Oleh : Tati Risti
Kontributor Media Lenteranyahati

Tahun 2020 bertepatan dengan 1441 Hijriah adalah momen pertama kalinya umat Islam di Indonesia bahkan di sebagian besar negeri di dunia menjalani ibadah Ramadan tanpa aktivitas shalat tarawih berjamaah di mesjid. Tanpa adanya syiar-syiar Islam di tempat umum yang biasanya semarak di bulan Ramadan. Begitupun ketika berhari raya idul fitri sebagian besar daerah tidak bisa merayakan lebaran dengan bershalat ied berjamaah di lapangan. Namun, umat Islam ridha dengan kondisi lebaran ala Corona demi memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu, hal yang paling utama adalah ridha  sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan fatwa terbaru MUI melalui siaran pers yang diterima Redaksi PRFM pada Jumat (15/5/2020). MUI mengimbau kepada pengurus MUI kecamatan atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk mempelajari fatwa mengenai pelaksanaan shalat idul fitri. Dan segera berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 di wilayah masing-masing. Hal ini agar dapat memberikan pemahaman yang lengkap dan rasa aman bagi kaum muslim setempat untuk menginstruksikan agar mereka melaksanakannya di rumah. (PRFM)

Imbauan MUI diperkuat oleh surat edaran dari Menteri Agama No 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah ramadan dan idul fitri.

Panduan yang pertama dan kedua, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik. Sahur dan buka puasa tidak perlu sahur on the road atau ifthar jama'i (buka puasa bersama).

Selanjutnya, panduan ketiga dan keempat adalah shalat tarawih dan tadarusan dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Hal ini berdasarkan perintah Rasululah saw. untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur'an.

Panduan kelima dan keenam, buka puasa bersama dan Nuzulul Quran dalam bentuk tabligh baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, swasta, masjid, maupun mushala ditiadakan.

Panduan ketujuh dan kedelapan, tidak melakukan iktikaf di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan di masjid atau musala serta pelaksanaan shalat idul fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid, atau di lapangan, ditiadakan.

Panduan kesembilan dan kesepuluh, diminta agar tidak melakukan kegiatan shalat tarawih keliling (tarling), takbiran keliling -kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musala dengan menggunakan pengeras suara. Pesantren kilat ditiadakan, kecuali melalui media elektronik. silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya idul fitri bisa dilakukan melalui media sosial atau video call atau conference. (hukumonline.com)

Bagaimana tidak resah, kecewa dan bimbang, karena rakyat merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang plin-plan dan serba tidak jelas. ketika rakyat, baik terpaksa ataupun tidak, akhirnya menaati  kebijakan dan semua imbauan pemerintah yang ditujukan kepada umat Islam, dengan dalih untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Tetapi di lain pihak, pemerintah malah menetapkan kebijakan yang kontraproduktif dengan target memutus rantai penyebaran covid 19. Dengan menyolok mata, pemerintah malah menggelar acara konser amal di tempat umum yang rentan dengan adanya penularan karena telah melanggar peraturan social distancing yang telah ditetapkan sebelumnya. Termasuk membuka izin masuk bagi ratusan TKA China ke Indonesia.

Memang masa pandemi ini tidak boleh disepelekan. Jika dilarang berkumpul mestinya diberlakukan secara umum, tidak diskriminatif. Jika alasannya pasar dibuka dengan protokol ketat, maka harusnya berlaku untuk shalat jamaah. Inilah sistem demokrasi sekuler-kapitalisme yang mendewakan ide pemisahan agama dari kehidupan. Semuanya tampak jelas, bahwa kesehatan dan keselamatan rakyat dikesampingkan. Yang menjadi landasan utama pengambilan kebijakan adalah kepentingan dan manfaat materi semata.

Penolakan atas kebijakan lockdown di awal terjadinya wabah hingga mengeluarkan kebijakan PSBB adalah paradoks atas kebijakan inkonsisten pemerintah yang menjadikan rakyat sebagai korban akibat kebijakan plin-plan. Inilah bukti abainya penguasa saat ini. Sebagai akibat jika sebuah negara dikelola dengan paradigma sistem kapitalisme, sistem yang cacat sejak lahirnya. Menghasilkan kezaliman dan pengabaian penguasa terhadap tanggung jawabnya. Dalam memenuhi dan menjamin semua kebutuhan pokok rakyatnya.

Penjaminan negara dalam urusan kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan pendidikan yang demikian urgent dan menjadi kebutuhan primer masyarakat dengan penerapan Islam kaffah dapat teratasi. Aturan Islam secara kaffah hanya bisa dilakukan apabila kaum muslimin hidup dalam naungan sistem Islam, yakni Khilafah Islam. Khilafah akan menjalankan peran dan fungsinya sebagai negara yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat, baik kepada warganya yang muslim maupun nonmuslim. Baik saat kondisi tidak terjadi wabah, pun saat negeri dilanda  pandemi seperti saat ini.

Khalifah selaku pemimpin/kepala negara memilki tanggung jawab penuh dalam pengurusan umat. Sehingga ia akan benar-benar melakukan segala daya upaya untuk menerapkan syariah dengan landasan ketakwaan. Dimana mampu mewujudkan kehidupan damai di tengah-tengah masyarakat dengan memenuhi semua hak-hak masyarakat dengan baik. Khalifah tidak akan menimbang dengan asas manfaat/kepentingan segelintir orang. Namun akan menimbang dengan hukum syara. Khalifah adalah junnah/perisai yang akan melindungi masyarakat.

"Seorang imam tidak lain laksana perisai, dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung." (HR. Muslim)

Betapa Islam sangat menghargai nyawa orang beriman. Dengan demikian, Khilafah sangat memperhatikan pengaturan umat karena setiap yang ia pimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. kelak. Saatnya Khilafah hadir sebagai tatanan sistem kehidupan yang menggantikan tatanan sistem ideologi kapitalisme saat ini agar dapat hidup secara normal yakni dapat totalitas menjalankan aturan Allah Swt. secara kaffah.

Wallahu a'lam bi ash-shawab
 
Top