Oleh : Aisyah Yusuf
Pendidik Generasi dan Aktivis Muslimah Subang

Saat ini pandemi covid-19 masih berlansung, berbagai upaya pemerintah lakukan untuk mencegah penularan yang semakin meluas. Mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tak kalah mencengangkan adalah berbagai fakta Bansos (Bantuan Sosial) yang tidak tepat sasaran. Dilansir dari laman situs tirto.co.id (07/04/2020) Saat ini Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (7/4/2020). Masih dalam situs yang sama, salah satu Bansos yang telah disiapkan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Yaitu Dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Tak hanya itu  pemerintah pun menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta.

Pada dasarnya Bansos bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Hal ini karena beberapa dari masyarakat bawah yang berpenghasilan harian tidak bisa bekerja. Sehingga untuk makan se keluarga, bayar kontrakan dan lain-lain harus berfikir ekstra bagaimana untuk menutupinya. Selanjutnya bantuan yang dicanangkan pemerintah adalah berupa kartu pra kerja yang diberikan kepada 5,6 juta orang terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Namun tak jelas bagaimana realisasinya. Selain itu, ada juga program listrik gratis bagi 24 juta pelanggan 450VA dan 7 juta pelanggan 900VA didiskon 50 persen selama bulan April, Mei, dan Juni. Namun, faktanya adalah pelanggan yang diluar area itu, mendapatkan kenaikan beban listrik. Artinya masyarakat saling subsidi listrik. Bukan murni dari pemerintah.

Namun itu semua, hanya sekedar wacana. Hal ini dikarenakan bantuan tersebut tidak tepat sasaran, buktinya masih banyak warga yang kelaparan, masih banyak warga yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah, atau bahkan ada yang harus mencuri nasi karena mereka kelaparan. bahkan yg pingsan atau meninggal karena kelaparan. Penyaluran paket bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota Bekasi untuk warga yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih tidak tepat sasaran. Misalnya paket bansos untuk warga RW 03 Mustika Jaya, Bekasi. Ketua RW 03 Mustika Jaya, Aris, menuturkan bahwa seluruh warganya tidak ada yang mengajukan bantuan sosial dan wilayahnya termasuk kalangan atas yang notabene bukan termasuk wilayah yang berhak mendapatkan bantuan. Namun, tiba-tiba saya mendapati ada bantuan untuk Ketua RT, tapi pakai nama anaknya yang masih balita,” ujar Aris. (kompas.com, 22/4/2020). 

Begitulah fakta yang terjadi di lapangan. Lantas bagaimana cara islam dalam pendistribusian bantuan?. Islam menetapkan  bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban sepenuhnya pemerintah untuk menjaminnya. Dalam soal pangan, jaminan negara berupa pemastian bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan tersebut secara layak. Mekanisme bisa langsung diberikan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang secara fakta mengalami kesulitan untuk mendapat bahan pangan karena tidak ada penghasilan atau tidak cukup dana (fakir miskin) atau juga harga sedang tidak stabil  akibat pasokan kurang.

Dengan demikian, Pemerintah dalam hal wajib memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme berbelit. Tinta emas Islam menuliskan bahwa saat  kondisi wabah di masa Khalifah Umar bin Khatabb memiliki data 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga sakit. Mereka semua diperlakukan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan haknya dari negara, tanpa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme berbelit.

Tidak terpaku data yang ada. Khalifah terus mencari tahu apakah masih ada orang yang berhak yang tidak terdata atau bahkan mereka tidak mau menunjukkan kekurangannya. Sebab, membiarkan ada yang miskin dan tidak mendapat bantuan karena mereka tidak mengajukan diri adalah juga bagian dari kelalaian pemerintah. Allah ta’ala berfirman,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta) karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu.” (QS Adz Dzariyat:19)

Perlu diketahui pada sisi lain dalam sistem Islam, setiap orang diperintahkan menjaga dirinya dengan sifat-sifat mulia termasuk menjaga diri dari meminta-minta. Ketika pemimpin (Khalifah) memahami ini, mereka akan mencari orang-orang yang berkebutuhan untuk bisa memberikan bantuan karena itu merupakan kewajiban negara. Bukan sebagaimana dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, di mana untuk mendapatkan haknya dari negara, rakyat harus menyengsarakan diri dengan proses ribet dan seolah harus memberi imbalan kepada penguasa yang “menolongnya” dengan memilihnya kembali sebagai penguasa. (muslimahnews.com, 09/05/2020)

Demikianlah pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khatab itu hanya ada dalam sistem Islam, yaitu sistem kekhilafahan. karena mereka menjalankan itu semua berdasarkan syariat Islam, karena mereka menganggap bahwa jabatan adalah amanah yang senantiasa akan dimintai pertanggung jawaban kelak. bukan seperti dalam sistem kapitalis, semua diukur atas dasar manfaat, untung rugi, yang menjadikan sebuah pencitraan saja yang dicapai.

Wallahu a'lam bishshawab
 
Top