Oleh : Nursiyati, A.Md., Komp
(Praktisi Pendidikan)

Dunia khususnya Indonesia sedang dilanda masalah pelik akibat virus corona atau lebih dikenal dengan nama Covid-19 menjelma menjadi sesuatu yang mengerikan dan menyebabkan jatuhnya banyak korban di dunia.

Seperti yang dikabarkan bahwa virus ini di Indonesia telah mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dan lebih dari 7.000 orang yang terjangkit, dan bukanlah hal yang sepele dikarenakan virus ini telah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terhambat.

Namun sangat disayangkan ketika hal ini terjadi, penguasa seolah-olah terlambat mengambil kebijakan untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Sehingga menyerahkan kepada setiap daerah untuk mengambil kebijakan mengkarantina daerahnya masing-masing. Sehingga hal tersebut sangat berdampak sistemik terhadap masyarakat Indonesia.

Mulai dari diberlakukannya social distancing sampai work from home kepada setiap pekerja dan kebijakan meliburkan anak-anak sekolah dianggap lebih efektif untuk menekan laju penyebaran virus ini. Namun dari kebijakan ini justru menimbulkan polemik baru bagi masyarakat menengah secara umum dan khususnya masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Hal ini karena ketika kebijakan ini berlaku, secara tidak langsung menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian dan hal tersebut tidak diperhitungkan oleh penguasa secara matang.

Lagi-lagi penguasa dengan adanya masalah pandemik ini, mengambil kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat dengan berbagai opsi yang justru ingin menghilangkan perannya sebagai pelindung rakyat.H Hal ini bisa dilihat dari kebijakan penguasa yang menyunat tunjangan guru sekitar 33 triliun untuk membantu pembiayaan menghadapi corona, sedangkan diketahui bahwa guru termasuk rakyat yang mendapatkan dampak juga dari pandemik tersebut. (cnnindonesia.com, 2020/04/14)

Demikian pula porsi APBN untuk haji lebih dibidik dan dialihkan sebagai dana penanggulangan wabah dibanding dana belanja penguasa. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan persepsi bahwa masyarakat dianaktirikan di negeri mereka sendiri.

Sedangkan di sisi lain, ada yang mendapatkan keuntungan dari adanya pandemik ini. Penguasa menetapkan kebijakan kartu prakerja bagi masyarakat yang di PHK akibat corona dan masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Di mana, setiap orang akan diberikan insentif sebanyak 3 juta lima ratus untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan online, salah satunya ruang guru yang didirikan oleh Belva Devara yang juga merupakan Staf Khusus Milenial Presiden Republik Indonesia. 

Padahal, program pelatihan yang dilakukan membutuhkan dana yang sangat besar. Dan ini sudah sangat jelas menguntungkan para pengusaha yang menyelenggarakan pelatihan penerima kartu prakerja tersebut. Sungguh sangat miris, di saat masyarakat membutuhkan uluran tangan penguasa dan pengusaha untuk membantu kesulitan mereka, penguasa justru membuka jalan bagi pengusaha menjadikan pandemik ini sebagai ladang bisnis yang menguntungkan.

Inilah bukti bahwa dalam sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan justru membawa kesengsaraan bagi masyarakatnya dan menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai modal atau para kapital. Bantuan langsung tunai yang sangat diharapkan oleh rakyat justru tidak terlintas dalam pemikiran penguasa untuk merealisasikannya. Bahkan melakukan pelatihan yang jelas memerlukan dana yang sangat besar.

Menggantungkan harapan dalam sistem demokrasi akan membawa keadilan bagi seluruh rakyat merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, hal ini karena dalam sistem ini selalu memenangkan dan mengutamakan para kapitalis. Sistem kapitalisme berusaha melindungi dan memberi kebebasan individu yang memiliki modal, sehingga masyarakat miskin akan semakin sengsara dan para pemilik modal semakin sejahtera. 

Bagaimana Islam memandang hal in?Bisa dilihat dari sejarah bahwa Islam dalam menghadapi wabah sudah jelas dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah dan menjamin kebutuhan hidup rakyat selama masa karantina. 

Penguasa tidak akan mengambil keuntungan dari masyarakat, apalagi menjadikan masyarakat sebagai ladang bisnis. Sebab, pemimpin dalam sistem Islam sangat menyadari tugasnya sebagai pelayan umat yang senantiasa menjamin kesejahteraan masyarakat yang hidup di bawah naungan sistem Islam.

Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda :

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR. Al-Bukhari)

Dari hadits tersebut, maka Daulah Islam akan menerapkan kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Selain itu negara juga memenuhi kebutuhan sandang dan pangan rakyat yang terisolasi karena ini adalah keharusan bagi negara.

Walahu a'lam bishshawab.
 
Top