Oleh: Faizah Khoirunnisa'Azzahro (aktivis dakwah)

Netizen Indonesia digemparkan dengan berita yang disampaikan Jang Hansol dalam channel YouTube-nya, Korea Reomit, pada Rabu, 6 Mei 2020. Dalam videonya, Jang Hansol menyampaikan ulang berita yang disiarkan di MBC TV dan sempat trending di Korea Selatan. Dengan sangat berhati-hati, Jang Hansol menerjemahkan isi berita berbahasa Korea tersebut, yang ia khawatirkan akan membuat gempar dan marah masyarakat Indonesia. Betul saja, dalam waktu singkat, video Korea Reomit menduduki trending YouTube nomor satu, dan disusul trend di Twitter.

Berita tersebut berisi tentang perlakuan tidak manusiawi yang mengarah pada perbudakan yang dialami sejumlah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal penangkapan ikan milik Cina. Fakta tersebut terungkap setelah beredar video yang merekam proses pembuangan jenazah ABK Indonesia dan kesaksian narasumber. Pembuangan jenazah tersebut menyalahi kontrak kerja yang disepakati di awal. Berdasarkan kesaksian narasumber yang juga merupakan ABK Indonesia di kapal Cina, perlakuan tidak manusiawi lainnya kerap mereka terima saat bekerja, seperti bekerja sepanjang hari, waktu istirahat yang minim, menu makanan berupa umpan ikan, dan minum air yang berasal dari sulingan air laut. Hal berbeda dialami oleh ABK Cina, karena mereka lebih diistimewakan. Soal gaji yang mereka terima, jauh dari kata layak. Hanya sekitar 100 ribu rupiah  perbulan, dan itu diberikan setelah berbulan-bulan bekerja di lautan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Migrant Care yang menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, dan penahanan gaji dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Menurut M. Abdi Suhufan (DFW- Indonesia), konflik di kapal asing sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing. Tanpa skill yang jelas, perbudakan dan eksploitasi tenaga buruh di laut, rentan terjadi.

*Solusi  Kesiangan Tak Mengatasi Persoalan*

Seperti yang sudah-sudah, respon pemerintah lambat, dan cenderung bergerak ketika kemarahan rakyat sudah meluas di kanal-kanal media sosial. Saat berita ini mencuat secara nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pengetatan perizinan ABK di kapal asing. Respon pemerintah yang demikian tentu saja sangat terlambat dan kesiangan, karena sejak lama problem serupa terjadi dan berulangkali. Selain itu perketatan izin tidak menjamin keselamatan dan kesejahteraan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing.

Apakah kebijakan pemerintah ini serius atau sekadar basa basi untuk meredam kemarahan? Masyarakat bisa menilai  karena  hingga detik ini,  belum nampak sikap garang pemerintah yang menggugat pemerintah Cina atas kejadian tersebut. Media pun terlihat tak berniat mem-blow up berita ini siang-malam di stasiun TV mainstream, sebagaimana yang media lakukan ketika terjadi terorisme.

Pada saat yang bersamaan dengan malangnya nasib ABK Indonesia di negeri orang, TKA asal Cina justru mendapatkan perlakuan istimewa bak anak emas di negeri ini. Karpet merah digelar, lapangan kerja dibuka luas, tak peduli hal itu mengorbankan nasib rakyat dan kelestarian lingkungan. Untuk asing dan aseng, penguasa nampak totalitas melayani, sedangkan rakyat sendiri diurus minimalis  dan ala kadarnya.

Miris, di negeri sendiri lapangan kerja sulit dicari, bekerja di luar negeri pun, rakyat menjadi korban kekerasan dan perilaku tak manusiawi. Penguasa lepas tangan, karena tak mampu memberikan jaminan perlindungan.

Tak hanya miris, kejadian ini sangat ironis, mengingat  Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, begitu luas wilayah lautannya dan nyatanya belum mampu mengeksplorasi lautnya agar bisa memberikan lapangan pekerjaan yang  layak kepada rakyat.

*Solusi Islam Komprehensif dan Antisipatif*

Perbudakan modern yang dialami ABK Indonesia menunjukkan watak sesungguhnya kapitalisme yang hanya peduli untung rugi, dan tak peduli keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Kemiskinan masal yang diciptakan kapitalisme, membuat rakyat rela bekerja kasar demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Disinilah peluang terjadinya eksploitasi buruh oleh pemilik kapital yang ingin meraup keuntungan besar dengan modal sekecil-kecilnya.

Keberpihakan kepada fitrah dan nilai-nilai kemanusia tidak dimiliki sistem selain Islam. Sistem selain Islam merupakan buatan akal manusia, yang hanya berpihak kepada pemilik kendali, sehingga mustahil mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terhadap seluruh manusia,  termasuk tenaga kerja.

Dalam kacamata Islam, persoalan tenaga kerja dipandang secara sistemik dan  butuh kebijakan penguasa bertakwa untuk menyelesaikannya. Penguasa yang menerapkan Islam dalam negaranya, wajib untuk menyediakan pekerjaan yang layak kepada setiap rakyat, terutama para laki-laki yang memiliki beban nafkah di pundaknya. Adapun kebutuhan pokok, negara dituntut untuk menjamin pemenuhannya.

Tak cukup disitu, Islam juga  memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak para tenaga kerja yang terikat kontrak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Ibnu Majah bahwa upah pekerja harus diberikan sebelum keringatnya kering. Jelas, penahanan gaji di dalam Islam, sangat dilarang.

Kontrak kerja di dalam Islam harus memuat kejelasan dalam hal jenis pekerjaan, besaran upah, durasi bekerja, dan besaran tenaga yang dicurahkan. Ketidakjelasan transaksi ijarah, hukumnya fasad (rusak) dengan kata lain batal akadnya. Dengan aturan Islam ini, pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya sehingga  ekploitasi tenaga kerja bisa dihindarkan.

Dalam satu aspek saja, Islam begitu sempurna dan pro terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika diterapkan seutuhnya dalam seluruh aspek kehidupan, niscaya keberkahan akan Allah turunkan dari langit, bumi, dan lautan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top