Oleh: Mulyaningsih, S. Pt
(Pemerhati Masalah Anak, Remaja, dan Keluarga, Member AMK)


Dunia masih saja berkutat seputar pandemi Corona yang hampir menyerang seluruh negara di dunia. Begitu pula dengan negeri ini. Masih berjibaku dengan riuhnya kebijakan terkait masa pandemi ini. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengusulkan untuk mencetak uang tambahan bagi negeri ini, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan lain sebagainya. 

Pandemi ini membuat tatanan kehidupan manusia berubah drastis. Segala sektor telah diterjang olehnya. Mulai dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Utamanya bahwa Covid-19 telah mengubah ekonomi masyarakat. Para pekerja banyak yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal yang berdampak pada angka pengangguran makin meluas. Tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sehingga krisis pangan dan kelaparan telah menanti di depan mata.

Berbagai kebijakan akhirnya di keluarkan. Dalam hal ini pemerintah membuat program jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk menekan dampak Covid-19 pada masyarakat. Terutama menekan dari sisi ekonomi masyarakat. Salah satu programnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar 10 juta keluarga. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan dengan besaran Rp.600.000,00 per keluarga. Namun, pada faktanya BLT tersebut menuai polemik di masyarakat. Mulai dari pendataan serta gandanya data penerima BLT. Kemudian ditambah tidak tepat sasaran menjadi hal yang nyata.

Secara umum, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa masyarakat desa yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan. Untuk mendapat bantuan ini ada dua syarat utama. Pertama, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. (cnnindonesia.com, 1/5/2020).

Bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat dalam menangani pandemi Corona atau COVID-19 menjadi sorotan. Pemantiknya, program arahan Presiden Joko Widodo itu sempat terlambat diterima warga karena hal sepele, yakni masalah kemasan atau kantong bertuliskan “Bantuan Presiden” habis. Menteri Sosial Juliari Batubara membenarkan kabar tersebut. Politikus PDIP ini mengaku stok jumlah kemasan yang kurang menjadi penyebab bantuan terhambat dikirim ke masyarakat yang menjadi target bansos Covid-19.



Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Daulay mempertanyakan alasan bantuan sosial COVID-19 pemerintah pusat harus dengan label “Bantuan Presiden.” Menurut dia, bantuan tersebut berasal dari uang rakyat sehingga tidak harus menggunakan “kata presiden.” (tirto.id, 1/05/2020)


Gambaran tersebut mengjndikasikan beberapa hal, yaitu terlihat bahwa pemberian bantuan setengah hati. Hal tersebut tampak dari lambannya penyaluran bansos kepada masyarakat. Ditambah lagi masyarakat harus menunggu karena kantong "Bantuan Presiden" belum selesai dibuat. Dari sini telah tampak bahwa pemerintah tidak serius untuk menjalankan programnya.

Di sisi lain, bansos tersebut erat kaitannya dengan politisasi terhadap program tersebut. Padahal pada faktanya uang yang dikeluarkan dalam program bansos berasal dari APBN yang notabenenya berasal dari rakyat juga. Lantas mengapa harus ada labelisasi pada program tersebut, seolah-olah bansos yang disalurkan berasal dari presiden? Hal itu disinyalir ada kaitannyaujntuk pencitraan di tengah pandemi sekarang ini.

Pandangan Islam

Hal ini tergambar dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ia berkata pada suatu malam di waktu sahur saya mendengar ia (Khalifah Umar) berdoa “Ya Allah, janganlah Kau binasakan Umat Muhammad saat aku menjadi pemimpin mereka”.

Hadist di atas benar-benar membuat kita takjub terhadap sosok pemimpin. Ia begitu peduli dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana yang pernah tercatat dalam kegemilangan ketika Islam diterapkan dalam kehidupan manusia. Adalah sebuah institusi yang mampu menghadirkan perisai bagi ummat. Khilafah, itulah institusi yang mampu menghadirkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya tanpa tebang pilih. Baik sedang dilanda sebuah musibah ataupun tidak. Karena pemimpin yang terbentuk akan menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaannya sebagai bekal ia memimpin. Aqidah Islam menjadi sandaran dan tempat bertanya ketika ada permasalahan yang muncul. Begitpula dengan skala prioritas, menjadi hal utama dalam sistem ini, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika ada wabah pandemi seperti sekarang ini, maka negara harus bersikap cepat, tepat, tanggap, dan serius. Tentunya sembari terus meningkatkan keimanan rakyatnya, bahwa ini adalah qadha Allah Swt. 

Dalam Islam, sebuah sistem aturan hidup yang sangat lengkap dan sempurna. Semua lini kehidupan manusia Islam punya aturannya, begitu juga di tengah pandemi seperti sekarang ini. Menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Negara tidak mempersulit mekanisme penerimaannya dan akan melakukan pendataan yang rinci dari tingkat desa hingga provinsi. Hal itu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Bantuan sosial yang diberikan juga berupa kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Dapat berupa uang tunai, sembako, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Negara juga benar-benar serius melakukan pengawasan terhadap distribusi penerima bantuan.

Dalam sejarah penerapan Islam pernah merasakan hal yang sama. Merasakan pandemi di saat kepemimpinan Khalifah Umar ra. Sebagaimana diceritakan dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab, diceritakan bahwa Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan. Namun, ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi maka beliau segera mengirim surat untuk meminta bantuan kepada para gubernur yang berada di wilayah atau daerah bagian kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan. Berbagai kiriman bantuan pun akhirnya datang dari berbagai penjuru wilayah Khilafah, seperti Mesir, Syam, Irak, dan Persia.

Salah satunya dari Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.

Namun, hal yang begitu sulit untuk melakukan hal tersebut. Karena pada faktanya negeri-negeri Muslim saat ini terpisah oleh masalah teritorial  belaka. Kita tersibuk kan  oleh perbatasan wilayah yang membuat jarak pemisah nyata diantara kaum Muslim. Ditambah lagi dengan sistem yang diterapkan  sekarang adalah kapitalis berbalut sekuler akhirnya membuat masalah-masalah yang ada sekarang menjadi lebih sukar untuk diselesaikan. Sistem sekarang tentunya tidak benar-benar untuk meriayah orang-orang yang dipimpinnya kemudian kepentingan rakyat di bawah kepentingan para kapitalis (Borjuis).

Dalam sistem ekonomi Islam, maka negara  akan mempunyai otoritas terhadap berbagai sumber kekayaan alam untuk mengurus dan membagikan kepada rakyatnya. Negara akan menerapkan ketetapan Allah Swt. bahwa kekayaan alam yang ada milik umat dan berkewajiban untuk mengelolanya. Kemudian manfaat yang dihasilkan akan diserankan kepada ummat.

Dari sanalah akhirnya negara mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada ummat. Bahkan mampu menyelesaikan persoalan seperti sekarang ini. Memasok berbagai kebutuhan yang diperlukan baik bagi para medis ataupun rakyat.

Pemimpin dalam Islam sangat sadar akan tanggung jawabnya dan bahwasanya segala kebijakan yang diambilnya akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Pemimpin seperti Khalifah Umar ra. hanya dapat diperoleh dalam sistem yang bersandar pada ketaatan pada Allah. Amat berbeda sekali dengan gaya kepempinan yang tertuang dalam sistem kapigalis sekiler ini. Jabatan dan kekuasaan menjadi prioritas utama sementara masalah rakyat disingkirkan. Sehingga realitasnya bisa kita rasakan sekarang, apalagi saat ini negeri masih dilanda pandemi. Kembali, rakyat harus menelan pil pahit di saat sistemnyang diteralkan bukan berasal dark Islam.

Begitu rindunya akan sebuah sistem yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia, yaitu khilafah. Nyawa rakyat menjadi hal utama yang diperhatikan. Semoga kita akan merasakannya. Tentunya seluruh kaum muslim harus berjuang agar sistem tersebut segera hadir di tengah-tengah kita. 
Wallahu a'lam. []
 
Top