Kasus Perbudakan Terjadi, Negara Tak Bisa Sejahterakan Anak Negeri
Oleh: Yani Apipah, S. Pd
(Aktivis Muslimah Subang)

Kasus ABK adalah bagian dari fakta perbudakan modern yang menimpa rakyat karena tidak adanya perlindungan dan pembelaan negara terhadap hak-hak warga yang bekerja dengan pihak asing. Bahkan ketika kecaman internasional dating karena sikap tak manusiawi terhadap pekerja, pemerintah Indonesia justru menunjukkan pembelaan tehadap asing.
Terkuaknya Perbudakan ABK (Anak Buah Kapal) semakin memperlihatkan wajah buruk sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara.

Kisah miris dan tragis perbudakan ABK  dipublikasikan media Korea Selatan MBC melaporkan adanya sejumlah WNI yang bekerja sebagai ABK di sebuah kapal China Longxing 629, diperlakukan sangat buruk layaknya budak dan tanpa asuransi kesehatan.
Mereka dipekerjakan 18-30 jam, minim istirahat dan terpaksa harus minum air laut sulingan. Sedangkan para ABK dari China mendapat jatah minum air kemasan botol dari darat. Karena minum air laut sulingan, menyebabakan WNI ABK sakit  bahkan sampai meninggal dan jenazahnya dilarung ke lautan.

Sungguh ironi nasib anak negeri, karena desakan ekonomi dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri tidak tersedia akhirnya mencari nafkah di luar negeri menjadi pilihan, namun sayangnya mereka mendapat perlakukan layaknya seperti budak. Keamanan mereka tidak terjamin.

Baru-baru ini Kementerian Tenaga Kerja melalui Plt Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi mengatakan akan melarang ABK yang tidak memenuhi standar kompetensi untuk bekerja di luar negeri. Dugaan kekerasan dan penahahan gaji oleh kapal ikan berbendera Cina, Long Xin 629 pun menyeruak ke permukaan.

Data dari Migrant Care menunjukkan mereka menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, juga gaji yang ditahan, dalam kurun waktu delapan tahun belakangan. Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, M. Abdi Suhufan, menyebut konflik di kapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam hal ini setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan bidang laut seperti gambaran melaut, penggunaan alat pancing, jaring dan sebagainya. Selain itu kemampuan bahasa asing juga tak dibekali. Hal ini memicu kerentanan konflik di kapal. Bayangkan saja, melaut di kapal asing hanya berbekal KTP, ijazah, buku pelaut, dan paspor, tanpa kemampuan dasar tentu saja rentan terjadi eksploitasi tenaga buruh di laut. Merespons peristiwa ini, pemerintah akan memperketat aturan awak kapal yang bekerja di kapal asing. (bbcindonesia.com, 8/5/2020).

Yang jadi pertanyaan kenapa negara baru beraksi memperketat aturan sekarang? Kemana saja selama ini? Padahal kasus perbudakan buakan kali pertama terjadi. Perlindungan terhadap WNI yang bekerja sebagai ABK  harusnya dari dulu dilakukan, karena ini bagian dari tanggung jawab negara. Negara bukan malah lalai dan absen pembelaan terhadap rakyatnya. Karena negara bertanggung jawab meriayah(mengurusi) semua urusan rakyat, memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka.

Di dunia kapitalis, tidak asing kalau negara lepas tanggung jawab terhadap rakyat. Rakyat tidak lebih penting dibanding kepentingan para pemilik modal.  Buktinya tenaga kerja asing yang berasal dari negara yang bermodal besar atau investasi modal di Negeri ini diperlakukan istimewa sedangkan pekerja lokal banyak yang tidak punya pekerjaan atau banyak yang terkena PHK.

Lantas bagaimana dengan Islam? Islam memandang negara adalah junah(perisai), negara sebagai pemelihara yang mengatur urusan rakyatnya. Salah satunya negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan, atau memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan agar setiap warga negara yang memiliki kewajiban mencari nafkah dapat menunaikan tugasnya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, dan keluarga yang berada di bawah naungannya. Jika orang yang wajib bekerja sudah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak juga menemukan, maka tanggung jawab negara untuk menyediakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut :

“Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan menangani pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)

Islam juga sangat menentang adanya perbudakan manusia. Ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam berhasil menghapus sistem perbudakan, secara bertahap, hingga akhirnya lenyap. 
Islam memandang semua manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT. Ketakwaanlah yang menjadi pembedanya.
Sebagaimana Firman-Nya:

_Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13)_

Jadi, Islam tidak pernah membeda-bedakan seorang dilihat dari status sosialnya, kaya atau miskin, majikan dan pembantu semuanya sama saja.
Seorang majikan mesti menghormati pekerjanya (pembantunya) sebagaimana saudara. Tidak boleh diperlakukan semena-mena apalagi sampai dirampas hak-haknya. Manusia memiliki hak untuk merdeka dan menentukan jalan hidup sesuai pilihannya yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Kini sudah saatnya kita campakkan sistem kapitalisme rusak produk akal manusia dan kembali kepada sistem Islam untuk mengatur  seluruh aspek kehidupan. Karena hanya Islamlah satu-satunya aturan paripurna yang mampu menjamin kesejahteraan umat.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top