Oleh : Riana Magasing
(Pendidik dan Pemerhati Sosial)

Kebijakan baru terkait penangulangan pandemi Covid 19 akan diberlakukan awal Juni mendatang, masyarakat diperbolehkan untuk kembali beraktivitas seperti sediakala. Pemerintah meminta masyarakat untuk  hidup berdamai bersama corona dan bisa beradaptasi dengan situasi di tengah wabah yang ada, hidup normal kembali, bahkan pemerintah sudah membuka akses layanan publik, jalur transportasi,  perdagangan dan sekolah.  

Diumumkan Presiden Joko Widodo (7/5/2020), melalui akun resmi media sosial Twitter Jokowi, dinyatakan, “Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.”

Kenormalan baru dengan maksud membuka ragam sarana publik semakin marak diperbincangkan dintengah kian meluasnya pandemi virus corona. Kebijakan ini mendapat kritikan dari berbagai macam pihak menuai kontroversi.

Wakil ketua umum partai Gerindra Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah tersebut, beliau menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil kebijakan new normal padahal jumlah kasus positif virus corona di Indonesia makin terus meningkat.

Dimuat pada laman okezone news melalui artikel pada tanggal 28 Mei 2020, Pakar Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra mempertanyakan maksud wacana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan new normal, kebijakan ini dianggap bukan kebijakan yang solutif untuk menekan penyebaran virus corona. Apalagi, di bulan Juni diprediksi akan ada peningkatan yang signifikan.

Kebijakan New normal, Rakyat Sengsara

Data akumulasi per tanggal 26 Maret 2020 oleh Jubir pemerintah Achmad Yurianto, menyampaikan ada 893 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan 78 orang telah meninggal dunia. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi pertama sebagai negara dikawasan Asean dengan kasus kematian tertinggi akibat Covid-19. Melihat penambahan kasus dan penyebaran yang sangat cepat telah membuktikan bahwa pemerintah telah gagal mengambil tindak cepat tanggap dalam menghadapi Covid-19 ini. Bahkan Presiden hanya menyerahkan kepada kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing. Sehingga oleh Ketua DPP PKS Mardani, Jokowi dinilai seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah, Mardani mengatakan “Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif, mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah, pandemi ini tidak mengenal daerah”. 

Inilah pentingnya ada kebijakan langsung dari kepala negara untuk seluruh wilayah Indonesia agar pencegahan dan penekanan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan secara menyeluruh. Himbauan untuk melakukan social distancing juga seakan tidak diindahkan oleh masyarakat karena dilema yang membuat mereka berpikir kembali untuk tidak keluar rumah, guna memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bantuan yang pemerintah berikan juga masih belum terealisasi dengan baik. Berbagai masalah ini membuat rakyat menjadi kebingungan dan sengsara.

Bahkan pernyataan yang disampaikan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam akun Twitternya 14/3/2020,  baru-baru ini bertemu dengan tokoh senior Jawa Barat, TjeTje Hidayat Padmawinata. "Menurut Kang TjeTje Hidayat Padmawinata, Tokoh Senior Jawa Barat, “Indonesia hari ini ‘A Nation without a Leader’, Krisis Kenegarawanan”.  Seperti yang tertuang dalam Sindonews.com yang disampaikan Sosiolog, Thamrin F Tamagola. “Bangsa Indonesia saat ini dinilai tengah mengalami krisis kepemimpinan”.

Jika melihat fakta yang terjadi, kehidupan kita saat ini di tengah badai wabah mematikan Covid-19 seakan rakyat berjuang sendiri tanpa ada yang melindunginya. Sementara pemerintah malah seakan menjadi jembatan yang menciptakan kesengsaraan bagi rakyat, tidak ada pemimpin negarawan sejati yang memegang tanggung jawab dalam mengurusi dan menyelamatkan rakyat.

Solusi Islam Atasi Wabah

Islam memandang pemimpin itu adalah suatu amanah yang diberikan Allah kepada sesorang yang harus dijalankan dan dipertangungjawabkan di dunia maupun di akhirat.  

Islam memberikan anjuran untuk mengatasi penyebaran penyakit. Dari kitab Sahih Muslim Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Karena itu jika ada wabah, khilafah akan mengarantina tempat itu dan mengirim obat-obatan dan kebutuhan kesehatan, logistik lainnya segera. Para ilmuwan di bawah khilafah akan didorong untuk menemukan obat dan perawatan baru melalui penelitian dan pengembangan. Inisiatif cepat akan diambil untuk menemukan obat tanpa mencari keuntungan. Khalifah akan mengambil tanggung jawab setiap orang di pundaknya sebagai kewajiban dari syariat demi mencari keridaan Allah Swt. Dia akan selalu khawatir jika mengabaikan tanggung jawab ini, karena takut menghadapi pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِن أَمِيرٍ يَلِي أُمورَ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُم ويَنْصَحُ لهُم؛ إلَّا لَم يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ

“Siapa pun yang bertanggung jawab atas urusan umat Islam, dan menarik diri tanpa menyelesaikan kebutuhan, kemiskinan, dan keinginan mereka, Allah menarik diri-Nya pada Hari Pengadilan dari kebutuhan, keinginan, dan kemiskinannya.” (HR. Abu Daud)

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top