Oleh : Surfida
(Praktisi Pendidikan) 

Di tengah pandemik saat ini, banyak rakyat yang mengalami kesulitan, sehingga membutuhkan bantuan dari penguasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi sejak muncul kebijakan Stay at Home, Work From Home, kemudian disusul peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), semakin membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama para pekerja harian, dimana mereka mendapatkan uang saat bekerja saja. Di saat seperti inilah peran penguasa sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat agar tidak mengalami kelaparan sampai menyebabkan rakyat kehilangan nyawa.

Sayangnya, penguasa memanfaatkan kondisi pandemik ini sebagai momen untuk memperbaiki citra mereka di tengah-tengah masyarakat. Akan Tetapi, usaha penguasa memperbaiki citra buruk mereka justru berbuah pahit. Masyarakat justru semakin kecewa dengan pelayanan penguasa yang terkesan lamban dan tidak mementingkan kebutuhan rakyat. Seperti yg terjadi baru-baru ini, bantuan sosial dari penguasa tersendat karena tas berlogo penguasa belum keluar. Sebagaimana dilansir oleh merdeka.com, 29/04/2020, Mensos akui bansos sempat tersendat karena tunggu tas bantuan presiden. Begitu juga bantuan sosial yang beredar di Klaten. Bupati Klaten, Sri Mulyani, fotonya terpampang dalam paket bantuan hand sanitizer, beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Sri. (cnnindonesia.com, 29/04/2020)

Hal ini membuktikan, bahwa penguasa saat menangani wabah pun tidak lepas dari pencitraan hanya demi kedudukan semata. Tindakan tersebut menunjukkan, bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme tidak ikhlas dalam membantu rakyat, malah seolah peduli dan simpati ketika berada di depan kamera agar menjadi bukti kinerja dan kepedulian mereka dalam melayani masyarakat. Apalagi dana yang digunakan untuk membeli bantuan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat. Sungguh bukanlah tindakan yang terpuji, jika bantuan yang asalnya pun dari uang rakyat tersebut harus berlogokan wajah oknum penguasa.

Selama ini, penguasa berupaya agar tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah karena anggaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat tak dapat mencukupi. Alih-alih menghemat angggaran, tanpa sadar kegiatan mencetak tas dan menyablon karung bantuan yang berwajahkan oknum penguasa sudah jelas termasuk pemborosan. Karena dana yang dikeluarkan untuk mencetak tas atau menyablon karung-karung beras itu sangatlah tinggi. Hal ini bisa membuktikan, bahwa penguasa lebih mementingkan diri mereka dibandingkan dengan kemaslahatan seluruh masyarakat negeri ini.

Sungguh hal yang wajar dalam sistem demokrasi saat ini, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh para politisi untuk mengharumkan nama mereka di tengah masyarakat demi mengokohkan kursi yang mereka duduki saat ini. Mereka tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya asalkan keinginannya tercapai. Apalagi penguasa tersebut sudah minim kepercayaan dari rakyatnya, sehingga hanya dengan cara seperti itu untuk membangun kembali kepercayaan dari rakyat. 

Padahal, begitu banyak penguasa berkoar-koar di media untuk segera membagikan bantuan kepada masyarakat, akan tetapi realisasi tak kunjung pasti. Seperti yang diungkapkan oleh Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, Ia menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi. Dia berpendapat, pencitraan lewat bansos dilakukan karena penguasa tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh sang kepala daerah atau kepala negara. "Kesan yang muncul jadi kontraproduktif, bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik," kata Trubus kepada cnnindonesia.com, Rabu (29/4). Selain itu, Trubus menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini, "Cobalah pemerintah berpikir ini charity, sedekah, dimana dia tidak untuk mencari panggung politik, atau pencitraan, atau apa. Bertanggungjawablah kepada publik," ucapnya.

Begitulah, karena dalam sistem demokrasi ini persaingan begitu kuat dan kursi parlemen sangat mahal harganya, sehingga harus dicicil mulai dari sekarang, agar nantinya mampu meraih suara terbanyak. Sehingga setiap masalah ataupun bencana yang terjadi di tengah masyarakat dijadikan sebagai kesempatan emas memperbaiki citra mereka dan membangun kepercayaan masyarakat yang sudah hancur.

Hal ini berbeda sekali dalam sistem Islam. Islam hadir bukan hanya sekadar mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Salah satunya mengatur hubungan pemimpin dengan umatnya, bagaimana seorang pemimpin melakukan pengelolaan negara dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Dalam sistem Islam, pemimpin akan berusaha melindungi rakyatnya baik itu urusan keimanan maupun melindungi jiwa dan harta masyarakat. Karena pemimpin dalam Islam yakin bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabannya saat di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Imam (waliyul amri) yang memerintah manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang rakyatnya." (HR. Al-Bukhâri dan Muslim)

Oleh karena itu, pemimpin Islam saat memberikan bantuan tidak perlu logo yang ditempel di tas-tas atau di karung-karung bantuan tersebut. Karena ia hanya mengharapkan Ridha Sang Pencipta, bukan sanjungan dan pujian dari manusia. Bahkan pemimpin tersebut ikut merasakan penderitaan umatnya, dengan memakan makanan yang sama dengan makanan yg dimakan rakyatnya. Misalnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab.

Pada masa paceklik dan kelaparan, Umar hanya makan cuka dan minyak sehingga kulitnya berubah menjadi hitam. Umar berkata: "Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan." Hal ini beda sekali dengan pemimpin saat ini, saat wabah masih menyerang negara ini dan rakyat butuh bantuan, penguasa malah mempolitisasi bansos. Selain itu, Khalifah Umar juga segera membagi-bagikan makanan dan uang dari baitul mâl hingga gudang makanan dan baitul mal kosong total. Kemudian beliau mengirimkan surat kepada dua gubernur untuk memberikan bantuan kepada wilayah yang sedang mengalami paceklik dan kelaparan. Bantuan pun datang hingga terpenuhi kebutuhan rakyat dan terbebas dari kelaparan.

Begitulah gambaran ketika aturan Islam diterapkan oleh negara. Para pemimpin ikhlas membantu, pemimpin hanya mengharap balasan dari Allah Swt. Sungguh, ketika seluruh penduduk negeri beriman, Allah akan melimpahkan berkah-Nya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. al-A'raf ayat 96, yang artinya, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." 

Namun, semua itu akan terlaksana jika aturan Islam juga diterapkan secara menyeluruh di semua lini kehidupan oleh negara.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top