Oleh : Luluk Kiftiyah
Member Akademi Menulis Kreaktif

Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti mudik-pulang kampung, mudik lokal, pembukaan bandara, pembukaan stasiun kereta jarak jauh, diadakannya konser musik, bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus Covid-19 di Indonesia.

Faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya diberlakukan di beberapa daerah, sehingga tidak ada aturan ketat hilir mudik bagi warga di perbatasan.

Aturan plin-plan ini menyebabkan rakyat tak patuh protokol lagi. Sebab, apa yang di intruksikan hari ini akan berbeda dengan besok, berikut di antaranya;

Pertama, kita liat saja di pelabuhan Ketapang - Banyuwangi, terlihat ribuan pemudik menggotong kardus. Pemandangan ini, seperti situasi mudik di tahun-tahun sebelum ada pandemi. Bahkan, para pemudik tidak mengindahkan himbauan jaga jarak untuk menekan penyebaran Covid-19. Rata-rata mereka memaksakan diri pulang kampung, karena sudah tidak ada pekerjaan lagi di Pulau Dewata. (suara.com, 19/5/2020)

Kedua, pernyataan menteri agama (Menag), Fachrul Razi terkait pelarangan melakukan sholat Ied di lapangan atau pun di  masjid-masjid, "Hendaknya kita semua taat dengan aturan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kewilayahan yang antara lain berbicara pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan di dalam rumah sendiri bersama keluarga inti," ujarnya.

Padahal, sebelumnya BPIP telah menggelar konser tanpa mengindahkan protokol Covid-19. Dalam hal ini seolah kebijakannya sengaja mendiskreditkan kaum muslim. Sebab ada pelarangan untuk melakukan sholat Ied dilapangan atau di masjid-masjid, tetapi disisi lain mereka menggelar konser dengan dalih penggalangan dana untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Alhasil, aktivitas konser itu mendapatkan kritik dari netizen, apalagi konser yang menghabiskan banyak dana untuk membayar artis ternama itu hanya mengantongi Rp. 4 miliar. Bukankah lebih baik, jika dana untuk konser tersebut dialokasikan ke korban Covid-19 atau pada masyarakat yang terdampak?

Keadaan ini membuat netizen membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seorang mualaf asal Jogja, dia memutuskan menjual hampir seluruh hartanya guna membantu tenaga kesehatan dan warga terdampak virus corona (Covid-19), dengan total sekitar Rp12 milyar. (Jogja.suara.com, 14/5/2020)

Ketiga, lihat saja pemandangan ramainya pusat perbelanjaan di mall-mall, entah karena mereka tak paham atau nekat demi keadaan dan keinginan. Bagi masyarakat yang sadar, situasi ini tentu dirasa sangat memprihatinkan. Banyak politisi, pengamat, aktivis, akademisi, dan praktisi yang protes keras akan sikap rezim yang mencla-mencle dan gampangan dalam urusan nyawa rakyat.

Itulah kenapa di medsos kini viral tagar #IndonesiaTerserah. Apalagi muncul pernyataan baru dari Presiden Jokowi, bahwa masyarakat harus bisa berdamai dengan virus Covid-19. Karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan terdapat potensi0 bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. (kompas.com, 15/5/2020)

Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita diminta untuk hidup berdampingan dengan virus mematikan? Entah bagaimana bisa narasi berbahaya ini digemborkan.

Dari fakta di atas, jelas pemerintah abai dan lepas tangan dalam menyelesaiakan masalah ini. Jika hanya karena untuk menjalankan roda perekonomian kembali, lalu pemerintah mengorbankan keselamatan rakyatnya sungguh ini tidak dibenarkan. Sehingga wajar jika timbul pertanyaan dari masyarakat, untuk siapa mereka bekerja? Untuk rakyat atau segelintir orang? Karena sering kali kebijakan tesebut melukai hati rakyat.

Inilah wajah asli pemimpin yang bersandar pada hukum manusia Kapitalis. Ketika negara sedang ditimpa wabah, bukannya bertaubat dan mendekatkan diri pada Allah Swt melainkan malah mengundang murka-Nya.

Berbeda dengan pemimpin yang bersandar pada hukum Allah (Islam), mereka semata-mata menjalankan kepemimpinannya untuk kepentingan rakyatnya bukan kepetingan tuannya. Sebab mereka paham, bahwa seorang pemimpin adalah pelayan umat, apabila dalam masa jabatannya dia mendzholimi rakyatnya, maka neraka di depan mata. Seperti hadist di bawah ini,

أَيُّمَا رَاعٍ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ

“Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepemimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR. Ahmad)

Wallaahu a’lam bishshawab.
 
Top