Oleh: Widhy Lutfiah Marha
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan primer yang mutlak harus dipenuhi segera. Lalu apa yang terjadi jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi?

Dilansir dari kompas.com, 23 April 2020,  sebuah video tentang kakak beradik di Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi viral. Sepasang anak  kakak beradik menderita kelaparan, karena sudah tidak makan selama 2 hari.

Sementara itu warga Serang bernama Yuli (43), meninggal setelah sebelumnya dikabarkan tidak makan selama 2 hari. Mengapa ini bisa terjadi?

Inilah sedikit contoh jika kebutuhan pangan tidak dapat terpenuhi. Mirisnya lagi pejabat setempat tahu keadaan warganya dari media sosial. Mengapa rakyat sekitar tidak ada yang tahu?  Bisa jadi  mereka pun bernasib sama. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja masih kurang. Bisa jadi kejadian di lapangan lebih banyak lagi. Hanya karena sistem pencatatan negara ini buruk, yang terekspos hanya dua saja.

Rasulullah saw bersabda, “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya.” ( Bukhari Muslim).

Artinya, dosa akan menimpa pemimpin ketika tampuk kepemimpinan ada di pundak mereka tapi mereka lalai. Kelalaian ini berupa gagalnya pemimpin menciptakan kesejahteraan bahkan banyak rakyatnya yang mati kelaparan. Jaminan untuk pemimpin seperti ini adalah masuk neraka, naudzubillah.

Berbagai stimulus dan subsidi yang digagas pemerintah dirasa kurang tepat. Sebab selain banyak syarat juga hanya menjangkau beberapa golongan masyarakat saja. Sementara yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan bantuan melalui aplikasi pencarian kerja atau pelatihan pra kerja, tetapi benar-benar berupa kebutuhan pokok. Keadaan ekonomi rakyat sedang terpuruk dari yang sebelumnya sudah buruk.

Di sana-sini diberitakan pemerintah sedang menghemat biaya, hingga muncul kebijakan aneh, seperti pelepasan napi, pemangkasan gaji ASN, kotak donasi, percepatan waktu pemungutan pajak dan sebagainya. Penghematan itu katanya akan dialokasikan kepada pembiayaan penanganan Covid-19. Nyatanya, yang mendapat prioritas kucuran dana adalah pelaku bisnis dan UMKM.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua rakyat pelaku bisnis, tetapi mereka sama-sama merasakan lapar dan kesulitan untuk bertahan hidup. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) makin membuat rakyat mati kutu, tidak keluar rumah tidak makan. Akhirnya kebijakan yang dipraktikkan bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru tumpang tindih bak lingkaran setan.

Seandainya penguasa meletakkan pengaturan di atas pondasi yang kokoh, tentu persoalan penanganan pandemi Covid tidak memunculkan persoalan yang lebih kompleks. Inilah kapitalisme, sistem hidup yang diambil dari pondasi lemah, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Masihkah kita mau mempertahankan sistem yang seperti ini? Tentu tidak.

Islam Adalah Solusi

Di tengah ketidakmampuan sistem Kapitalisme- neoliberal menyelamatkan manusia dari wabah, diikuti krisis multidimensi yang akan terjadi pascawabah, seharusnya makin menyadarkan kaum muslimin bahwa kita butuh sistem baru.

Sistem yang akan menyelamatkan manusia dan dunia dari berbagai malapetaka, serta membawa solusi yang akan menyejahterakan. Sistem hari ini telah gagal menyejahterakan manusia, baik pada saat tanpa wabah, terlebih lagi ketika terjadi wabah.

Satu-satunya harapan umat hanyalah kepada sistem Islam dan khilafah. Inilah sistem yang dibangun di atas landasan wahyu Allah Swt dan dituntun oleh Rasulullah saw serta dilanjutkan para khalifah setelahnya.

Sistem yang pernah berdiri 14 abad ini, telah menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai krisis di masanya.

Khilafah sebagai institusi pelaksana syariat Islam memiliki paradigma dan sistem yang sangat jauh berbeda dengan kapitalisme mengurusi rakyat serta menyelamatkan rakyat dari wabah. Solusi lockdown yang dijalankan khilafah turut meminimalisasi terjadinya berbagai krisis ikutan pascawabah.


Hal ini karena penguncian total wilayah yang terkena wabah dengan segera, akan meminimalisasi penularan ke wilayah lain. Sehingga masyarakat yang berada di luar wilayah wabah tetap menjalankan aktivitasnya secara normal. Tentu ini akan mengurangi terjadinya krisis ekonomi, pangan, dan sebagainya seperti kekhawatiran dunia saat ini.

Terkait tata kelola pangan, khilafah dengan seluruh paradigma dan konsepnya adalah sistem yang memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan yang kuat baik di masa normal maupun menghadapi krisis.

Apalagi seandainya terjadi di Indonesia di mana negeri ini telah dianugerahi Allah Swt berbagai potensi sumber daya pertanian baik lahan subur, biodiversitas sumber pangan, iklim yang mendukung, hingga SDM petani dan para ahli.

Semua potensi ini jika dikelola dengan Islam akan mampu membangun ketahanan dan kedaulatan pangan sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyat serta akan mengeluarkan rakyat dari krisis dengan segera.

Untuk mampu mengatasi ancaman krisis pangan pada saat wabah atau pascawabah, maka sejumlah kebijakan strategis yang dilaksanakan di antaranya:

Menjaga kecukupan stok pangan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian oleh masyarakat yang tidak terkena wabah.

Untuk itu , negara akan men-support dengan berbagai subsidi yang dibutuhkan berupa modal, saprotan, atau teknologi pendukung.

Dalam hal ini teknologi RI 4.0 bisa digunakan untuk meminimalisasi dampak wabah bagi petani seperti penggunaan drone, sensor, dsb. Lahan-lahan miliki negara pun bisa diproduktifkan untuk memenuhi cadangan pangan.

Untuk pemenuhan jangka pendek, khilafah bisa membeli produksi pertanian yang diusahakan petani atau swasta sebagai cadangan negara untuk kebutuhan masyarakat selama wabah.

Dalam hal distribusi, khilafah akan menyiapkan sarana dan prasarana logistik yang memadai untuk mendistribusikan pangan ke seluruh daerah yang terkena wabah. Tentu tanpa adanya sekat otonomi daerah bahkan batas wilayah.

Sebagaimana yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis beliau membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan sendiri makanan ke setiap rumah.

Apalagi ketika masyarakat di-lockdown, kebijakan ini akan menekan jumlah mobilitas rakyat sedang kebutuhan mereka tetap terpenuhi oleh jaminan negara.

Begitu pula SDM yang dibutuhkan untuk mendistribusikan bahan pangan, yakni aparatur khilafah. Aparatur khilafah selain memiliki kompetensi juga amanah menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, serta memiliki kesadaran ruhiyah tinggi bahwa tugas yang dijalankan ialah bagian amal saleh yang akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Swt.

Kesahihan visi negara dan konsep politik ekonomi pertanian pangan akan menjadikan khilafah mampu mengatasi krisis secara cepat dengan dampak yang seminim mungkin. Hal ini juga telah terbukti di berbagai masa ketika khilafah pernah tegak.

Maka dari itu,  tegaknya Islam sebagai sistem pengatur segala urusan di bumi ini sangat mendesak untuk diwujudkan,  agar tidak lagi terjadi kelaparan dimana-mana karena abainya pemimpin terhadap keberlangsungan hidup rakyat.

 Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top