Oleh : Nuni Toid
IRT dan Member Akademi Menulis Kreatif


Dunia masih berduka, karena wabah pandemi Corona. Semua negara dengan cepat membuat segala kebijakan dalam menghadapi makhluk kecil ini. Tidak terkecuali Indonesia. Bahkan dengan segala kebijakan yang dibuat salah satunya adalah  kebijakan dengan membebaskan para residivis atau narapidana. Namun kebijakan itu tidak membuat keadaan semakin aman. Justru kejahatan semakin masif di negara ini.

Dilansir dari pikiranrakyat.com, Kamis (23 April 2020) seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bandung berinisial Y, diringkus jajaran Polresta Bandung setelah hampir 2 tahun menjalankan aksi penipuan dan penggelapan terhadap sejumlah pengusaha rental mobil di wilayah Bandung Raya. Polisi juga berhasil mengamankan puluhan mobil rental yang digadaikan pelaku kepada pihak lain.

Modus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Y, kata Hendra Kurniawan adalah dengan sengaja memimjam mobil dari rental yang menjadi korbannya. Namun bukan untuk keperluan pemakaian pribadi, mobil-mobil tersebut  justru digadaikan ke masyarakat di Kabupaten Bandung, kota Bandung, dan kota Cimahi. "Mobil rental tersebut digadaikan ke orang luar senilai Rp 15-20 juta. Y menggadaikan melalui perantara berinisial J dan M. Perantara ini mendapat imbalan Rp 1,5 juta dari pelaku-pelaku," kata Hendra.

Dilansir dari laman yang sama, terkait tindak kejahatan selama masa Penerapan Pembatasan  Sosial (Social distancing) Hendra mengakui bahwa peningkatan sekitar 15 persen sejak sebulan terakhir. Namun sejak ini belum ditemukan kasus yang melibatkan residivis atau mantan narapidana yang baru dibebaskan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol peningkatan kasusnya adalah pencurian kendaraan.

"Jenis kejahatan lain relatif stabil, tetapi ada yang meningkat yaitu kasus ranmor dari biasanya 10 menjadi 80 kasus," ucapnya selain itu, Hendra pun melansir bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga melonjak dari 1 menjadi 7 kasus dalam kurun waktu yang sama. Ia tak menampik bahwa hal itu kemungkinan terjadi akibat kesulitan ekonomi di tengah Covid-19. "Mungkin terkait Covid-19 juga, karena banyak pegawai yang dirumahkan sehingga ekonomi melemah akibat tidak bisa berusaha, hal itu bisa menjadi pemicu KDRT," tutur Hendra.

Penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak kepada terganggunya pekerjaaan formal dan informal, tetapi hampir menyentuh semua aspek kehidupan hingga tidak sedikit yang terpaksa harus kehilangan mata pencaharian. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan sebagian rakyat untuk  bertahan hidup sehingga mengambil jalan pintas dengan melanggar aturan hukum.

Selain itu, adanya kebijakan pembebasan  para residivis atau mantan narapidana  melalui program asimilasi dan integrasi, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di penjara, semakin memperluas peluang kejahatan. Walau menurut Hendra Kurniawan (Kapolresta Bandung Komisaris Besar) sejauh ini belum ditemukan kasus yang melibatkan residivis atau mantan narapidana yang dibebaskan.

Tidak dipungkiri bahwa pemerintah telah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus Covid-19 dan ini diterapkan di beberapa wilayah (daerah) yang menerapkan PSBB. Namun, faktanya bantuan itu tidak serta-merta direalisasikan dengan mulus dan tepat sasaran. 

Maka wajar bila saat ini kejahatan semakin meningkat. Mereka mengambil kesempatan di saat masyarakat sedang terpuruk. Begitu pun akibat kebijakan pemerintah yang membebaskan residivis atau mantan narapidana melalui program Asimilasi di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, mereka berulah kembali berbuat kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Demikianlah kebijakan yang dianggap solusi justru membuat masalah baru. Dengan dalih menyelamatkan para napi dari penyebaran Covid-19 dan demi menghemat anggaran negara, pemerintah justru dinilai telah memperkeruh keadaan dan menambah perasaan takut, was-was masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mereka alami. Disinilah kita mampu menilai  bahwa pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan, rasa aman bagi rakyatnya.

Sistem Kapitalisme sekuler, dengan segala karut-marutnya permasalahan akibat diterapkannya aturan buatan akal manusia. Kejahatan semakin tumbuh subur dan meningkat, karena dalam sistem ini yang dijunjung tinggi nilai  kebebasan,  dengan mengabaikan peran agama karena akidah sekularismenya, serta tandar materi menjadi standar kebahagiaan hingga membuat sebagian masyarakat menghalalkan segala cara untuk memperolehnya walau dengan cara melakukan tindak kejahatan. 

Sistem hukum pun timpang, tidak sesuai dengan prosedurnya. Kadang banyak kasus yang berlalu tanpa proses peradilan. Misalnya kasus korupsi yang seringkali mendapat perlakuan spesial bahkan pelakunya diberi pengampunan. Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang benar-benar terjepit karena kemiskinan yang menuntun mereka bertindak kriminal, justru diperlakukan bak penjahat kelas kakap yang telah mencuri uang negara.

Dalam sistem kapitalis yang mengusung sekularisme, peran agama dijauhkan dari aturan kehidupan. Maka hukum keadilan diatur oleh akal manusia. Mereka menetapkan hukuman dan sanksi bagi pelaku kejahatan sesuai dengan hawa nafsu manusia, bahkan tidak jarang yang diputuskan  sedikit karena pesanan atau desakan pihak tertentu. Maka tidak heran jika sistem peradilan di negeri ini diwarnai oleh keputusan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi untuk pelaku kejahatan yang seharusnya diberi sanksi keras.

Sangat jauh berbeda dengan Islam. Islam bukan hanya sebagai agama, tapi Islam adalah sebuah sistem yang dilaksanakan secara utuh dan tegas. Hal ini seperti pada saat kepemimpinan Rasulullah Saw. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman potong tangan. Utsman bin Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikap ini ditanggapi Rasulullah Saw seraya bersabda:

"Apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan ku potong sendiri tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal yang sama juga terjadi ketika kekhalifahan Usman bin Affan. Beliau memerintahkan eksekusi hukuman qishash terhadap Ubaidillah bin Umar karena terbukti bersalah membunuh. Akan tetapi eksekusi gagal di laksanakan karena pihak korban memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan pembayaran diyat (denda). 

Begitu juga saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beliau berselisih dengan seorang Yahudi tentang baju besi. Dalam proses persidangan khalifah Ali bin Abi Thalib tidak bisa menyakinkan hakim karena saksi yang diajukan adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan Yahudi tidak bersalah.
Hukum dalam Islam ditegakkan pada siapa saja tanpa pandang bulu, pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum dan sebagainya. Seperti firman Allah Swt: 

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. an-Nisa : 135).

Bila saat ini negara menerapkan sistem Islam, maka masyarakat akan merasa aman terlindungi. Inilah sebuah aturan yang berasal dari sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebuah aturan yang akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan tuntas tanpa menimbulkan permasalahan baru. Seperti saat terjadi wabah pandemi Corona. Aturan Islam akan melakukan antisipasi dengan cepat dan sigap. Walhasil, sistem inilah yang harus segera kita wujudkan dalam kehidupan kita saat ini. Disinilah Islam rahmatan lil 'alamin akan kita rasakan.

Wallahu a'lam bishshawwab.
 
Top