Oleh : Rina Tresna Sari, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif

Kalau bisa dipersulit, mengapa tidak? Kurang lebih kalimat itu yang mewakili sederetan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat calon penerima bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona.

Masyarakat calon penerima bantuan harus melewati berbagai syarat administrasi sebagai pembuktian atas kelayakan mendapat bantuan juga prosedur pembuatan rekening bank, sehingga proses penyaluran bantuan dinilai berbelit dan harus menunggu lama.

Hal ini menambah kekecewaan rakyat yang tengah berjibaku agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Sehingga menjadikan sebagian lapisan masyarakat kurang mendukung kebijakan yang diterapkan.

Dilansir oleh DetikNews.com - Sebuah video Bupati Bolang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. Begini penjelasan Sehan Landjar.
Sehan membenarkan video tersebut. Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.
"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menalangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).

Selain rangkaian  prosedur yang panjang, alokasi anggaran di lapangan pun, hanya 20 persen yang merasakan bantuan sosial tersebut. Belum lagi biasanya dalam proses penyalurannya terjadi kesalahan dalam pendataan, akibatnya yang terdata bukan warga miskin.
Karenanya, banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh. Bahkan, tak jarang bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah malah tak tepat sasaran.

Perspektif publik terkait program pemberian bansos untuk menanggulangi dampak negatif pandemi menjadi negatif. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan melalui Twitter, awalnya publik menyambut baik kebijakan bansos sembako hingga bansos tunai. Namun, implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih menyebabkan masyarakat tidak lagi memandang program ini secara positif

Sebagai penganut ide kapitalisme, pemerintah bukan menempatkan diri sebagai penanggung jawab urusan publik tetapi “hanya mengikuti mekanisme pasar".

Konsep neoliberalisme  memberikan peran sangat besar kepada negara untuk melakukan campur tangan (intervensi) dalam perekonomian. Namun, intervensi negara ini, hanya menguntungkan segelintir orang tertentu,  (pemilik modal dan yang memiliki akses pada kapital) dan menyebabkan kesengsaraan bagi sebagian besar masyarakat. Padahal justru gagasan inilah yang menyebabkan teori liberalisasi ekonomi tak terkecuali neoliberalisme tumbuh subur.

Sistem kapitalisme neoliberal, menggunakan otoritasnya sebagai penguasa dengan berbagai kebijakan, yang faktanya lebih banyak berpihak pada pengusaha atau pemilik modal. Sehingga tujuan utama yang ingin dicapai bukanlah kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat, melainkan manfaat dan keuntungan secara ekonomi saja.

Hal ini menggambarkan dengan jelas bagaimana rezim neolib hari ini begitu pelit bahkan berbelit dalam memenuhi hak rakyatnya. Ditambah fakta di lapangan terkait bagaimana sikap rezim atas rakyatnya berbeda jauh dengan kecepatan respons dan perhatiannya pada pemilik modal.

Berbeda dengan Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebijakan maupun regulasi terkait berbagai urusan dan kebutuhan hidup rakyatnya.

Pandangan khas Islam terhadap kebutuhan asasi warga negara bukan saja meliputi kebutuhan dasar individu seperti papan, sandang, dan pangan. Kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang bersifat komunal juga termasuk kebutuhan dasar (community primary needs).

Khilafah bertanggung jawab memampukan setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar individu (papan, sandang, pangan) dengan mekanisme tidak langsung, yakni kewajiban bekerja bagi laki-laki (kepala keluarga). Maknanya, negara diberi tugas oleh syariat untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas dan iklim usaha yang kondusif.

Pemberian harta oleh negara kepada warga negara tanpa kompensasi apa pun ini dikenal dengan konsep i’tha’ daulah. Bentuk yang diberikan bisa berupa lahan pertanian, benih dan bibit, modal uang, harta yang langsung dimanfaatkan seperti sarana produksi traktor, mesin bubut, sarana perdagangan lapak di pasar, dan sebagainya. Tanpa mekanisme kredit atau syarat dan ketentuan tertentu yang berbelit-belit dan birokratis secara teknis ataupun administratif.

Sedangkan di masa pandemi, Khilafah wajib memenuhi kebutuhan warga terdampak tanpa harus direpotkan pendataan warga yang tak mampu dan tanpa harus melampirkan pembuktian bila dia benar-benar tak mampu.

Lagipula, untuk mendapatkan subsidi dari khilafah, apalagi dalam kondisi wabah, tidak akan tebang pilih hanya yang miskin atau punya hubungan baik dengan petugas lapang. Tetapi subsidi akan diberikan pada siapa pun warga daulah, terutama subsidi terkait energi, transportasi, ataupun biaya keamanan.

Tak perlu pembuktian warga telah jatuh miskin, karena hal itu akan melukai perasaan rakyat yang telah menderita karena wabah. Khalifah menjaga betul hal itu karena kapabilitasnya, selain ketegasan, keberanian, dan responsibilitas tinggi, khalifah juga dituntut memiliki kelembutan hati agar empati terhadap kondisi rakyat.

Demikianlah sosok penguasa di dalam daulah Islam. Peran penguasa yang sudah semestinya cepat dan tanggap, tidak hitung-hitungan ataupun setengah hati dalam mengalokasikan bantuan pada warganya. Semua itu dapat terealisasi manakala Islam diterapkan secara kafah dalam Institusi negara.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top