Oleh : Lisa Angriani, S.Pd
(Pemerhati Sosial)

Bajak lalu di tanah yang lembut, orang yang lemah juga yang menjadi korban kecurangan atau kezaliman. Masalah rakyat yang kian rumit di tengah wabah Covid-19 tidak menjadikan para penguasa menjadikan pijakan masalah bagi mereka. Terlepas dari wabah virus corona yang tengah menjadi sorotan publik di semua lini kehidupan, pemerintah masih terus mengurusi RUU cipta lapangan kerja.

DPR tetap membahas kelanjutan RUU cilaka di tengah kegentingan wabah Covid-19, padahal kepengurusan wabah di tengah masyarakat belum usai. Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi orang-orang pilihan untuk mengurusi dan mengumpulkan keluh kesah rakyatnya, seakan hanya menjadi slogan untuk tetap bertahan di kursi mereka.

Demikian, menjadikan bukti orang-orang dalam kursi parlemen yang mementingkan jabatan dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya selama menduduki kursi DPR. Tak mau rugi meski dalam situasi pendemi virus corona, terlihat DPR lebih mementingkan kelanjutan hidup para pengusaha dan investor dibanding kepengurusan terhadap kemaslahatan rakyat.

Wajah Sistem di Tengah Wabah

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendesak DPR RI menghentikan pembahasan RUU cipta kerja (sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka). Karena melihat saat ini masyarakat tengah berperang melawan Covid-19. Ketua LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, karena pandemi Covid-19 dapat dipastikan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja akan menjadi minim. Padahal, berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan. (tirto.id,18/3/2020)

Terlihat pemerintah tetap melanjutkan kerja untuk merancang RUU Cilaka meski saat ini bukan itu yang dibutuhkan rakyat, ini menggenapi minimnya partisipasi masyarakat saat peraturan perancangan undang-undang masih dibahas oleh pemerintah. Walhasil menjadi bukti pemerintah lebih suka mendengarkan masukan pengusaha, dibanding keluhan rakyatnya. Saat DPR dan pemerintah belum lama ini sepakat melanjutkan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja, masyarakat atau para buruh yang merespon kegiatan tersebut, mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyerukan, agar DPR segera menghentikan pembahasan draf regulasi RUU Cilaka. MPBI yang merupakan gabungan tiga konfederasi buruh yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBPI), mereka sepakat untuk kompak satu suara. (cnbcindonesia.com, 16/04/2020)

Pernyataan di atas tidak lain agar aspirasi buruh didengar, akan tetapi melihat sejauh ini DPR seakan tak memiliki ruang empati untuk rakyatnya. Di tengah pandemi virus corona masih terdapat jutaan buruh yang hingga hari ini tetap bekerja di pabrik meski ada imbauan pembatasan interaksi sosial dan fisik, selain itu banyak para buruh terancam PHK bahkan sudah terkena PHK. Menjadi sangat aneh jika pemerintah tetap memaksakan kebijakan di saat situasi negara dalam keadaan darurat karena wabah corona. Seharusnya, DPR lebih fokus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, bukan malah melanjutkan perancangan undang-undang dengan semangat membabi buta menyegerakan penuntasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini membuat masalah baru  karena protes yang diungkapkan rakyat justru tidak membuahkan hasil, membuat pemerintah kesulitan membendung dampaknya yang membuat banyak rakyat tidak mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian melemah.

Dengan demikian terlihat wajah sistem hari ini, adakalanya aturan dibuat dan berlakukan hanya untuk orang lain, saat satu pihak yang berkepentingan dan si pembuat aturan berbenturan dengan aturan yang dibuat, maka dengan mudah aturan akan dihapus, begitupun sebaliknya jika kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan, meski dalam keadaan darurat ia akan senantiasa dijalankan.

Islam dan Keagungannya Menaungi Kesejahteraan Umat

Baik dan buruknya suatu negeri dan rakyat di dalamnya tergantung dengan pemikiran dan sistem apa yang dibawa dan diterapkan di negara tersebut. Islam adalah agama sempurna dan paripurna, tak terkecuali pengaturan dalam ruang publik, maka Islam hadir menjawab setiap permasalahan kontemporer yang terjadi di masyarakat.

Di Indonesia, reformasi yang semula diangankan masyarakat dapat membawa kebaikan nampaknya jauh dari harapan, tak ada hasil yang didapatkan. Reformasi kini justru semakin mengokohkan sistem thogut berupa sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat dan negara. Suatu kewajaran apabila setiap tindakan yang diambil pemerintah untuk membantu rakyatnya tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, hanya sebuah angan belaka karena kefokusan mereka hanyalah sebuah kesenangan dunia untuk orang-orang yang berkepentingan.

Saat landasan negara adalah akidah Islam dan hukum-hukumnya, sistem yang diterapkan adalah syariat Islam, maka rakyat akan merasakan keadilan dan kesejahteraannya. Umat akan meraih kejayaannya sebab pelaksana negara semata-mata menjalankan amanah dari Allah tanpa ada sebuah kepentingan orang-orang tertentu. Dengan demikian kejujuran, menepati janji, tolong-menolong akan terealisasi dengan sempurna saat hukum syara dijalankan dalam naungan sebuah negara.

Begitupun dalam keadaan wabah, negara Islam akan senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat serta memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi, karena pada dasarnya hukum yang diterapkan semata-mata aturan dari Sang Khalik, yang mengetahui apa yang dibutuhkan makhluknya.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top