itu benar hanya untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan, menurutnya, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Pernyataan Syahrul bukan tanpa alasan, karena kebijakan PSBB sejak awal ditetapkan banyak menuai kontroversi . Ketika virus masuk ke negeri ini, pemerintah tidak langsung merespon, bahkan cenderung merahasiakannya.  Alih-alih mencegah penyebaran, pemerintah justru memberikan diskon tiket pesawat pada wisatawan yang datang ke Indonesia. Setelah penyebaran tak terkendali pemerintah baru mengeluarkan kebijakan PSBB, padahal virus telah menyebar ke beberapa wilayah bahkan daerah. Hingga hari ini setelah PSBB diberlakukan selama beberapa minggu terakhir, kasus covid-19 semakin bertambah. Tercatat sebanyak 12.776 dengan total korban meninggal mencapai 930 dan 2.381 dinyatakan sembuh.[Sindonews.com, 8/5/2020] . Artinya, kasus covid-19 masih sangat tinggi.

Selain itu, akibat pandemi ini ratusan ribu buruh mengalami pemutusan  hubungan kerja [PHK], 1,4 juta buruh dirumahkan dan sekitar 4 juta buruh tetap bekerja dengan resiko terpapar covid-19. Di sektor lain, peternak ayam tidak luput terkena dampak covid-19 dengan harga ayam yang turun tak terkontrol hingga titik terendah yakni Rp. 5000/kg sedangkan harga pakan ayam naik. Masih banyak UMKM lainnya yang terancam gulung tikar.

Efektifkah PSBB dalam menanggulangi covid-19?

Berdasarkan fakta di atas, penerapan PSBB dinilai kurang tepat diterapkan di wilayah yang telah terpapar covid-19. Pasalnya, penanganan virus seperti ini mengharuskan isolasi yang efektif, pengujian yang dilakukan sejak awal secara luas, penelusuran kontak dan karantina. Itu menjadi kunci untuk mengendalikan virus di bawah kendali. Menurut asisten profesor penyakit menular di Universitas Nasional Singapura, Clarence Tam," Setiap negara yang belum menerapkan langkah-langkah ini dengan cepat untuk alasan apapun, berisiko tinggi terjadi penularan pada masyarakat yang tidak terkendali..." (Suara.com 24/3/2020)

Maka tidak heran kasus covid-19 semakin hari semakin meningkat. Lalu apakah benar PSBB ditetapkan hanya untuk kepentingan bisnis segelintir orang bukan untuk keselamatan rakyat?

Adanya pengecualian pada poin-poin tertentu dalam Peraturan Mentri Kesehatan [Permenkes] PSBB khususnya pasal 13, di situ tertera pembatasan tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk :
a. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Pasal tersebut memungkinkan para pebisnis terhambat 'ruang geraknya', sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Selain itu, antara Permenkes dan Permenhub terdapat ketimpangan, dimana membolehkan transportasi online tetap beroperasi.

Inilah yang terjadi ketika peraturan hidup yang dibuat oleh manusia, banyak terjadi ketimpangan antara peraturan satu dengan yang lainnya, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan ketentraman. Berbeda dengan aturan hidup yang dibuat oleh  al-Khaliq, yang mampu memecahkan permasalahan hidup dan memberikan kemaslahatan pada manusia, tidak memihak pada pihak tertentu serta senantiasa memberikan ketentraman.

Dalam menangani wabah seperti ini Islam memiliki cara yamg efektif, karena wabah juga pernah terjadi di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ketika terjadi wabah.

Rasulullah Saw. bersabda, "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah janganlah kalian memasukinya. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada janganlah keluar darinya"(HR.Bukhari).

Terjemah hadist tersebut menunjukan bahwa menangani wabah menular diharuskan isolasi wilayah atau yang kita sebut dengan lockdown, termasuk larangan keluar dan masuk wilayah melalui sarana apapun yaitu transportasi. Artinya, masyarakat harus bersabar menghadapi wabah ini dengan berdiam diri di rumah. Tentu, dengan jaminan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Adapun dana yang dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, itu diambil dari kas negara yang dikumpulkan dari pengelolaan sumber daya alam negara. Jadi tidak ada alasan negara untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, apalagi memberikan peluang pada para pebisnis yang mencari keuntungan di masa sulit seperti ini.

Maka dari itu , sudah seharusnya kita semua kembali kepada aturan Allah SWT yang sangat mengetahui kelemahan manusia. Namun,  aturan ini tidak akan bisa diterapkan dalam sistem Kapitalisme seperti ini karena Islam hanya akan bisa diterapkan melalui institusi yang bernama Daulah khilafah Islamiyyah yang sesuai metode kenabian.
                                                       Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top