Oleh : Damayanti
Pegiat dakwah 

Sebuah rekaman video warga yang menolak bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat dua petugas dari PT. Pos Indonesia, ditolak warga saat hendak mengantarkan paket bantuan untuk dua warga.

Kejadian penolakan itu bermula ada petugas pos yang menanyakan alamat kepada warga untuk mengantarkan dua paket bantuan buat warga yang terdampak wabah virus corona. Namun warga menolak memberi tahu, dan meminta petugas pos untuk membawanya kembali. Menurut warga seharusnya bantuan diberikan lebih banyak karena warga yang lainnya  juga sangat  membutuhkan. Penolakan ini terjadi di RW 08 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. (Bandung, kompastv, 21/4/2020)

Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku yang mengirimkan bantuan tersebut mengatakan, "Saya lihat kan ada video penolakan. Nah itu kan yang datang bantuan provinsi nah itu kan mungkin pintu bantuan nomor tujuh, sementara si ibu yang teriak-teriak yang engga dapat itu dapat bantuan di pintu nomor empat atau nomor lima, kira-kira begitu. Untuk satu kampung bisa empat sampai lima rombongan yang berbeda, satu dari Kemensos, ada dari Kementerian Desa, ada dari presiden, ada dari provinsi dan lainnya," jelas Emil -sapaan Ridwan Kamil- saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (22/4/2020).

Penolakan warga di Bojongloa merupakan bentuk  kecemburuan sosial yang merasakan ketidakadilan di sistem ini. Mereka tentu tidak mengetahui apapun tentang yang dimaksud  Bapak Gubernur tentang alur pembagian lewat pintu ini dan pintu itu. Yang warga inginkan adalah keadilan, semuanya mendapatkan. Kesalahan pendataan untuk warga miskin seringkali terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus salah sasaran dimana yang mendapat bantuan langsung justru mampu bahkan lebih secara finansial memenuhi kebutuhan ekonomi sedangkan warga miskin yang membutuhkan tak mendapat bantuan.

Sudah menjadi budaya dimana  bantuan pemerintah justru dipotong/dikorupsi oleh aparatur yang bertugas menyalurkan bantuan. Seperti kasus pemotongan dana bansos jaring pengaman sosial (JPS) PSBB Kota Depok, diduga dilakukan oleh oknum ketua RT di Kota Depok. Dana bansos warga terdampak COVID-19 seharusnya mendapatkan dana Rp250.000 per kepala keluarga dari Pemkot Depok. Tapi bantuan yang dipotong Rp25 ribu untuk kepentingan sosial yang dikumpulkan oleh pengurus RW. (SUARAJABAR.ID)

Maka tentu hal ini akan semakin menyadarkan betapa pada sistem demokrasi sekuler demikian sulit untuk meraih keadilan hakiki. Bertolak ke sejarah  Islam, dimana saat krisis kelaparan pernah terjadi, ketika di masa Kekhalifahan kedua, Umar Bin Khattab. Diceritakan bahwa Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan.

Diriwayatkan dari Aslam, bahwa pada tahun kelabu (masa krisis), Bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar ra. menugaskan beberapa orang (jajarannya) untuk menangani mereka. Khalifah Umar harus mengelola dan mencukupi rakyatnya yang terkena dampak krisis sebagai tanggung jawabnya melayani urusan rakyatnya. Dengan situasi itu, kita pun bisa mengetahui Bagaimana al-Faruq membagi tugas kepada para perangkat negara di bawah beliau hingga level pekerja, bahu membahu dan sigap menyelesaikan persoalan yang ada.

Khalifah Umar RA tidak berpangku tangan atau sekedar perintah sana, perintah sini saja. Beliau langsung turun tangan mengomando dan menangani krisis tersebut. Beliau langsung mendirikan posko untuk para pengungsi. Memastikan setiap petugas memahami setiap pekerjaan yang dilimpahkan dengan benar tanpa kekurangan secara langsung dan memastikan mereka tidak mengerjakan pekerjaan petugas lain yang diberikan kepada petugas yang lain.

Khalifah Umar ra. memerintah perangkat negara untuk memberikan bantuan makanan secara merata kepada para pengungsi yang kelaparan, dan mewajibkan kepada para petugasnya untuk membuat laporan langsung terhadap khalifah. Selama sembilan bulan beliau mengurus rakyatnya sebelum hujan turun hingga krisis mereda.

Keberhasilan Khalifah Umar ra. dalam menghadapi krisis dan cara penyaluran bantuan hendaknya dijadikan contoh oleh para pemimpin di negeri ini. Bagaimana besarnya tanggung jawab Beliau mengurus rakyatnya, karena Beliau meyakini bahwa Kepemimpinan beliau merupakan sebuah amanah. Dan amanah pasti dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah Swt.

Wallahu a'lam bishawwab
 
Top