Oleh: Wulan
Pendidik Generasi

Miris rasanya menyaksikan keadaan  negeri ini. Di tengah duka mendalam yang dirasakan rakyat akibat wabah Corona yang sedang melanda negeri ini. Pemerintah bukannya mengambil kebijakan yang tepat untuk segera bisa menangani wabah ini tapi  justru menambah kecemasan rakyat dengan membebaskan 36. 706 napi. Sebagaimana pernyataan Direktur Binapi Latkerpro Ditjen Pas, Djunaedi, dalam diskusi online, Selasa tanggal 14/04/2020 "Update data pada hari ini, tanggal 14 April 2020, data yang ada asimilasi 34.853 dan integrasi 1.855. Total jumlah 36.706 napi," kata Direktur Binapi Latkerpro Ditjen Pas, Djunaedi, dalam diskusi online". DetikNews (14/4/2020).

Pemerintah berdalih pembebasan napi ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona di lapas.  Selain itu lapas yang ada di Indonesia mengalami kelebihan penghuni. Namun apakah hanya itu alasan pemerintah?

Alasan lain yang melatarbelakangi pemerintah mengambil kebijakan tersebut adalah alasan ekonomi, dengan membebaskan para napi maka akan menghemat anggaran negara. Seperti dilansir Republika .co.id( 1/4/2020) Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi menyatakan pembebasan sekitar 30.000 narapidana dan anak menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) hingga Rp260 miliar. Yunaedi menjelaskan angka tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) dikalikan Rp32 ribu biaya hidup (makan, kesehatan, pembinaan, dll), kemudian dikalikan 30.000 orang. Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga menilai pembebasan narapidana dewasa dan anak tersebut juga akan berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Pemerintah terus berdalih  harus melakukan penghematan anggaran negara karena perekonomian saat ini sedang terpuruk. Bahkan sumber dana untuk menangani wabah pemerintah sampai meminta bantuan kepada rakyatnya dengan membuka rekening donasi. Tentu donasi ini tidaklah cukup maka alternatif yang paling kuat dilakukan pemerintah dengan berhutang kepada luar negeri.

Padahal sebenarnya banyak sekali dana-dana yang lain yang bisa dialihkan untuk penanganan wabah ini. Salah satu opsi yang di bisa dilakukan adalah dengan menggunakan dana pemindahan ibu kota. Tapi sekali lagi pemerintah enggan melakukan hal itu, justru mereka berencana menggunakan dana haji untuk penanganan wabah ini. Sebagaimana yang diusulkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra mengusulkan kepada Menteri Agama, Fachrul Razi agar mengalihkan dana ibadah Haji untuk membantu menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. (Suara.com 19/04/2020).

Wajah Buruk Kapitalisme

Fakta-fakta kebijakan yang diambil pemerintah ditengah wabah ini semakin memperlihatkan wajah buruk sistem kapitalisme yang sedang diterapkan di negeri ini. Negara semakin terlihat abai dengan keadaan rakyatnya. Tidak ada sama sekali upaya dari negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyatnya. Apalagi memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara tidak mau rugi dengan kebijakan lockdown yang pasti akan menyedot dana yang luar biasa besar. Karena dengan kebijakan lockdown pemerintah harus menjamin kebutuhan makan rakyat dan hewan ternak.

Pemerintah berdalih tidak ada lagi dana  pemerintah untuk menangani wabah ini. Padahal sebenarnya banyak sekali dana-dana yang lain yang bisa dialihkan untuk penanganan wabah ini. Salah satu opsi yang di bisa dilakukan adalah dengan menggunakan dana pemindahan ibu kota. Tapi sekali lagi pemerintah enggan melakukan hal itu.

Adanya wabah Corona ini harusnya semakin membuka mata kita semua bahwa hidup dalam sistem kapitalisme yang hanya akan menambah kesengsaraan bagi kita semua. Watak asli kapitalisme semakin nyata terlihat. Penerapan sistem inilah penyebab buruknya penanganan wabah. Ketika bertumpu pada capaian materialistis, maka negara setiap membuat kebijakan selalu berpikir untung rugi.

Langkah Islam Menangani Wabah

Gagalnya negara-negara kapitalis menangani wabah Covid-19 semakin menambah bukti bahwa format negara  yang rusak dan gagal. Tak layak lagi dipertahankan dengan hujah apapun. Hal ini berbeda jauh dengan Islam yang selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan.
Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna Islam juga memiliki cara-cara yang efektif dalam penanganan wabah penyakit yang melanda suatu negeri, diantaranya:

1. Dilakukan dengan cepat, tepat dan konsisten, Artinya pemerintah harus menyiapkan protokol dan menjalankan secara tegas. Memberi sanksi bagi yang melanggar, menyiapkan sumber daya ekonomi yang cukup, alat-alat medis yang cukup dll.

2. Ada dukungan dari masyarakat. Sehingga pemerintah bisa bersinergi dengan semua elemen yang ada di masyarakat. Masyarakat memberi saran dan masukan, pemerintah mau mendengar dan menjalankan.

3. Wilayah yang menjadi pusat penyakit harus diisolasi agar wabah tidak meluas. Namun isolasi tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga setempat. Khilafah memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dll), bahan untuk memperkuat imunitas tubuh (baik herbal maupun kimiawi), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dll), layanan pengurusan jenazah dll tersedia secara cukup. Sehingga warga di pusat penyakit bisa cepat sembuh.

4. Dana untuk mengatasi corona di Bagian Belanja Negara Baitulmal masuk dalam dua seksi. Pertama, Seksi Mashalih ad Daulah, khususnya Biro Mashalih ad Daulah. Kedua, Seksi Urusan Darurat/Bencana Alam (Ath Thawari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka.

Biaya yang dikeluarkan dari seksi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fai’ dan kharaj. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim (sumbangan sukarela atau pajak).

5. Rakyat menjalankan karena taat dan dengan kesadaran bahwa kebijakan tersebut  akan membawa kebaikan, dunia akhirat.

Kebijakan ini tak bisa dilakukan oleh sistem kapitalis saat ini, karena watak kapitalis yang yang berpikir materialis. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang merupakan kewajiban negara, tetap saja berpikir untung dan rugi. Kebijakan  pemerintah lockdown ataupun PSBB, jika tidak diikuti jaminan rakyat bisa memenuhi kebutuhannya maka kebijakan juga tidak efektif.

Kebijakan akan efektif hanya ketika  Islam diterapkan secara total, tidak hanya di ranah individu tapi diterapkan oleh pemerintah dalam segala kebijakannya termasuk dalam menangani wabah.

Contoh riil penanganan wabah sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab tatkala terjadi wabah Tha’un di Syam di masa kepemimpinannya pada tahun 17 atau 18 H (baca Badzl al-Ma’unkarya Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, hal.241-249) yakni dengan melakukan lockdown . Dimana daerah yang terkena wabah diisolasi. Penduduk di dalam wilayah itu tidak boleh keluar dan penduduk diluar tidak boleh masuk. Seluruh kebutuhan penduduk yang sedang diisolasi dipenuhi seluruhnya oleh negara. Demikianlah Islam sanggup menyelesaikan semua permasahan yang terjadi.

 Hanya negara Khilafah yang akan melahirkan sosok pemimpin yang tulus mengurus rakyatnya dalam menjalankan fungsi raa'iin (pengurus) dan junnah (pelindung/penjaga). Khilafah akan  menjamin penerapan syariat Islam kaffah yang menjadi jaminan terselesaikannya semua problem manusia, termasuk dalam penanganan wabah. Wallahu 'alam bish showwab.
 
Top