Oleh: Imas Sunengsih, SE
Aktivis Muslimah Sukabumi 

Kado pahit kembali di terima rakyat negeri ini, pasalnya kondisi yang serba sulit di tengah pandemi corona saat ini pemerintah justru menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Ini kenaikan yang kedua sepanjang semester pertama tahun 2020 Pada Januari-Maret 2020. Iuran BPJS Kesehatan naik berdasarkan Perpres No. 75 tahun 2019. Kenaikannya dua kali lipat dari semula dengan rincian iurannya adalah kelas 1 sebesar Rp 160.000, kelas 2 Rp 110.000, dan kelas 3 Rp 42.000.

Adanya kenaikan BPJS sebagai kado tahun baru itu pun digugat oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan KPCDI. Pemerintah kemudian menurunkan iuran BPJS pada Maret-Juni 2020. Artinya, berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2018,  kelas 1 Rp 80.000, kelas 2 Rp 51.000, dan kelas 3 Rp 25.500.

Terbaru, Juli-Desember 2020 berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, tarif BPJS naik lagi. Kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500). Sungguh kebijakan yang membuat rakyat semakin sulit.

Dilansir oleh detik.com (14/05/2020), BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa kenaikan iuran adalah aspirasi masyarakat. Ternyata masyarakat yang di maksud adalah para anggota DPR, yang menyebut dirinya wakil rakyat. BPJS Kesehatan sudah merasa memenuhi aspirasi anggota dewan, tidak menaikkan iuran kelas 3. Apakah peserta iuran BPJS kelas 1 dan 2 bahkan kelas 3 sekalipun, mampu membayar iuran BPJS di tengah krisis ekonomi saat ini.

Akhirnya, BPJS Kesehatan mengaku memiliki utang jatuh tempo hingga Rp4,4 triliun terhadap rumah sakit pada 13 Mei 2020. Selain itu, BPJS juga mengidap utang yang belum jatuh tempo senilai Rp1,03 triliun, sedangkan utang yang telah dibayarkan senilai Rp192,5 triliun dengan outstanding klaim sebesar Rp6,2 triliun (suaraislam.id, 14/05/2020).

Utang dan pendanaan yang defisit akan senantiasa menggerogoti BPJS Kesehatan. Pendanaan kesehatan bukanlah sesuatu yang murah, BPJS takkan mampu. Apalagi di sistem Kapitalisme yang penuh dengan manipulasi ini. Mafia impor alat kesehatan dan obat-obatan, gaji direksi yang besar, dan sistem perasuransian yang diadopsi oleh BPJS, memperberat kerja BPJS.

Akibatnya, menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari rendahnya klaim biaya perawatan dan tindakan hingga honor nakes dan operasional rumah sakit yang jauh dari standar. Ini terjadi semenjak sistem kesehatan diserahkan kepada pihak ketiga, BPJS.

Dalam sistem Kapitalisme negara berlepas tangan dari mengurusi rakyatnya. Ditunjuklah pihak swasta yang mengelola sektor publik. Profit oriented menjadi platform dalam penyelenggaran publik yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni BPJS. Sejak awal pendiriannya diharapkan mendapatkan profit sehingga pemerintah bisa berlepas tangan.

Mensubsidi 150 juta rakyat terlalu besar bagi pemerintah Kapitalisme yang pemasukan terbesar  negara hanya dari pajak. Apalagi diminta menjamin kesehatan seluruh rakyat, jelas tidak akan mampu itu terlihat jelas ketika wabah corona melanda.

Selama masih mengadopsi sistem Kapitalis maka turun naik  BPJS akan terus terjadi.  Ketidakkreatifan penguasa mencari sumber pemasukan negara dari sektor lain. Jika di lihat Indonesia sangat kaya raya dari laut, hutan, emas, barang tambang dan masih banyak yang lainnya.Tetapi sayang itu semua diserahkan pengelolaan bahkan di jual dan di kuasai oleh pihak pengusaha individu atau korporasi baik asing, aseng, ataupun pribumi. Yang dilakukan penguasa hanya mengambil pajaknya yang tak sampai 10% dari hasil SDA yang dikeruk.

Dalam Islam jaminan kesehatan merupakan kewajiban negara, di mana itu merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Dimana sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan manusiawi bisa didapatkan oleh seluruh warga negara.

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”

Keberhasilan peradaban Islam disandarkan pada kepemimpinan yang memiliki paradigma penyelenggaraan kesehatan yang benar. Bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Demikian pesan Nabi saw.

Negara Islam menyediakan kesehatan secara gratis itu merupakan sesuatu yang pasti dan terbukti dalam sejarah. Sumber dana akan di dapatkan dari zakat di peruntukan untuk  delapan asnaf. Kedua, pemasukan negara dari (fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat). Ketiga, pemasukan dari harta milik umum seperti hutan dan SDA yang dikelola negara untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan fasilitas publik seperti kesehatan. Jika dari ketiga pos tadi tidak mencukupi, baru negara boleh memungut pajak hanya kepada laki-laki dewasa yang kaya.

Sudah saat nya kita kembali kepada sistem Islam yang berasal dari Allah Swt. Sistem yang akan memanusiakan manusia sekaligus mensejahterakan. Sebagimana  Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96:

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Wallahu a'lam.
 
Top