Oleh : Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK

Pelonggaran PSBB oleh pemerintah menuai pro kontra di tengah masyarakat. Masyarakat bingung dengan sikap pemerintah yang tidak tegas. Masyarakat kecil dilarang keluar rumah, sementara TKI China dibiarkan masuk. Masyarakat menilai ini akal-akalan pemerintah untuk kepentingan mereka saja, bukan murni untuk kepentingan rakyat.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagramnya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).

"Nanti akan diadakan. Sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran. Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya," lanjutnya.

Sejumlah kalangan mengkritik rencana Mahfud yang hendak melonggarkan PSBB, padahal korban terinfeksi virus Covid-19 terus bertambah dan kematian yang ditimbulkannya masih berada di angka yang cukup besar.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang mengatakan PSBB membuat warga kesulitan berbelanja.

"Nggak ada ah (warga sulit belanja), bukan. Coba saja dihitung, dilihat, mana orang yang nggak bisa belanja, orang pasar masih buka kan. Nggak ada, nggak ada penutupan pasar, siapa bilang ada penutupan pasar. Coba cari diseluruh Indonesia, susah belanja dimana gitu," kata Dedie, ketika dihubungi. cnbcIndonesia.com (3/5/2020)

Lain lagi yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, yang mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu hampir bangkrut, kata dia, sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB.

"Kami mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB," kata Syahrul lewat keterangan tertulis, tempo.co (3/5/2020).

Dari fakta yang terjadi terlihat jelas, sikap pemerintah yang tidak konsisten terkait masalah penanggulangan virus Covid-19. Ini menunjukkan sistem kapitalisme ternyata tidak punya aturan yang pasti terkait penanggulangan wabah, asal-asalan dan menimbulkan permasalahan yang baru di tengah masyarakat.

Tidak ada kerjasama yang terjalin baik antara pusat dan daerah. Ini bisa dilihat banyaknya komplain dari pemerintah daerah terhadap pelonggaran PSBB yang diberlakukan oleh pusat.

Kepentingan bisnis dan ekonomi diduga kuat menjadi alasan diberlakukannya pelonggaran PSBB ini. Kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Negara kapitalis akan berusaha untuk mencari untung, sekalipun harus menjadikan rakyat sebagai tumbal kepentingan mereka.

Bila alasan dibalik rencana itu benar untuk kepentingan bisnis, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama.

Masihkah kita berharap kepada sistem kapitalisme yang nyata sudah membuat kerusakan?

Sudah saatnya kita mencari sistem alternatif pengganti kapitalisme. Semestinya kita tak perlu tengok kiri dan kanan, karena dalam keyakinan kita terdapat sebuah sistem penyelesaian masalah hidup yang kompleks. Jika kita berpijak padanya, dapat dipastikan akan selamat dunia dan akhirat.

Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan manusia. Dalam Islam tidak ada satu celah pun  kehidupan manusia yang tidak ada aturannya. Termasuk ketika terjadi suatu wabah di suatu negeri, seperti yang terjadi saat ini. Bagaimana sikap pemimpin dalam menanggulangi wabah tersebut.

Islam memandang kehidupan ini adalah ladang amal yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, posisi kepemimpinan dalam sistem Islam sangat sentral menerapkan hukum-hukum Allah Swt.

Negara akan mengambil tindakan yang tegas, termasuk ketika terjadi wabah seperti sekarang. Negara akan menegakkan hukum syara dengan lockdown untuk mencegah resiko yang lebih besar. Dan keputusan negara ini akan diikuti oleh rakyat karena mereka paham, bahwa titah pemimpin adalah kebaikan. 

Seluruh komponen yang ada mulai dari pusat dan daerah bekerja sama dengan baik. Karena didukung oleh ketakwaan yang ada pada individunya.

Negara juga akan berusaha semaksimal mungkin, mengerahkan segala kemampuan untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya selama wabah.

Pemimpin atau khalifah dalam kepemimpinan Islam menempatkan dirinya sebagai  raa'in (pengurus/penggembala) sekaligus pelindung bagi umat. Khalifah akan bersungguh-sungguh melaksanakan kedua fungsi tersebut, karena rasa takutnya kepada Allah Swt.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Imam (Khalifah) raa'in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap pengurusan rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari).

Kita bisa mengambil ibroh dari kepemimpinan Khalifah Umar dengan perkataannya, "Masalah tidak bisa diselesaikan, kecuali dengan ketegasan tanpa paksaan, dan dibarengi dengan cara lembut tapi tidak disepelekan," begitu kata Khalifah Umar. 

Begitulah pemimpin dalam sistem Islam, ruh yang sangat kuat terhadap Allah Swt senantiasa melingkupi dirinya.

Dengan demikian, harus ada kesadaran pada diri umat secara menyeluruh. Bahwa sistem hari ini sudah menimbulkan banyak kefasadan, kesengsaraan yang berkepanjangan dan sudah saatnya dicampakkan.

Selayaknya umat Islam bersegera mengambil hukum Islam secara keseluruhan, yang akan membawa umat pada kebaikan. Bersegera mewujudkan tegaknya kembali kepemimpinan Islam dengan menapaki  dakwah Rasulullah saw.

Allah Swt. berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu." (QS. Al-Anfal [8] : 24)

Wallahua'lam bishshawab.
 
Top