Oleh: Sofia Ariyani, S.S
Muslimah Pegiat Opini dan Member Akademi Menulis Kreatif


5 bulan sudah wabah Covid-19 melanda banyak negara. Bermula dari Wuhan-China, Italia, Amerika, hingga Indonesia. Hampir seluruhnya dibuat angkat tangan oleh makhluk tak kasat mata, virus corona. Bahkan negara adidaya dibuat tumbang, apatah lagi negara berkembang seperti Indonesia. Aspek ekonomi utamanya yang dihantam.

Apalagi sejak pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejumlah perusahaan merumahkan karyawannya. Hal ini membuat angka pengangguran semakin tinggi, jurang kemiskinan pun semakin melebar.

Melihat kondisi ini negara berinisiasi untuk menurunkan bantuan sosial kepada rakyat terdampak pandemi corona. Namun sayang, negara tampak setengah hati menjadi malaikat penolong. Pasalnya, untuk menurunkan bantuan sosial rakyat dibebani persyaratan yang sulit dan rumit.

Dilansir oleh detiknews.com (26/04/2020), Sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. Begini penjelasan Sehan Landjar.

Sehan membenarkan video tersebut. Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.

"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menangani  kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).

Ditambah pula rakyat penerima bantuan sosial tidak boleh menerima bantuan dari kementrian lain. Belum lagi bantuan sosial ini justru tak tepat sasaran.

Seperti yang dilansir oleh  vivanews.com (24/04/2020), Misalnya saja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansos. Karena hal ini, Pemprov DKI Jakarta dianggap asal dalam menyalurkan bansos.

Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur,  Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa yang tumpang tindih. Lalu, masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah dapat bantuan lebih.

Lebih lanjut, viral video 25 detik yang menunjukkan dua anak yatim piatu di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan. Pemkab Muara Enim pun mengklaim pemerintah daerah sama sekali tak menutup mata, tapi sejak 2015 rutin memberi bantuan.

Betapa rumit dan sulitnya rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari ini. Karut-marutnya kondisi ekonomi berkelindan dengan kusutnya birokrasi menambah panjang penderitaan rakyat miskin di bawah sistem bernama demokrasi. 

Hal ini memperjelas buruknya perlakuan rezim terhadap rakyat. Mulai dari persoalan klasik validasi data hingga prasyarat berbelit membuat rakyat miskin yang justru tidak menerima bantuan.

Berbelitnya birokrasi buah dari penerapan sistem yang tak mau rugi. Negara selalu menghitung untung rugi kepada rakyat, tapi kepada pengusaha tak ambil pusing, yang penting negara diuntungkan. Sistem kapitalisme membuat manusia kehilangan naluri saling tolong menolong. Yang ada hanya manfaat semata. Jika ada manfaat maka akan diambil, tak ada manfaat ditinggalkan.

Islam hadir menjadi solusi bagi kehidupan manusia. Tak sekadar mengatur ranah ukhrawi, ranah duniawi pun diaturnya. Pun sebagai ideologi yang detil mengatasi segala persoalan hidup. Mengatur mulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Apalagi mengurusi urusan perut rakyat adalah kewajiban negara. Negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyatnya. Negara akan menjamin segala kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

أَلاَ كُلُكُمْ رَاع، وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya.” (HR.  Al-Bukhâri dan Muslim)

Berdasarkan syariat Allah negara akan memperhatikan setiap kebijakannya untuk kemaslahatan rakyat. Pemenuhan kebutuhan pokok misalnya. Maka negara dengan sigap dan segera dalam mendistribusikannya hingga ke tangan rakyat tanpa ada persyaratan apapun. Apalagi dalam kondisi-kondisi abnormal seperti dilanda wabah, atau musibah lainnya.

Sebagaimana kisah masyhur Umar bin Khattab yang kala itu menjabat pemimpin negara Khilafah Islam. Umar berpatroli di tiap malam mencari tahu apakah ada rakyatnya yang kelaparan. Ketika didapati ada rakyatnya yang kelaparan, Umar segera ke gudang logistik untuk mengambil sejumlah bahan makanan dan memikulnya sendiri hingga ke tangan rakyatnya.

Dan dalam hadis, Rasulullah saw. pernah berdoa, “Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR Muslim)

Setiap tindakan Umar tak luput dari hukum syara (syariat Allah Swt.). Hal ini yang melahirkan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya. Inilah pemimpin yang lahir di atas sistem paripurna, ideologi Islam. Sistem yang mengatur keberlangsungan hidup seluruh manusia juga alam. Bukan mengatur keberlangsungan hidup segelintir manusia. Sistem dan seperangkat aturan yang berasal dari Sang Pencipta akan menyelamatkan seluruh makhluk, syariah dan khilafah. Tidak sebagaimana sistem rusak hari ini yang menyengsarakan seluruh makhluk hidup, kapitalisme beserta turunannya.

Wallahu 'alam bishshawab.
 
Top