Oleh : Ummu Himmah
Pegiat Literasi dan Member AMK


Publik kembali meradang. Kebijakan pemerintah saling bertentangan. Satu sisi membatasi pergerakan warganya dengan PSBB, di saat yang sama membolehkan TKA China masuk melenggang. Mungkinkah ada mafia di setiap kebijakan penguasa?

Dilansir oleh wartaekonomi.co.id, 01/05/2020, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengungkap ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang rencananya akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kemudian, ia pun menyinggung janji yang diucapkan oleh Luhut kepada dirinya. Menurutnya, Luhut menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun, ia mengaku hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.

Permasalahannya bukan sekadar janji yang belum tertunai, tetapi imbas dari kedatangan TKA asal China ini di saat terjadi pandemi dan saat terjadinya gelombang besar PHK. Saat pemerintah menetapkan kebijakan PSBB yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid, maka sudah seharusnya pemerintah menutup akses masuk dan keluarnya orang-orang semisal di bandara, pelabuhan dan perbatasan. Kalau mudik saja dilarang, maka seharusnya pemerintah pun melarang masuknya TKA asal China yang juga merupakan asal virus Corona. Meski mereka dikarantina dulu, apakah pemerintah bisa memastikan bahwa mereka sehat? Jika melihat minimnya alat kesehatan yang dimiliki pemerintah untuk mendeteksi virus ini.

Ironinya lagi, saat gelombang PHK terjadi di negeri ini akibat persaingan pasar yang menyebabkan perusahaan menengah ke bawah gulung tikar, seharusnya pemerintah berusaha memberikan pekerjaan pengganti bagi karyawan korban PHK, bukan malah memasukkan TKA. Bukankah sumber daya manusia kita juga memiliki keahlian yang sama kalau sekadar menjadi pekerja di bidang tersebut? Bahkan kalaupun belum mampu tentunya bisa diberikan pelatihan terkait pekerjaan tersebut.

Inilah gambaran negara korporatokrasi. Jelas, setiap kebijakannya selalu menguntungkan pengusaha pemilik modal yang telah duduk sebagai penguasa. Jika diperhatikan pemilik modal dari salah satu perusahaan tujuan TKA asal China ini adalah penentu kebijakan negeri ini. Dan adanya TKA ini adalah kesatuan paket dari proyek kerja sama pembangunan infrastruktur dengan negara China. Hal ini akan terus berlangsung selama MoU itu berjalan. Bahkan dibuatkan sebuah peraturan perundangan yang melegalkan masuknya TKA ini sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f, dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.

Beginilah watak asli demokrasi kapitalis yang menguntungkan segelintir orang saja. Berbeda dengan Islam, Islam menilai bahwa negara harus menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga negaranya di samping pendidikan dan kesehatan. Negara harus memastikan setiap individu rakyatnya hidup sejahtera.

Apalagi jika terjadi kondisi pandemi seperti saat ini, kebijakan yang harus diambil oleh negara adalah dengan karantina wilayah. Tidak membiarkan keluar masuknya manusia secara bebas. Negara akan mengisolasi warganya yang sakit agar tidak terjadi penularan pada yang sehat. Dengan fasilitas kesehatan yang memadai maka rakyat yang sakit akan tertangani dan sehat kembali. Dan yang sehat akan tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, tidak ada perasaan was-was untuk tertular. Negara menjamin kebutuhan keluarga si sakit selama diisolasi. Memenuhi kebutuhan pokoknya dengan makruf.

Pada dasarnya tugas negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya yang punya kewajiban menafkahi. Di saat wajib nafkah tak mampu memenuhi kewajibannya maka tanggung jawabnya beralih pada keluarga besarnya dan jika tidak mampu beralih pada negara.

Negara juga tidak akan melakukan kerja sama dengan negara lainnya dalam pembangunan infrastruktur apalagi dengan mensyaratkan bahan dan tenaga kerja dari negara investor tersebut. Karena kerja sama seperti ini hanya akan membuat negara dikuasai dan diatur bahkan dijajah negara investor tersebut. Negara juga akan menutup setiap celah yang memungkinkan penjajahan tersebut masuk ke negara Islam termasuk di dalamnya akan menyeleksi orang-orang yang menduduki jabatan kekuasan yang disinyalir akan memuluskan masuknya penjajah lewat kebijakannya.

Wallaahu a'lam bishshawaab
 
Top