Oleh : Dewi Sartika

Sampai saat ini, Covid-19 belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan kasus penyebarannya semakin meningkat, virus yang berasal dari mikroba kecil ini memiliki dampak yang dahsyat bagi kehidupan masyarakat. Bukan hanya rakyat kecil,  tetapi hal ini dirasakan pula oleh para pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran.

Akibat lesunya sektor pariwisata dan menurunnya perekonomian masyarakat, hal ini sangat berpengaruh bagi pengelola hotel dan restoran, dikarenakan berkurangnya pengunjung yang datang untuk menginap di hotel. Kondisi ini pun berimbas pula pada nasib para karyawan, yang pada akhirnya pihak hotel merumahkan para karyawannya.

Dilansir oleh Kendari Pos (15/4/2020), Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tenggara mencatat, ribuan karyawan hotel dan restoran dirumahkan dan menjalani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak wabah virus corona baru atau Covid-19.

Sekretaris Umum PHRI Sulawesi Tenggara (Sultra) Eko Dwisasono di Kendari, Minggu (15/4) mengatakan, 1.116 orang pekerja industri perhotelan dan restoran dirumahkan sebagai dampak virus corona. "Merumahkan karyawan atau pun memutuskan hubungan kerja adalah pilihan pahit bagi manajemen hotel, tetapi terpaksa karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak mendukung," kata Eko.

Krisis yang melanda sektor industri perhotelan dan restoran, kata dia, harus diterima karena pandemik Covid-19 dirasakan di seluruh belahan dunia. "Kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, tetapi pemerintah sesuai tingkatan diharapkan mengambil langka-langka antisipasi sehubungan dengan ledakan pengangguran," katanya.

Potensi ledakan pengangguran akibat virus corona, menurut dia, memerlukan perhatian karena mengancam stabilitas negara.

"Kalau orang-orang sudah kesulitan ekonomi. Makan susah dan kemana-mana sulit, maka huru hara di depan mata. Inilah yang harus diantisipasi secara bersama-sama," katanya.

Dampak PHK Bagi Kehidupan

Dampak dari adanya wabah menjadikan ratusan ribu pekerja terseret gelombang pemecatan PHK, bahkan jumlahnya berpotensi melonjak hingga jutaan, dikarenakan alasan perekonomian, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Badai resesi terbayang di depan mata, meskipun pendemik tak diketahui kapan akan berlalu, organisasi buruh internasional melaporkan 81% pekerja global yang berjumlah 3,3 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. (Liputan6.com, 10/4/2020)

Dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tentunya akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, tidak terpenuhinya segala kebutuhan hidup, seperti minimnya kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tak hanya itu, PHK juga menimbulkan berbagai penyakit di masyarakat seperti stres, jantung bahkan sampai bunuh diri akibat tidak kuat menanggung beratnya beban hidup mereka. Meningkatnya angka kriminalitas, kondisi ekonomi yang terpuruk dan melemahnya pertumbuhan ekonomi di tengah pendemik menjadi  penyebab meningkatnya angka kriminalitas perampokan, pencurian dan lain lain, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan perut setelah di PHK, serta tidak adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dari negara mereka mengambil jalan pintas.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut larut tanpa adanya penyelesaian, bukan tidak mungkin akan menimbulkan penyakit sosial lainnya di tengah  masyarakat, yang akan menambah daftar panjang persoalan di negeri ini. Negara dalam hal ini harus mempersiapkan lapangan kerja atau paling tidak memberikan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan melakukan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Alih-alih menyelesaikan persoalan PHK yang dihadapi oleh rakyatnya, negara justru lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dari pada mengurusi rakyat yang terdampak PHK, ini terbukti dengan pemerintah mengalokasikan dana untuk pelatihan kartu pra kerja yang belum tentu efektif dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah bantuan  langsung yang dapat dirasakan untuk memenuhi hajat hidup mereka.

Dengan semakin peliknya persoalan akibat pendemik, ini membuktikan negara abai dan gagal dalam menjamin kesejahteraan, serta kebutuhan hidup rakyat di tengah gelombang PHK. Negara seharusnya datang serta merangkul mereka dengan memberi solusi serta berusaha semaksimal mungkin agar wabah segera berakhir . 

Di dalam Islam, seorang laki-laki yang sudah baligh terdapat kewajiban menafkahi keluarganya. Hanya saja, pada faktanya sekarang ini mencari pekerjaan justru semakin sulit dan lebih banyak lapangan pekerjaan yang disiapkan untuk wanita. Padahal dalam Islam wanita tidak wajib bekerja.

Dalam Islam, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara juga, diharuskan memberi jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan pokok kolektif masyarakat yakni kesehatan, keamanan, dan pendidikan.

Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan, agar setiap orang yang mampu bekerja memperoleh pekerjaan atau membantu memfasilitasi masyarakat agar bisa membuka usaha. Misal, tanah yang tidak dikelola selama 3 tahun akan diambil oleh negara dan kemudian negara menyerahkannya kepada pihak yang membutuhkan dan mau mengelolanya.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari-Muslim)

Sudah saatnya kita membuka mata dan bangkit dari keterpurukan akibat sistem yang rusak ini, dengan bersatu memperjuangkan tegaknya aturan yang berasal dari sang pencipta yang mengatur setiap sendi kehidupan serta dapat mensejahterakan kehidupan umat.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top