Oleh : Yanik Inaku
(Komunitas Setajam Pena)

Kasus penambahan pasien positif Covid-19 kian hari kian meningkat tinggi. Seiring berjalannya pelonggaran kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat semakin tidak mengindahkan lagi protokol kesehatan. Kebijakan yang mencla-mencle membuat masyarakat semakin bingung. Hingga tenaga kesehatan pun menyampaikan kekecewaannya, karena sebagai garda terdepan upaya yang dilakukan seakan-akan sia-sia, sampai muncul tagar #IndonesiaTerserah.

Sebelumnya, di tengah pandemi telah mencuat kebijakan pemerintah  untuk menaikkan BPJS. Hal ini pula telah membuat sakit hati rakyat. Bagaimana tidak, di saat ini situasi dan kondisi semua orang lagi susah akibat Covid-19, janganlah ditambah susah lagi dengan menaikkan iuran BPJS. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan lagi iuran kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 telah menjadi sorotan publik. Maklum, kebijakan ini diambil tidak lama setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi per Januari lalu tak memiliki kekuatan hukum. Setelah itu, pemerintah pernah mengungkapkan bakal menghormati putusan MA. Ternyata janji penghormatan atas putusan MA tersebut hanya dilakukan selama 3 bulan saja. Melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Jokowi memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap mulai Juli mendatang. Kebijakan menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah wabah kali ini membuktikan pemerintah lebih mengutamakan kekuasaan dan menegaskan ketidakpeduliannya terhadap kondisi rakyat.

Pada saat ini masyarakat tengah kesulitan di tengah wabah Corona. Dengan kenaikan BPJS tentu semakin menzalimi rakyat. Pasalnya, kenaikan ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang terseok pandemi Covid-19, dan berdampak terhadap perekonomian mereka. Kondisi sedang sulit, pemerintah malah memberikan kabar buruk. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc. menyatakan, bahwa kebijakan ini melukai hati masyarakat. Di tengah wabah Corona seperti sekarang, banyak masyarakat mengalami kesusahan di bidang ekonomi serta PHK terjadi di mana-mana. (serambinews.com, 18/052020)

Begitu pula seperti dilansir oleh tribunmataram.com (15/05/2020), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono/AHY turut menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang bersikukuh tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang berkualitas dan gratis. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang dan kondisi ekonomi buruk. Dengan kebijakan ini membuat akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi sulit. Belum lagi tambah dengan dibebani iuran BPJS yang semakin membebani. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Menjadi seorang pemimpin, seharusnya setiap kebijakan yang dibuat lebih mementingkan kepentingan rakyatnya. Karena seorang pemimpin adalah ibarat perisai bagi rakyat yang tugasnya mengurusi urusan umat dan mengayomi mereka. Tidak seperti sekarang yang hanya mementingkan kepentingan segolongan elit saja, dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat tapi menzalimi mereka.

Hal ini tentu berbeda dengan pemerintah Islam. Dalam Islam kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat harus tersedia. Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh  rakyat secara gratis, sehingga tidak membebani rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan terhadap rakyatnya. Sabda Rasulullah saw. : “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad)

Dalam riwayat lain saat Umar bin al- Khaththab ra menjadi khalifah, beliau menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al- Hakim). Hal ini menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya. Pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya. Namun ini semua, hanya bisa terwujud ketika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh, dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top