Oleh : Marsitin Rusdi
Terapis & Pemerhati sosial lingkungan


Hari demi hari kebijakan pemerintah semakin kacau balau. Di saat pandemi menimpa negeri ini, setiap pernyataan yang keluar dari penguasa tidak ada yang berpihak pada rakyat. Seluruh ucapan dan gerak langkahnya justru membuat rakyat menjadi cemas, gelisah tidak menentu.

 Berbagai cara untuk menghentikan rantai penularan ini, tetapi belum terlihat hasilnya secara nyata karena tidak ada yang bisa dilihat dari seluruh laporan selama pandemi ini. Semakin naik atau semakin turun kurva penularan.  Sejak ditetapkanya PSBB yang hanya setengah hati, himbauan tidak boleh mudik tetapi boleh pulang kampung, pembagian sembako hanya segelintir orang. Sampai kebijakan mengeluarkan narapidana yang tidak ada hubungannya dengan kondisi wabah juga mereka lakukan.


Demi kepentingan segelintir pengusaha yang mengusung terpilihnya kembali rezim ini pemerintah sangat berani mengambil langkah konyol. Yaitu langkah yang direkayasa hingga rakyat percaya, bahkan memutar balikkan fakta yang tersebar di berbagai media cetak maupun elektronik.  Seperti kasus musibah besar ini, sesungguhnya jumlah yang terpapar masih meningkat, mereka sudah berani membuat kampanye sebaliknya.


Pemerintah mengkampanyekan "Gerakan Kurva Landai". Ini merupakan seruan agar kasus positif virus corona bisa berkurang dan tak menularkan ke orang lain.
Melalui Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan gerakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus dengan cara memastikan tidak menularkan orang lain begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan cara merubah perilaku, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga imunitas, mereka mengatakan sudah cukup. Gerakan bersama masyarakat di Indonesia, Kalau kita bersama, virus tak akan menulari," ujarnya saat video conference di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).  Sungguh kebohongan sudah dilakukan, karena mereka mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.


Sesungguhnya jika cara pencegahan bersama yang dimaksud adalah lockdown bisa cepat teratasi, namun itu tidak dilakukan. Kenapa ? karena memang bukan ingin memutus rantai penularan tapi justru menambah media penularan, mengapa demikian ?
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya fokus terkait penanganan virus Corona (Covid-19). Jokowi ingin pada Mei ini kurva kasus positif Corona di Indonesia sudah menurun. Kampanye kurva landai ini disosialisasikan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah menekan sebaran virus dan menjadi legitimasi kesehatan untuk melonggarkan PSBB untuk kepentingan ekonomi, ini adalah sebuah kebohongan.

Namun sesungguhnya bukan itu , maksud dikampanyekannya kurva landai, tidak lain adalah untuk mempermudah kembali mengungkit perekonomian saat ini dengan mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Jadi hanyalah alibi penguasa untuk tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan nyawa rakyatnya, akan tetapi lebih mementingkan bisnisnya. Kampanye itu bertujuan menghipnotis masyarakat agar percaya bahwa pergerakan kurva penularan virus covid-19 itu sudah melandai.


Gerakan ini didukung oleh pengusaha sembilan naga yang menguasai ekonomi negeri ini , mereka memprediksi bahwa geliat ekonomi akan dimulai pada awal Juni 2020. Ini karena dengan dibukanya ekonomi dalam waktu dekat, maka perputaran ekonomi masih bisa menggeliat meski dalam kondisi sedikit minus. Ternyata Presiden Jokowi sangat mementingkan perputaran ekonomi dari pada nyawa rakyatnya. Karena didesak segelintir pengusaha dia langsung mengungkapkan soal  'berdamai' dengan covid-19. Sungguh kebijakan yang hanya sepihak yang tidak seharusnya keluar dari kepala sang pemimpin yang mengaku muslim.


Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, jika sampai bulan Juni tidak melakukan hal yang signifikan, ia meyakini bahwa kondisi perekonomian, jelas akan semakin berat dari ramalan Menteri Keuangan. Jadi sekarang lebih percaya ramalan dari pada fakta yang otentik untuk sebuah bukti. Dibawah mati–matian berperang dengan pandemi Covid-19, penguasa dan kroninya mengatakan harus bersahabat dengan virus Covid-19, sungguh bukan saat yang tepat untuk senantiasa membohongi rakyat.


Begitulah watak asli Kapitalisme pemerintah akan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan pencitraan. Jangankan rasa malu  bahkan empati pada rakyat yang sedang terkena musibahpun tidak ada.  Ini berbeda sekali dengan Islam, dalam menyelesaikan wabah, Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi pandemi. Dalam Islam standar pertama yang dilakukan negara adalah dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi pandemi maka akan dilakukan lockdown (isolasi wilayah) sampai wabah berakhir, warga dari daerah yang terkena wabah tidak boleh keluar, sementara warga dari luar tidak boleh masuk, ini dilakukan demi keamanan bersama, sehingga pandemi tidak meluas.

 Hal ini pernah ditunjukkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Beliau rela membatalkan kunjungan kenegaraan ke Syam untuk menghindari wabah yang sedang melanda negeri tersebut. Hal tersebut dilakukan agar wabah tidak menyebar kepada penduduk di tempat lain. Meskipun sempat ditegur oleh para sahabat, tetapi khalifah Umar tetap memilih menjaga keselamatan rakyat dibandingkan dengan urusan lainnya.


Karantina wilayah (lockdown) juga dibarengi dengan kesigapan negara dalam menyediakan kebutuhan pokok. Warga yang menjalani karantina akan dijamin kebutuhannya baik bahan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer), bahan untuk memperkuat imunitas (vitamin), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, alat kesehatan, APD lengkap dan sesuai standar), sampai pengurusan jenazah jika ada yang meninggal. Meskipun resikonya perekonomian akan terguncang, tetapi keselamatan rakyat menjadi prioritas utama negara.


Dalam Islam kebijakan ekonomi merupakan bagian integral dari kebijakan politik pemerintahan, sehingga tidak akan terpisahkan dari kebijakan negara di bidang yang lain. Negara Islam mampu memenuhi semua kebutuhan rakyatnya meskipun sedang diguncang wabah karena sumber daya alam masuk dalam kepemilikan umum, pengelolaannya dilakukan oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan sistem Kapitalis dimana sumber daya alam  dikelola oleh korporasi atau individu dan hasilnya pun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.


Maka sudah selayaknya kita segera meninggalkan sistem Kapitalis menuju sistem Islam. Agar tidak terjadi lagi kebohongan publik yang diterima rakyat saat keadaan susah. Rakyat dijamin hidupnya dan merasa aman karena dilindungi negara.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top