Oleh : Ummu Salman
(IRT)

Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus Corona di Indonesia. (cnnindonesia.com, 16/5/2020)

Sejak awal, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia memang tak jelas. Ketidakjelasan ini semakin hari semakin terlihat. Terbukti dengan berbagai kebijakan yang antara satu dengan lainnya saling bertentangan. Ketidakmampuan rezim penguasa untuk menanggung konsekuensi lockdown, yang kemudian sebagai gantinya, rezim menerapkan PSBB. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan untuk melonggarkan PSBB pun dikeluarkan, bahkan keluar Permenhub yang kembali membolehkan berbagai moda transportasi untuk beroperasi kembali. Inilah inkonsistensi kebijakan rezim neoliberal.

Kebijakan-kebijakan lain dan bahkan membuat rakyat bingung adalah seperi kebijakan mudik-pulang kampung, dimana pernyataan penguasa ketika diundang wawancara ke salah satu televisi swasta, menyatakan bahwa mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, lalu kemudian menhub mengatakan kalau keduanya sama saja. Diperbolehkannya mudik lokal, pembukaan bandara dan kereta jarak jauh. Semua kebijakan tersebut dinilai inkonsisten dan tak konsekuen.

Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai selama ini penanganan Covid-19 oleh penguasa itu cenderung lemah dari sisi perencanaan. Hal itu kemudian membuat kesan yang memperlihatkan dalam penerapannya Jokowi sering membuat ‘panic policy’ untuk menangani Covid-19. Oleh karena itu, Trubus pun melihat pernyataan Jokowi kemarin pun bisa jadi menuju arah tersebut. Menurut dia, Jokowi sudah terlampau memberi kesan inkonsisten dalam membuat kebijakan. Sehingga, hal tersebut malah berisiko memperparah ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. (cnnindonesia.com, 9/5/2020)

Kebijakan Inkonsisten Memperpanjang Masa Wabah

Mencermati berbagai kebijakan inkonsisten dan tak konsekuen dari penguasa baik pusat maupun daerah, maka ketidakkonsistenan tersebut berpotensi memperpanjang masa wabah berikut konsekuensinya. Tentu hal tersebut sangat berbahaya bagi upaya memutus rantai sebaran virus. Dibukanya kembali bandara dan berbagai moda transportasi jelas akan memicu pergerakan orang banyak dan pergerakan tersebut justru bisa memicu gelombang kedua Ccorona.

Sesungguhnya berbagai kebijakan inkonsisten tersebut, menggambarkan tidak adanya renstra penanganan dari rezim penguasa, sekaligus menunjukkan absennya tanggung jawab penuh negara dalam penanganan wabah. Melalui pernyataan untuk berdamai dengan Corona, maka secara tidak langsung, herd immunity sedang dijalankan saat ini. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan mati.

Kemudian jika melihat alasan berbagai kebijakan inkonsisten tersebut, muaranya adalah agar ekonomi tetap bisa berjalan meskipun berada di tengah pandemi. Ada banyak kepentingan di balik keluarnya berbagai kebijakan tersebut. Dan lagi-lagi rakyat harus siap-siap menjadi korbannya. Dan bisa disimpulkan, bahwa negara sungguh  dikendalikan kepentingan korporasi.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top