Mariyatul Qibtiyah, S. Pd (Member AMK) 

lenteranyahati.com--Anggota Komisi Agama DPR RI John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). John mencontohkan kasus IKEA Alam Sutera yang viral beberapa hari lalu. Dia mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang membiarkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung di tengah penerapan PSBB.
Politikus Partai Golkar itu berkata umat Islam tak masalah jika diminta beribadah di rumah. Namun menurutnya, pemerintah harus bersikap adil menerapkan kebijakan itu di sektor lain. (CNNIndonesia, 12/05/2020)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Beliau mempersoalkan sikap pemerintah yang tetap melarang masyarakat berkumpul di masjid. Anwar mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak tegas terhadap kerumunan yang terjadi di bandara.
Anwar menilai, kebijakan pemerintah mengenai pengecualian perjalanan transportasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ini sebagai sebuah ironi. Karena, kata Anwar, kebijakan ini bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang bersikeras ingin memutus rantai penyebaran virus corona.

Anwar mengakui pemerintah telah menjunjung tinggi fatwa MUI yang mengimbau umat untuk beribadah di rumah. Bahkan, imbauan ini masif dilakukan di beberapa masjid. Namun, ia heran karena tidak ada petugas yang melarang masyarakat berkumpul di ruang publik, seperti misalnya bandara. Inilah yang disebut Anwar sebagai ironi. (detikNews, 17/05/2020)

Ungkapan-ungkapan kekecewaan ini memang dapat dimaklumi. Di satu sisi, pemerintah menyatakan hendak memutus rantai corona. Namun, di sisi yang lain, pemerintah melonggarkan transportasi umum serta tempat perbelanjaan. Sedangkan beribadah di masjid tetap dilarang.

Padahal, saat bulan Ramadan seperti ini, kaum muslimin sangat merindukan melaksanakan ibadah di masjid. Misalnya melaksanakan salat Tarawih tadarus, serta melakukan iktikaf. Terlebih, pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Saat kaum muslimin berharap bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebab, seseorang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar akan mendapat pahala yang lebih baik dari beribadah selama seribu bulan.

Demikian pula dengan pelaksanaan salat Idulfitri. Salat yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali ini pun terancam tidak dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin. Semua itu dilakukan untuk membantu program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Namun, pengorbanan kaum muslimin itu seolah tidak ada gunanya. Sebab, pemerintah justru mengizinkan transportasi umum beroperasi kembali. Pasar serta pusat perbelanjaan juga kembali dibuka. Maka, masyarakat pun tumpah ruah di bandara, pasar tradisional, maupun pasar swalayan. Mereka tak lagi menjaga jarak. Bahkan, sebagian dari mereka tidak mengenakan masker. Seolah, mereka tidak lagi merasa khawatir atau takut akan tertular virus corona.

Meski demikian, pemerintah terkesan mengabaikan semua itu. Hal itu karena sejak awal pemerintah lebih memperhatikan aspek ekonomi dibandingkan keselamatan masyarakat. Maka, segala hal yang dipandang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan. Meskipun hal itu harus dibayar mahal dengan hilangnya nyawa ribuan rakyatnya.

Penerapan sistem ekonomi kapitalislah yang menjadi penyebabnya. Sistem yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, yang dikejar hanyalah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi itu dinilai akan naik, jika aktivitas ekonomi tetap berjalan. Karena itu, pemerintah memilih untuk menggiatkan kembali aktivitas ekonomi. Meskipun ada bahaya besar yang mengancam keselamatan rakyat sebagai akibat dari pilihan tersebut.

Namun, hal itu ternyata tidak berlaku pada rumah ibadah seperti masjid. Adanya relaksasi untuk kegiatan di masjid, masih sekadar wacana. Karena itu, aktivitas salat Tarawih, dan salat Idulfitri belum bisa dilaksanakan di masjid. Padahal, melakukan penyelenggaraan ibadah dengan protokol Covid-19, memungkinkan untuk dijalankan. Karena itu, ada kesan, seolah-olah pemerintah hanya memperhatikan masalah ekonomi, tapi menghambat ibadah umat Islam.

Kebijakanan seperti ini, tentu tidak akan diambil oleh penguasa yang menerapkan Islam. Dalam Islam, nyawa seorang manusia lebih berharga dibandingkan dengan dunia. Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai dan Turmudzi)

Karena itu, penguasa yang menerapkan Islam akan berusaha untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Namun, bukan berarti aspek ekonomi dikesampingkan. Sebab, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar. Karena itu, terpenuhinya semua kebutuhan itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pada saat yang sama, pemerintah juga tetap memperhatikan masalah ibadah. Sebab, beribadah merupakan salah satu kebutuhan naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Apalagi sebagai seorang muslim yang senantiasa menghubungkan setiap aktivitasnya dengan keimanan kepada Allah Swt. Tentu saja, semua itu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan rakyat. Dengan demikian, semua akan berjalan tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Karena itu, sudah saatnya kita kembali menerapkan Islam. Menerapkan kembali aturan yang pernah membawa kaum muslimin sebagai umat terbaik. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. serta para sahabat beliau. Agar kehidupan kita berjalan seimbang. Tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tapi juga aspek ibadah. Dengan demikian, dunia dan akhirat dapat diraih tanpa mengabaikan salah satunya.

Wallaahu a'lam bishshawaab.
 
Top