Oleh : Ummu Ziya

Krisis kelaparan kembali menyapa dunia pasca munculnya pandemi virus Corona. Dilansir dari TEMPO.COM (23/04/20), Lembaga dunia World Food Program  mengatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 atau virus Corona. Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi 1 miliar orang.


Direktur Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFD), David Beasley, bahkan menyebut 265 juta penduduk dunia terancam kelaparan sebagai dampak dari pandemi virus corona.“Kita berbicara tentang kondisi ekstrem, status darurat –tentang orang-orang yang benar-benar sedang berbaris menuju ambang kelaparan. Jika kita tidak memberikan makanan kepada orang-orang, mereka akan mati. " kata Beasley seperti dilansir The Guardian. Hal demikian juga disadari oleh lembaga PBB yang mengurusi pangan dan pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO. “Pandemi virus Corona memberikan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak sosial-ekonominya mendalam dan global,” kata Direktur Jenderal FAO, QU Dongyu dalam pernyataan resmi usai pertemuan itu.(kumparan.com,  25/4/2020) 


Pengaruh pandemi ini pun sampai di negara kita Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 bermula di Wuhan China. Indonesia sudah menghadapi bahaya kelaparan dan kesenjangan ekonomi akibat penerapan sistem yang rusak. Hingga munculnya pandemi baru, yakni Covid-19 yang mengganas, maka bisa dipastikan kondisi akan semakin memburuk. 


Sebanyak 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah tersebut sekitar 90 persen dari total jumlah penduduk miskin Indonesia, yakni 25 juta jiwa. Hal tersebut terungkap dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045.  "Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut dikutip dari laman resmi ADB, Rabu (beritagar.id, 6/11/2019)


Jika kita menimbang tatanan dunia saat ini, mayoritas negara telah menerapkan sistem kehidupan Kapitalisme  untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah pangan termasuk masalah penyelesaian pandemi Covid-19. Sedangkan pada dasarnya sistem kapitalistik menafikkan peran negara dalam mengurusi urusan rakyat dan lebih berpihak kepada para pemilik modal(para kapitalis). Artinya kesejahteraan rakyat bukanlah satu-satunya  tujuan dari ideologi ini. Sehingga wajar jika berbagai kebijakan apapun yang berpijak pada sistem ini akan gagal dan justru membawa rakyat ke dalam jurang kehancuran. 


Begitupun negara kita Indonesia, termasuk penganut sistem rusak ini. Sistem kehidupan kapitalis termasuk didalamnya sistem ekonomi liberal telah memberikan peluang besar kepada para kapital untuk menguasai berbagai sektor sumberdaya alam   termasuk sektor pertanian. Kebijakan investasi produk pangan dan impor produk pertanian telah nyata mematikan para petani dalam negeri. Keterbatasan kinerja para petani dalam bersaing dengan produk internasional pun semakin memperburuk keadaan ditambah loyalnya pemerintah dalam melakukan impor produk pangan besar-besaran tanpa memperdulikan nasib petani lokal. 


Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi akan melemahkan tingkat perekonomian lokal khususnya rakyat Indonesia yang mayoritas petani. kesenjangan antara Si miskin dan Si kaya pun semakin lebar, membuat rakyat sengsara di lumbung sendiri. 


Disisi lain keterbatasan dan kurang tepatnya pemerintah dalam mendistribusikan subsidi sembako menyebabkan kelaparan  semakin menjadi. Seperti yang terjadi saat pandemi ini, banyak bantuan dari pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, sehingga rakyat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, hingga nyawapun melayang.  


Berbagai masalah terkait pangan tentunya membutuhkan penangan yang tepat dan akurat karena masalah ini menyangkut hak hidup rakyat. 


Di tengah kondisi yang sulit ini, kita sebagai kaum muslimin  tentunya tidak boleh berputus asa dan menyerah untuk mencari solusi. Dalam Islam tidak ada masalah tanpa ada solusi,  dan  satu satunya solusi hanyalah kembali kepada Allah Swt dan Rasul-Nya . Yakni kembali kepada aturan Allah dan Rasul dalam segala aspek kehidupan termasuk bagaimana syariat Islam melakukan pengelolaan pangan dan mekanisme distribusi kekayaaan saat terjadi pandemi atau tidak. 


Dalam sejarah emas kepemimpinan Islam terbukti  mampu menghapus kelaparan dan memberikan pelayanan yang memadai kepada rakyat tanpa memandang suku, ras, agama dan budaya. Kisah bagaimana kekhilafahan masa Umar bin Khattab dalam menyelesaikan krisis pangan yang saat itu menyelimuti pusat negara  Islam di Madinah, Beliau bahkan rekan memanggul gandum untuk dinbeekaja kepada seorang janda yang tinggal bersama anak-anaknya . Tak kalah heroik kisah,, Khalifah  Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Beliau mengelola negara berdasarkan kitabullah, sehingga dalam dua tahun kepemimpinan mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, sehingga tidak terdapat satu pintu rumah pun yang bersedia menerima zakat. Tentunya itu semua bukanlah dongeng khayalan belaka tetapi bukti yang nyata tanpa ada keraguan sedikit pun. 


Sudah saatnya kaum muslimin sadar dan tergerak hatinya untuk kembali kepada syariah Allah Swt dalam institusi negara, yakni khilafah. Inilah solusi hakiki dari berbagai masalah yang terjadi di dunia saat ini.

Wallahu a’lam bishshawab
 
Top