Oleh : Nur Syamsiah Tahir
Praktisi Pendidikan, Pegiat Literasi dan Member AMK

Lama tidak jumpa denganmu
Hati ini sungguh sangat rindu
Kepadamu,  hai murid-muridku
Kapankah bertemu ?

Libur ini terlalu panjang
Hingga di rumahku merasa bosan
Ingin berangkat ke sekolahan
Bersama kalian

Corona….
Segeralah pergi dari bumi ini
Kami ingin belajar seperti dulu lagi
Belajar bersama
Hingga tak terasa waktu pulang telah tiba

Di  atas adalah sebagian lirik lagu yang diciptakan oleh salah satu guru Non PNS sebagai ungkapan kerinduannya untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar bersama siswa di sekolah. Hal ini adalah sesuatu yang wajar karena kegiatan belajar dan mengajar memang sudah dilaksanakan dari rumah selama 3 bulan. Sejak Covid-19 mewabah di seantero negeri, sebagian besar daerah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga kini. 

Bak gayung bersambut, luapan pikiran dan perasaan yang ditorehkan dalam lirik lagu di atas senada dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud berencana membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020.

"Kita merencanakan membuka sekolah mulai awal tahun pelajaran baru, sekitar pertengahan Juli," ujar Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (9/5). Namun Hamid menegaskan rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah Corona.

Di tempat lain sebagaimana dilansir oleh CNNIndonesia.com pada hari Sabtu, 9/5/2020 Federasi Serikat Guru Indonesia khawatir siswa dan guru menjadi korban wabah Covid-19 atau, Sabtu virus Corona  jika rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan Corona.

"Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi datanya harus betul-betul tepat, mana daerahyang hijau, kuning, merah," tuturnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, ( 9/5/2020).

Ia menjelaskan pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan data kasus dan penyebaran Corona di setiap daerah. Jangan sampai, lanjutnya, ketika siswa dan guru kembali beraktivitas ternyata wilayah tersebut dalam pengawasan. Menurut Satriwan ini bisa saja terjadi mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda. Belum lagi berkaca pada komunikasi tak sinkron antar pemerintah pusat dan pemda belakangan. Lebih lanjut ia pun menilai ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan Kemdikbud terkait pembukaan sekolah. Misalnya mengatur teknis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Satriwan mengingatkan tahun ajaran baru tak mungkin terlaksana tanpa adanya PPDB. Dan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sekolah kerap menerima antrian orang tua siswa baru meskipun pendaftaran dilakukan daring. Kemdikbud juga mesti memperhatikan infrastruktur pendukung penanganan corona di sekolah. Artinya sebelum sekolah dibuka, perlengkapan seperti sabun cuci, hand sanitizer dan masker harus disiapkan. Menurutnya sekolah bahkan perlu memiliki alat pelindung diri (APD) di tiap Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Ini untuk memastikan petugas UKS terlindungi ketika ada kasus gejala Corona  pada siswa atau guru.

Sedangkan fakta di lapangan menyebutkan DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia dengan 5.190 kasus. Jawa Barat berada di urutan ketiga. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak dengan 1.502 kasus. (CNNIndonesia.com, 11/5/2020)

Maka dengan merujuk pada fakta tersebut, rencana pembukaan sekolah membutuhkan pengkajian ulang yang mendalam. Jadi, bukan untuk meluapkan kerinduan dalam melaksanakan kewajiban belajar dan mengajar di sekolah dengan bertatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Bukan pula semata-mata sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi krisis sosial dan ekonomi. Dengan dibukanya sekolah, ada manfaat  para siswa dan praktisi pendidikan membutuhkan transportasi, baik transportasi umum maupun pribadi. Selanjutnya , warung dan kantin sekolah pasti ramai dikunjungi siswa dan warga sekolah,  sehingga bergeliat pada ekonomi  lokal.

Proses belajar mengajar jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa komputer, HP android dan internet memang bisa terlaksana. Akan tetapi di balik kecanggihan pasti ada kelemahan ataupun keterbatasan. Di antaranya bagi siswa dalam kategori tidak mampu, jangankan untuk membeli kuota internet, HP android saja mungkin masih ada yang belum memilikinya. Sedangkan bagi siswa yang memiliki HP android, tak jarang buruknya sinyal menjadi kendala ketika berlangsungnya pembelajaran tersebut. Apalagi saat listrik padam, koneksivitas pun tak akan terjadi, maka pembelajaran juga takkan bisa berlangsung. 

Dengan mencermati kondisi pembelajaran jarak jauh, konsekuensinya serta hambatan-hambatannya maka perlu adanya pengkajian ulang oleh pemerintah. Apalagi menghadapi tahun ajaran baru nanti. Di sisi lain tentang virus Corona harus diiringi pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi. 

Namun faktanya, untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi (melalui tes masal dan PCR) saja belum dilakukan. Dan alasan kekurangan alat selalu mengemuka. Ditambah lagi oleh kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang disuguhkan kepada rakyat, seperti adanya aroma politisasi bantuan sosial masyarakat dampak Covid-19, pembebasan narapidana yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas, dan mempercepat pengesahan UU Omnibus Law di tengah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran merupakan buah dari tatanan kehidupan yang kapitalistik.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan dan ciri-ciri perbuatan dari rezim Ruwaibidhah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: 

» سَيَأْتِيَ عَلَى الناَّسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [رواه الحاكم في المستدرك، ج 5/465]

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).

Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, tidak bermutu, fasik, dan hina. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, bukan pula orang yang menggengamnya dengan jujur, tetapi mereka adalah para pembohong yang pandai mengklaim. Bagi orang yang mempunyai kepekaan dan nurani, tentu tidak sulit mengetahui kondisi mereka. Meski mereka mengklaim membela dan menolong kebenaran. Kadang mereka tampak berilmu dan benar, namun mereka menjual agama mereka untuk secuil dunia. Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan dan sistem kufur. Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Akibatnya, halal dan haram, makruf dan mungkar menjadi kabur di mata umat. Inilah makna “Ruwaibidhah” yang dimaksud oleh hadits di atas. (MuslimahNews.com, 20/9/2019)

Sesungguhnya masalah wabah pernah terjadi di masa Khalifah Umar Bin Khaththab. Dalam menangani masalah wabah, Khalifah Umar tidak berhenti hanya menyerahkannya pada takdir Allah saja, akan tetapi justru bersegera terikat kepada ketentuan syariat yang telah dicontohkan oleh qudwah hasanah baginda Rasulullah Saw. Kebijakan yang diambil khalifah bukan semata mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya, tetapi disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Saw. Sebagai buktinya adalah kegembiraan Khalifah Umar dan rasa syukurnya atas pernyataan Abdurrahman bin ‘Auf yang menegaskan bahwa keputusan Umar sudah sesuai dengan ketetapan Rasulullah Saw.

Ibnu Hajar menceritakan kisah ini di dalam Fathu al-Bârî bahwa Umar ra. keluar ke Syam, ketika tiba di Syargh, sampai kepadanya bahwa wabah terjadi di Syam. Lalu Abdurrahman bin ‘Awf memberitahunya bahwa Rasulullah Saw bersabda,

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.”

Sinergi antara negara sebagai pelaksana hukum syara yang dipimpin oleh pemimpin yang berkarakter mulia dengan masyarakat yang melakukan amar makruf nahi mungkar yang ditopang oleh ketakwaan individu rakyat. Kunci kesuksesan pertama adalah aturan yang diberlakukan hanya yang berasal dari Allah Swt., karenanya penerapan hukum syara merupakan sebuah keniscayaan. Sedangkan pilar utamanya adalah negara yang siap sebagai institusi pelaksana syariah secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan wabah. Negara hadir sebagai penanggung jawab urusan umat. Negara senantiasa ada dan terdepan dalam setiap keadaan. Negara tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain. 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”

Sejatinya memang negara mesti memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat, sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib mereka. Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara.

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Seperti itulah fakta nyata yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar. Beliau rela membatalkan kunjungan resminya ke Syam dan memutuskan kembali ke Madinah guna menghindarkan paparan wabah yang sedang merajalela di negeri itu menyebar kepada penduduk di tempat lain. Pilihan ini tentu saja akan memilki risiko sehingga sebagian sahabat Muhajirin sempat mengingatkannya, “Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja.”

Namun beliau tetap yakin dengan langkah yang telah ditetapkannya. Nyawa dan keselamatan rakyat menjadi pertimbangan utama dibandingkan urusan lainnya. Di bawah ri’ayah pemerintahan seperti inilah kesejahteraan dan masa depan rakyat akan terselamatkan sekalipun didera berbagai musibah dan ujian. Mereka percaya bahwa pemimpinnya tidak akan berlepas tangan terhadap permasalahan apapun termasuk masalah wabah dan pendidikan.

Demikianlah solusi Islam dalam menyelesaikan persoalan, sehingga sebagai seorang muslim baik guru, murid maupun aparat pemerintah dalam menyikapi persoalan tentang belajar dan mengajar kala wabah masih menyebar ini tetap wajib bersandarkan pada aturan yang berasal dari Allah Swt dan Rosulullah Saw.

Wallahu a'lam bishshawab
 
Top