Oleh : Fitria 
(Ibu Rumah Tangga)

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak negatif pada fisik, akan tetapi juga pada psikologi seseorang. Rasa khawatir, cemas  serta takut tertular virus tersebut menyelimuti perasaan setiap penduduk bumi, tak terkecuali rakyat Indonesia. Belum hilang rasa tersebut, rakyat Indonesia masih harus merasakan kekecewaan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah terkait wabah Covid-19, yang mengakibatkan beban hidup setiap rakyat meningkat. Bukan hanya dinilai lamban, tetapi juga plin-plan dalam mengambil keputusan, selain itu juga terkesan meremehkan terhadap penyebaran virus ini. 

Di saat negara lain berupaya secara maksimal untuk melakukan lockdown, pemerintah justru membuka lebar-lebar pintu pariwisata.  Bahkan untuk menyakinkan negara luar bahwa Indonesia aman dari virus, pemerintah tak segan-segan untuk membayar para Buzzer dan Influencer demi menarik para wisatawan datang ke Indonesia. Hingga akhirnya pada awal Maret diketahui dua warga Depok tertular dan salah seorang pejabat negara pun terkena virus ini setelah melakukan dinas luar negeri. Pada saat ini pun pemerintah masih belum tegas untuk melakukan lockdown. Sehingga tak perlu waktu lama bagi Indonesia menduduki peringkat atas dunia untuk kasus kematian terdampak Covid-19.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, tapi pemerintah masih galau dalam menentukan keputusan final yang akan diambil. Yang ada hanyalah himbauan untuk tetap tinggal di rumah  saja, yang membuat masyarakat kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Sehingga himbauan tersebut tidak dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya Covid-19. Hal ini tentu saja membuat geram masyarakat, terlebih lagi para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berjuang di garda terdepan.

Dengan pertimbanngan dari berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, pada pertengahan bulan April 2020 pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai solusi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus dari wabah Covid-19 ini. Diawali oleh DKI Jakarta sebagai kota pertama yang melaksananakn PSBB pada 11 April 2020.

Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam membuat suatu keputusan dan opsi yang dipilih sebagai solusi untuk menekan angka penyebaran dan kematian akibat dampak dari Covid-19, secara tidak langsung telah menunjukan betapa buruknya kinerja pemerintah serta keuangan negara.

Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (11/04/2020), dari sisi anggaran, untuk karantina rumah sakit dan karantina wilayah, kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan yang berada di dalam zona karantina tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah (APBN). Lebih jelasnya untuk karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sementara dalam penerapan PSBB di pasal 59, UU tersebut tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina.

PSBB yang diharapkan dapat menekan laju grafik penyebaran virus Covid-19, tapi pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai sebuah solusi paripurna. Justru pada pelaksanaannya menimbulkan berbagai problematika baru, yang pada akhirnya menjadi beban hidup rakyat ini semakin bertambah. Imbas dari PSBB yang diterapkan, memaksa banyak perusahaan kecil hingga besar melakukan PHK massal. Usaha Kecil terpaksa harus terhenti karena menurunnya daya beli masyarakat, sekolah-sekolah ditutup, sebagai gantinya dilakukan pembelajaran secara online. Sehingga masyarakat harus mengeluarkan dana ekstra untuk membeli kuota agar dapat mengikuti daring. Kurangnya jumlah Alat Pelindung Diri (ADP) bagi Nakes, naiknya harga beberapa kebutuhan pokok, meningkatnya angka kriminalitas dan kelaparan, bahkan angka kematian pun meningkat bukan hanya yang disebabkan oleh virus Covid-19, namun juga yang disebabkan oleh kelaparan dan PHK massal. Ini menunjukkan betapa besarnya beban yang sedang dipikul.

Alih-alih mengatasi permasalahan yang timbul akibat dampak pandemi, pemerintah justru banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan “ngawur”. Mulai dari konsep Herd Immunity (kekebalan kelompok) yang batil, pengadaan pelatihan online melalui kartu prakerja yang memakan budget fantastis, membuat utang luar negeri baru kepada IMF dengan bantuan khusus pandemi yang disebut “Corona Loan”, bantuan sosial dengan mekanisme yang berbelit dan tidak tepat sasaran, subsidi tagihan listrik yang bersyarat, asimilasi para napi, larangan mudik akan tetapi ratusan TKA Cina bebas datang, Quantitative Easing yang sebetulnya seperti “bom bunuh diri” karena dapat menyebabkan inflasi dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa tidak tepat.

Sehingga jika ditelisik lebih dalam, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata melahirkan beban hidup baru. Menjadikan beban hidup yang sudah berat semakin berat. 

Seperti ingin menunjukkan betapa konsistennya pemerintah dalam kengawurannya, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan ngawur lainnya baru-baru ini, yaitu kenaikan BPJS. Menjadikannya sebagai beban baru yang harus dihadapi oleh rakyat di tengah sulitnya berjuang untuk dapat bertahan hidup dalam masa pandemi. 

Dilansir oleh Liputan.com (15/05/2020), Presiden Jokowi memutuskan kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terhitung mulai 1 Juli 2020. Kabar itu tentu saja mengejutkan sebagian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Lalu, di manakah peran pemerintah dalam melayani rakyat? Seperti panggang jauh dari api, pemerintah justru memeras bahkan mencekik rakyat dengan segala kebijakan yang ada. Inilah gambaran kelam dari sistem kapitalisme yang diemban. Penguasa rasa pengusaha, dimana dalam kepemimpinan dan kebijakannya menjadikan keuntungan sebagai hal utama, dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.  Sehingga kesehatan yang merupakan salah satu dari kebutuhan dasar tidak dijamin dengan baik oleh negara. 

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kepemimpinan dalam Islam. Sebab pemimpin dalam Islam adalah pelayan rakyat. 

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)

Layaknya penggembala, pemimpin akan melayani seluruh kebutuhan gembalaannya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang dapat membahayakan dan menjamin kesejahteraannya hingga bisa tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Kepimpinan dalam Islam dinilai sebagai amanah yang berat yang berkonsekuensi surga atau neraka. Maka kehadiran seorang pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Hanya dalam sistem Islam yang dapat melahirkan pemimpin yang amanah. Sebab sistem Islam berlandaskan pada keimanan, berbeda jauh dengan sistem kufur kapitalisme yang tegak di atas kemanfaatan sekelompok golongan. 

Karena Islam hadir lebih dari sekadar agama, keberadaannya sekaligus sebagai mabda. Penerapannya dalam sebuah negara, yaitu khilafah yang menjadikan rakyat benar-benar berdaulat. Sebab Islam memiliki aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Niscaya keberadaannya memberikan kemashlahatan bagi seluruh umat dan alam semesta. 

Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman :
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”
(QS. al-Anbiya 21:107)

Dengan demikian, bagai langit dan bumi antara sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan dengan sistem khilafah ajaran Islam. Maka sudah sepantasnya untuk kita memperjuangkan kembali tegaknya khilafah.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top