Oleh : Ummu Nadiatul Haq
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Pemerintah tegas larang kumpul di masjid, kenapa di bandara tidak?

“Ada ironi atau hal-hal yang sangat sulit kita terima dengan akal sehat, karena adanya pertentangan sikap dalam hal usaha kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Dan di satu sisi kita tegas dalam menghadapi masalah tapi di sisi lain kita longgar, sehingga usaha kita untuk membendung dan menghentikan secepatnya penyebaran virus Corona tersebut menjadi terkendala karena adanya ambivalensi sikap dari pemerintah yang tegas dengan rumah ibadah tapi tidak tegas dengan lainnya," ungkap Anwar Abbas, Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI).  (Detiknews.com, 17 Mei 2020)

Anggota Komisi Agama DPR RI, John Kennedy Azis, juga mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi. Beliau mempertanyakan kenapa di mall-mall penuh sesak dibiarkan sementara masjid dikunci. (CNN Indonesia, 12 Mei 2020)

Akhir Ramadan tahun ini menyisakan kepedihan di hati umat Islam, selain karena suasana ibadah yang tidak seperti biasanya dengan beribadah di rumah saja saat Ramadan, juga salat ied yang dianjurkan di rumah. Sedangkan mall-mall dibuka lebar untuk memfasilitasi tradisi masyarakat belanja lebaran. 

Banyak anjuran dan aturan lainnya terkait penanggulangan wabah, tetapi seolah tidak sejalan antara aturan dan kenyataannya. Masyarakat dilarang berkerumun, misalnya salat berjemaah, tarawih, ceramah di masjid dan juga salat ied. Sedangkan mall-mall masih buka, meski dibatasi jam bukanya, tentu hal ini akan menimbulkan kerumunan dan antrian yang lebih banyak dan panjang, karena warga tahu akan pembatasan jam bukanya. Larangan mudik/pulang kampung, tetapi akomodasi dibuka, ini menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang. Contoh PSBB yang diberlakukan hanya dengan membatasi jam lewatnya kendaraan, ini juga akan ramai pada jam lain. Di pasar Bogor, Tanah Abang, dan masih banyak pasar-pasar lainnya seperti diberitakan di televisi yang terjadi kerumunan karena masyarakat semua ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Bahkan ketika Wali Kota Bogor merazia pasar, beliau menemukan warga yang dari KTP ketahuan, dia penerima bantuan yang berbelanja baju lebaran, padahal seharusnya untuk kebutuhan pokok dulu. Semua ini bertolak belakang dengan upaya sebagian orang yang menerapkan aturan seperti yang berada di garda terdepan para dokter dan perawat yang menangani kasus Covid-19 dan kaum rebahan yang di rumah saja.

Harus disadari berbagai kebijakan, terutama aturan yang tidak merata untuk semua kasus, aturan ini tidak mengantarkan pada solusi, tetapi memunculkan persoalan baru (gejolak rakyat) karena mereka masih memiliki perasaan Islam. Semestinya ulama yang paham harus lantang untuk mengangkat setiap jenis aspirasi umat yang menjerit akibat kebijakan zalim rezim kapitalis. Juga mengangkat kritik bahwa wabah Covid-19 selayaknya menyadarkan agar kembali pada solusi syariah.  

Inilah sistem yang berlaku di negeri kita, adalah sistem corporatocrasi, yaitu sistem yang dikelola atau dikendalikan oleh corporate (kumpulan para kapital). Maka wajar semua kebijakan yang berlaku haruslah mengedepankan kepentingan para kapital. Dalam sistem ini penguasa sifatnya hanya sebagai perpanjangan tangan mereka. Hubungannya dengan rakyat hanya sebagai regulator. Maka, kebijakan yang diambil untuk menangani Covid-19 lebih mengedepankan para kapital. 

Tugas ulama tetap melakukan amar makruf nahi mungkar dengan lebih lantang suarakan kebenaran yang terpancar dari akidah, cegah kemungkaran yang muncul karena sistem kapitalis ini. Mari tanamkan dalam jiwa-jiwa kaum muslimin, khususnya di Indonesia, supaya tidak hanya memiliki perasaan Islam, tetapi juga pemikiran Islam dan aturan-aturan Islam yang terpancar dari akidah Islam yang mampu menyelesaikan semua persoalan tanpa kecuali termasuk dalam penanganan wabah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top