Oleh : Dwi Sri Utari, S.Pd.

Masyarakat merasa was-was, pasalnya telah beredar daging palsu dan daging oplosan di pasar-pasar tradisional pada beberapa daerah di Jawa Barat dan Banten. Kasus peredaran daging palsu maupun daging oplosan sudah sering kali terjadi di Indonesia. Khususnya setiap kali menjelang hari raya Idul Fitri, dimana penjualan daging sapi meningkat. Pada tahun ini, temuan beredarnya daging babi mirip daging sapi bermula di Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan berita yang dilansir oleh CNN Indonesia pada 12/05/2020, pelaku pengedar daging sapi palsu menuturkan bahwa selama kurang lebih satu tahun menjalankan aksinya sudah terjual sebanyak 63 ton daging babi mirip daging sapi di tengah masyarakat Kabupaten Bandung. Temuan tersebut mendorong pihak-pihak yang berwenang melakukan penelusuran di pasar-pasar tradisional. Benar saja, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang menemukan penjualan daging sapi yang dicampur daging babi di salah satu pasar tradisional. Dilansir oleh Republika.co.id pada 17/05/2020, temuan tersebut dinyatakan daging babi setelah dilakukan dua kali uji lab di laboratorium yang tersedia di Provinsi Banten. Hasilnya menunjukan sampel positif daging babi. Kurang lebih 100 kg daging disita sebagai barang bukti, yakni sebanyak 36,6 kg daging babi dan 65,3 kg daging sapi. 

Temuan-temuan mengejutkan tersebut membuat masyarakat perlu berhati-hati dan waspada dalam membeli daging sapi. Pasalnya, wujud daging babi memiliki kemiripan dengan daging sapi. Terlebih, daging tersebut dijual lebih murah daripada daging sapi pada umumnya. Sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak salah dalam memilih daging dan terhindar dari mengkonsumsi daging tidak halal. Masyarakat diedukasi terkait perbedaan karakteristik daging sapi dengan daging babi. Meskipun tampak mirip, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung menyebutkan adanya perbedaan dari sisi warna, serat, lemak, tekstur dan aroma. Hanya saja, perbedaan yang tipis-tipis tersebut masih cukup membuat masyarakat terkecoh dan salah membeli. Sehingga wajar, apabila peredaran daging sapi palsu dan daging oplosan terus berulang di hampir setiap tahun. Daging oplosan adalah daging babi yang dicampur dengan daging sapi dan diklaim sebagai daging sapi. Adapun daging palsu adalah daging babi yang dijual seolah-olah sebagai daging sapi.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyampaikan keprihatinan atas berulangnya peredaran daging sapi palsu dan daging oplosan. Sebagaimana dilansir oleh Warta Ekonomi pada 13/05/2020, Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI mengatakan, kejadian peredaran daging babi yang dikemas seolah-olah daging sapi tidak bisa dilihat secara parsial karena selalu berulang. Menurutnya, masalah utama ini karena tingginya permintaan dan suplai serta lemahnya penegakan hukum. Meskipun pemerintah telah mengatur terkait peredaran produk halal melalui diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun dengan terus berulangnya kasus kejahatan serupa tampaknya membuktikan bahwa  hukum yang ada tidak cukup efektif untuk mengatur peredaran makanan yang ada.

Temuan kasus peredaran daging sapi palsu atau daging oplosan menunjukkan adanya praktik gelap pada produksi dan peredaran barang pangan. Para produsen pangan ini  jelas tidak mempertimbangkan halal atau tidaknya produk yang dijualnya. Sebab, tujuan dari mereka adalah bagaimana agar produk yang dijualnya mendapatkan laba yang besar. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dapat dikatakan, hanya keuntungan yang sebesar-besarnya lah yang menjadi fokus utamanya. Maka, wajar apabila terjadi manipulasi demi meraih kepentingan materialistis. 

Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi kapitalistik yang diterapkan di Indonesia. Ide dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme yakni pemisahan agama dari kehidupan. Dimana tolak ukur dalam pemahaman sistem ekonomi kapitalisme adalah manfaat. Sehingga, dalam hal produksi maupun peredaran makanan pun tidak akan mempertimbangkan halal dan haram akan tetapi keuntungan semata. 

Di sisi lain dalam sistem kapitalisme, fungsi negara hanya sebagai pengatur, bukan pelindung. Negara seperti ini tidak akan menjadikan agama sebagai standar membuat kebijakan. Kasus beredarnya daging sapi palsu dan daging oplosan yang terus berulang layaknya membuktikan bahwa negara telah gagal melindungi hak rakyatnya, yakni hak mendapatkan jaminan produk halal.

Sejatinya, memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi bagian sangat penting sebab makanan akan mempengaruhi fisik dan perilaku manusia. Agama Islam sendiri telah mengatur pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik bagi tubuh. Sehingga tersedianya makanan yang terjamin kehalalannya dan terjamin baik bagi tubuh dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, negaralah yang berkewajiban menjamin kehalalan makanan yang beredar di tengah masyarakat melalui penerapan sistem dengan kebijakan yang bersandar pada aturan agama. 

Agama Islam memandang perbuatan memalsukan maupun mengoplos produk merupakan tindakan kejahatan yang perbuatannya dicela. Hal ini dicerminkan oleh Rasulullah saw. yang pernah menegur salah seorang penjual kurma di pasar Madinah yang menimbun kurma busuknya di bawah kurma yang bagus agar pembeli terkecoh. Secara langsung Rasul saw. meminta kurma busuk tersebut ditarik dari pasaran. Fakta lain juga terjadi ketika Umar bin Al-Khattab menjabat sebagai khalifah. Beliau melakukan sidak secara langsung di pasar dan menemukan kecurangan seorang penjual susu yang mencampur susunya dengan air. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Al-Khatab menegur secara keras bahwa perbuatan tersebut termasuk hal yang dilarang dalam jual beli. Kisah-kisah tersebut, yakni sidak yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Umar bin Al-Khattab terjadi setelah Islam memiliki entitas negara di Madinah. Hal ini menunjukan bahwa aturan dasar mengenai makanan tak hanya sebagai bagian dari ajaran agama, lebih dari itu juga sebagai bagian dari sistem negara.

Oleh karena itu, penegakkan negara Islam yaitu khilafah sudah menjadi kebutuhan yang utama bagi umat untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dari sisi sandang, pangan dan papan agar kehidupan di dunia dan akhirat senantiasa dilimpahi keberkahan.
Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top