Oleh : Irma Hidayati, S.Pd
Pegiat Dakwah dan Member Akademi Menulis Kreatif


Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah tersebut mencerminkan kondisi saat ini. Rakyat siaga menjaga kesehatan secara mandiri terkait wabah corona. Siaga belajar di rumah, karena pendidikan di sekolah juga ditiadakan. Sekarang harus siaga menjaga keamanan dan rumah serta lingkungan secara mandiri pula.

Semenjak putusan Kemenhumham membebaskan sebagian narapidana dan para koruptor, maka semakin menambah beban rakyat untuk lebih berhati-hati lagi menjaga keamanan.

Lengkap sudah bukti pemerintah kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah wabah corona. Alih-alih menghindari tersebarnya wabah malah melindungi dan menyelamatkan koruptor dari hukumannya. Padahal sel para koruptor sudah social distancing dan memenuhi standar kesehatan. Mereka sudah dikarantina wilayah dalam penjara. Jika dirasa takut terkena wabah, maka kunjungan-kunjungan yang ditiadakan. Bukannya membebaskan mereka kembali ke rumahnya. Sedangkan masa hukuman belum berakhir.

Setelah mendapat kritikan, akhirnya pemerintah mengatakan bahwa hanya napi umum yang dibebaskan bukan koruptor. Dilansir oleh detik news.com, Senin, 6/4/2020, Jokowi mengatakan, over kapasitas lapas menjadi salah satu faktor pemerintah ingin membebaskan napi tindak pidana umum. Namun, itu ada syaratnya.

Sedangkan untuk napi kasus korupsi, Jokowi tidak pernah membicarakannya dalam rapat.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi, pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Senin (6/4/2020).

Sudah berkali-kali nampak kebijakan yang direvisi. Seakan-akan koordinasi para pejabat negara kurang sistematis. Inilah bukti bahwa di sistem demokrasi tidak ada yang baku. Peraturan yang sudah ditetapkan mudah saja untuk direvisi sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Ketika menuai kritik dari masyarakat luas segera kebijakannya direvisi. 

Lantas bagaimana kabar buronan KPK, Harun Masiku. Kabar skandal korupsi Jiwasraya, Asabri, Taspen dan korupsi di BUMN lainnya. Apakah Kemenhumham lebih proaktif menyelesaikan kasus-kasus ini ataukah berdiam diri di tengah wabah virus corona? Jangan hanya berdalih ingin menyelamatkan koruptor dari wabah, tetapi menjadi pengkhianat bangsa melindungi aksi kejahatan mereka yang sistematis terstruktur dan masif.

Islam Solusi Virus Korupsi yang Mewabah

Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Dengan kesempurnaan syariatnya mampu mengatasi wabah virus korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis di negeri ini. Sebab, dalam sistem Islam terdapat solusi yang kafah terkait masalah korupsi yaitu mulai dari pencegahan dan penindakan yang tegas oleh negara sebagai pelaksana hukum syariat Islam.

Dalam hal pencegahan, maka Islam telah mewajibkan penguasa negara untuk menutup celah-celah timbulnya korupsi. Yang harus dilakukan negara adalah wajib menyediakan ketersediaan semua kebutuhan rakyatnya. Mulai dari kebutuhan primer yaitu sandang pangan dan papan. Juga kebutuhan terhadap layanan fasilitas umum antara lain pendidikan, kesehatan dan keamanan. Negara memenuhi kewajibannya dalam hal menciptakan perekonomian yang kondusif. Dengan memberikan kemudahan pekerjaan yang bisa diakses seluruh rakyat yang memiliki kemampuan. Juga memberikan santunan kepada rakyat yang terkendala karena cacat fisiknya dan lemah. 

Ketika semua kebutuhan rakyatnya sudah dipenuhi negara maka akan meminimalkan adanya aksi kejahatan. Dalam hal kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi. Stok ketahanan pangan aman dan disediakan oleh negara. Dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sudah diberikan secara gratis. Maka tidak ada celah bagi rakyat untuk melakukan aksi kriminal.

Jikalau masih ada oknum yang mencuri, maka akan ada sanksi yang tegas oleh negara. Apalagi jika ditemukan pejabat negara yang sudah mendapatkan gaji yang lebih dari cukup, ternyata melakukan korupsi. Maka, negara akan memberikan hukuman setimpal. Negara wajib melakukan penindakan secara tegas sebagaimana yang sudah diatur dalam Islam. Hakim akan melakukan penyitaan harta yang dikorupsi, mengumumkan di depan publik, kurungan, cambuk, denda sampai hukuman mati jika kasusnya telah membahayakan negara. Hukuman atas tindakan korupsi merupakan bagian dari hukuman ta'zir. Yaitu hukumannya yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari yang paling ringan, mulai dari nasihat dan teguran, sampai yang paling tegas yaitu hukuman mati. (Abdurrahman Al Maliki, Nidzamul Uqubat, hlm. 78-89).

Hukum sanksi dalam sistem Islam bersifat jawabir dan zawajir. Yang dimaksud jawabir yaitu penindakan yang sangat tegas dan membuat pelaku korupsi jera. Sehingga memaksa pelaku bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan zawajir adalah tindakan kuratif yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan yang serupa.

Dari sini semakin jelas, bahwa hanya hukum syariat Islam yang mampu menjadi obat penawar dan memutus rantai penyebaran virus korupsi.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top